Bupati Ngada Harus Dihukum

Tindakan Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae, yang memblokir bandara Turelelo Soa pada Sabtu, 21 Desember 2013, harus dihukum sesuai UU dan Ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut membahayakan penerbangan, merugikan banyak orang lain dan tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik. Apapun alasannya, termasuk kecewa atas pelayanan sebuah maskapai penerbangan, memblokir sebuah bandara adalah suatu kesombongan. Ini mengingatkan kita kepada para penguasa dizaman orla yang sering bertindak sewenang-wenang dan melecehkan rakyat kecil. Di sebuah kompleks TNI di Jakarta, ada mobil sipil yang  melintas, pada saat sebuah mobil dari dalam juga mau keluar. Mobil sipil itu dikejar,  dan dihentikan. Dari mobil TNI turun seseorang yang berpakaian sipil dengan galak bertanya, “mau nyenggol mobil atau orangnya?” Sopir mobil sipil berulang-ulang meminta maaf sambil mengatakan tidak melihat ada mobil yang akan keluar kompleks. Sopir mobil TNI itu lama-lama reda marahnya dan melanjutkan perjalanan. Contoh lainnya, seorang anggota DPR membeli obat di sebuah apotek di Salemba, Jakarta. Waktu itu jumlah apotek terbatas, banyak pembeli, jadi harus antri. Sang anggota DPR tadi menyuruh sopirnya yang membeli obat, sambil minta didahulukan dari yang lain. Kedua contoh tadi menunjukkan bahwa dizaman orla, mereka yang merasa berkuasa melecehkan rakyat banyak. Tapi sebegitu jauh tidak ada pejabat publik yang memblokir bandara. Bahkan peristiwa di Ngada itu untuk pertama kalinya terjadi di dunia!

Reaksi keras datang dari pelbagai kalangan, antara lain mantan Wapres Jusuf Kalla. Ia mengatakan, peristiwa di bandara Turelelo Soa tindakan yang membahayakan, tidak hanya keselamatan penerbangan, tapi juga negeri ini. Tindakan Bupati Ngada bisa menjadi preseden buruk yang ditiru oleh para bupati dan penguasa daerah lainnya yang tidak puas dengan layanan BUMN. Ini menjelang Natal dan tahun baru 2014. Angkutan jalan, udara dan laut dibutuhkan jangan sampai terhambat karena tindakan segelintir pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk bertindak semaunya. Lakukan segera tindakan hukum!

Jelas dan tegas pendapat Jusuf Kalla. Siapa yang akan memproses? Sebab menurut Mendagri Gamawan Fauzi harus ada pihak yang mengadukan peristiwa itu kepada penegak hukum.

Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas

 

Buku berjudul ‘Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas’ karangan Ma’mun Murod Al-Barbasy telah beredar, memaparkan keberadaan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Buku ini merupakan kumpulan 28 status facebook, ditulis antara September 20011 sampai April 2013. Membaca ke 28 status facebook itu tampak dengan ‘terang benderang’ bahwa ada pertarungan dalam Partai Demokrat, khususnya untuk menduduki jabatan Ketua Umum. Dalam Kongres Partai Demokrat th.2010 di Bandung, Anas terpilih sebagai Ketua Umum. Itu merupakan kejutan karena Anas bukanlah yang diharapkan. Itu pula yang menyebabkan terjadinya kegaduhan politik di lingkungan  Partai Demokrat.

Memang terjadi ketidakharmonisan antara SBY dengan Anas menjelang Kongres 2010. SBY meminta Anas tidak maju sebagai calon dan menawarkan jabatan Sekjen. Tapi Anas bersikukuh dan menang, mengalahkan dua calon lainnya yaitu Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. SBY menginginkan Andi yang menjadi Ketua Umum yang menurut Ma’mun, “boleh jadi mempunyai pemikiran kalau Andi Malarangeng lebih bisa untuk dikendalikan ketimbang Anas Urbaningrum.”

Penolakan Anas menjelang Kongres Partai Demokrat 2010 rupanya masih membekas pada diri SBY. SBY masih belum legowo, masih menampakkan ketidakrelaannya. “Kepemimpinan Anas Urbaningrum terus diganggu dengan begitu sistematis,” tulis Ma’mun. Puncaknya adalah dikeluarkannya ‘Delapan Poin Penyelamatan Partai Demokrat’ yang menurut Anas Urbaningrum substansinya adalah ‘kudeta’ terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ada dua hal yang membuat Anas dinilai ‘tercemar’ yaitu hasil survey yang menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat merosot di bawah PDIP dan Partai Golkar, jika pemilu diadakan pada saat survey. Yang kedua, disebut-sebutnya nama Anas dalam kasus proyek Hambalang. Survey yang dilakukan SMRC pada 6-22 Desember 2012 menunjukkan Partai Demokrat memperoleh 8,3 persen suara jauh di bawah Partai Golkar dan PDIP yang masing-masing memperoleh 21,3 persen dan 18,2 persen. Hasil survey SMRC itu diragukan kebenarannya oleh pengarang. Sedangkan keterlibatan Anas dalam kasus proyek Hambalang dinilai tidak masuk  akal karena menjadi kewenangan Kemenpora. Keadaan inilah yang dinilai membahayakan Partai Demokrat, sehingga Syarif Hasan dan Jero Wacik meminta Anas mundur.

Buku ini pantas dibaca para peminat politik untuk menilai apakah demokrasi di lingkungan partai-partai politik sendiri sudah terlaksana sebagaimana mestinya.

DKI Bebas Topeng Monyet Mulai 2014

 

Pemprov DKI Jakarta dalam seminggu ini telah mulai merazia Topeng Monyet dalam usaha menjadikan Ibukota bebas Topeng Monyet mulai 2014. Monyet-monye yang terkena razia dibeli oleh Pemprov DKI untuk diserahkan ke Taman Margasatwa Ragunan. Sedangkan pemiliknya dibina oleh Dinas Sosial agar memilki ketrampilan lain untuk mencari nafkah.

Kebijakan baru Gubernur Jokowi ini mendapat kecaman dari pelbagai kalangan, antara lain Babe Ridwan Saidi, budayawan yang mantan anggota DPR RI. Ia mempertanyakan nasib para pemilik Topeng Monyet, setelah usaha mereka dihentikan. Apa pekerjaan mereka agar memperoleh uang senilai dengan  hasil menggelar pertunjukan Topeng Monyet? Lagi pula, Topeng Monyet adalah suatu bentuk kesenian rakyat yang harus dilestarikan, bukan sebaliknya dimatikan.

Razia Topeng Monyet dilakukan berdasar Perda No. 11 Th. 1995 Tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Dasar lainnya ad alah Perda No.8 Th. 2007 tentang Ketertiban Umum agar hewan-hewan tidak berkeliaran. Pertanyaannya, apa monyet memang mengidap penyakit rabies? Dan, apa ada monyet yang lepas dari kandangnya di tempat pemilik Topeng Monyet sehingga mengganggu orang?

Di luar dua Perda itu alasan lainnya adalah pertunjukan Topeng Monyet ‘mengeksploitasi’ hewan sehingga tidak sesuai dengan ‘prikebinatangan’. Lebih-lebih ketika melatih monyet memiliki ketrampilan  berjalan seperti manusia, kedua tangannya diikat ke belakang dan digantung berjam-jam. Sungguh perbuatan yang kejam.

Baik Perda No 11 Th. 1995 maupun Perda No. 8 Th. 2007 tidak dapat diberlakukan untuk menghentikan kegiatan Topeng Monyet. Mungkin kedua Perda itu cocok untuk anjing. Sedangkan cara pelatihan monyet yang dinilai kejam itu,  perlu dicarikan  jalan keluarnya. Para pemilik Topeng Monyet dapat bekerjasama dan ditatar oleh pemilik sirkus yang lebih berpengalaman dalam melatih hewan-hewan memiliki ketrampilan tertentu.

Untuk memlihara ketertiban umum  di Ibukota, dapat saja diatur tempat-tempat menyelenggarakan pertunjukan Topeng Monyet. Misalnya di tempat-tempat kreasi, bukan di dekat lampu merah yang mengganggu para pengguna jalan. Diatur demi ketertiban umum boleh saja tapi bukan dihilangkan sama sekali.

Ruhut Sitompul Mundur Dari Pencalonan Ketua Komisi 3 DPR

Diluar dugaan, Ruhut Sitompul mundur dari pencalonan dirinya sebagai Ketua Komisi 3 DPR pada Senin, 7 Oktober 2013 dalam Rapat Pleno Penetapan Ketua Komisi 3 DPR, dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. Pernyataan mundur itu disampaikan Ruhut sambil menangis didampingi isterinya, Diana Lovita.

Semula, Ruhut meremehkan penentang-penentangnya yaitu Syaifudin Sudding, Ahmad Yani dan Bambang Susatyo. Ia menilai mereka bukanlah negarawan dan takut kalau Ruhut yang memimpin Komisi 3 DPR. Mereka takut karena Ruhut tidak mau kompromi dalam membasmi tindakan penyelewengan di Komisi 3. Kenyataannya, dalam Rapat Pleno pada 29 September 2013, penolakan tiga anggota DPR berkembang menjadi penolakan sebagian besar fraksi. Pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 DPR gagal hari itu, ditunda ke 7 Oktober 2013. Karena tidak juga ditemukan kesepakatan, Ketua Rapat, Priyo Budi Santoso menetapkan voting untuk menguji apakah Ruhut didukung sebagian besar anggota DPR. Fraksi Partai Demokrat menolak voting dan terus berusaha untuk tetap menjadikan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Entah ada desakan dari pihak Fraksi Partai Demokrat sendiri, entah memang kesadaran  atas realita yang dihadapi, akhirnya Ruhut mundur.  Dengan begitu, Fraksi Partai Demokrat harus mencari pengganti Ruhut.

Drama penolakan Ruhut sangat menarik, karena selama ini penetapan Ketua Komisi di DPR berlangsung mulus. Penolakan Ruhut bukan karena ia tidak menguasai permasalahan yang menjadi kewenngan Komisi 3,melainkan karena sikap  yang tidak sesuai sebagai seorang pemimpin. Para penentangnya berdalih kalau Ruhut yang menjadi Ketua, maka komisi yang dipimpinnya akan menjadi ‘komisi badut’. Walau pun untuk jabatan Ketua Komisi 3 merupakan jatah Fraksi Partai Demokrat, namun ada ketentuan Tata Tertib DPR untuk melalui prosedur musyawarah dan mufakat. Artinya calon yang ditunjuk fraksi bersangkutan, bisa saja ditolak kalau tidak disetujui. Dalam hal ini anggota Komisi 3 lebih mengutamakan unsur kepemimpinan yang antara lain mampu bertindak bijaksana dan mengucapkan kata-kata yang membuat sejukbukan sebaliknya membuat panas.

Tindakan Ruhut untuk mundur dari pencalonan Ketua Komisi 3 DPR, patut dihargai dan menjadi contoh bagai anggota-anggota DPR lainnya untuk senantiasa bersikap b ijak dan santun.

Tiga Anggota Komisi 3 DPR Tolak Kepemimpinan Ruhut Sitompul

Para anggota DPR: Syaifudin Suddung, Ahmad Yani dan Bambang Soesatyo menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi 3 DPR. Penolakan, karena meragukan kemampuan Ruhut memimpin Komisi 3. Alasan lainnya, tidak setuju dengan mekanisme penempatan seseorang sebagai ketua sebuah komisi. Ruhut sendiri merasa tidak terganggu dengan penolakan tersebut, karena menjadi Ketua Komisi 3 memang  jatah Fraksi Partai Demokrat. Ia juga percaya diri mampu menjadi Ketua Komisi 3 karena punya pengalaman di organisasi kemasyarakatan dan punya pengalaman pula sebagai anggota DPR. Ketiga angota DPR yang menolaknya itu dinilai Ruhut bukan negarawan. “Mereka mungkin tidak nyaman, karena saya tidak mau kompromi dalam memberantas tindakan penyelewengan,” kata Ruhut. Sebelumnya, Ruhut berjanji akan jadikan Komisi 3 bebas korupsi. “Tidak boleh ada hal-hal yang melenceng. Aku akan membuatnya betul-betul tertib,” kata Ruhut lagi.

Para anggota DPR yang menolak  berkilah, tidak mau menjadikan Komisi 3 menjadi ajang dagelan, mengingat cara bicara Ruhut yang ceplas-ceplos itu. Syaifudin malah menyatakan, jika Ruhut tetap saja menjadi Ketua Komisi 3, ia akan keluar dalam setiap rapat di Komisi tersebut.

Ada yang tersirat dalam penolakan terhadap Ruhut, yaitu pernyataan-pernyataannya untuk jadikan Komisi 3 ‘bebas korupsi’ dan ‘betul-betul tertib’. Dengan pernyataan seperti itu, Komisi 3 DPR seolah-olah seperti sebuah instansi yang ketuanya berperanan besar mengubah keadaan. Padahal, seorang Ketua Komisi di DPR hanyalah seorang fasilitator yang mengatur rapat-rapat dan menyimpulkan pendapat para anggota. Dengan pernyataannya itu pula Ruhut sudah menganggap Komisi 3 belum bebas korupsi dan belum tertib. Ini tampaknya membuat tidak nyaman para anggota Komisi 3 lainnya.

Ada wacana untuk mengadakan voting, karena Tata Tertib DPR memungkinkan untuk itu. Kecil kemungkinan  pihak yang menolak untuk memenangkan voting. Tapi mungkin voting perlu diadakan untuk membuktikan bahwa yang menerima Ruhut memang lebih banyak daripada yang menolak. Bagaimana pun, Ruhut perlu mempelajari keberatan-keberatan para penolaknya dan mencari solusi yang bijak demi kelancaran tugas Komisi 3 mendatang ini.

Heboh Renovasi Makam Ustadz Jefry Al Bukhari

Renovasi makam Ustadz Jefry Al Bukhari (Uje) yang dilakukan  sekelompok simpatisan membuat heboh pihak keluarga almarhum. Isteri almarhum Ustadz Uje, Pipik terkejut ketika berziarah Jum’at 13 September 2013. Makam suaminya itu sudah ditinggikan, jauh lebih tinggi daripada makam-makam sekitarnya di TPU Karet Bivak, Jakarta. Pada bagian atas pusara, terdapat sebuah foto almarhum. Ada pula tenda yang menauingi makam almarhum Ustadz Uje  dan sejumlah makam di sekitarnya. Pipik menjelaskan kepada wartawan, ia semula mengharapkan renovasi makam suaminya itu secara sederhana saja, cukup diperkuat bagian bawahnya dengan semen agar tidak amblas. Dengan keadaannya sekarang, makam Ustadz Uje terkesan mewah dan istimewa. Padahal, kata Pipik, semasa hidupnya Ustadz Uje adalah seorang yang tawadhu (rendah hati). Dengan mengatakan itu, Pipik tampaknya ingin mengatakan, setuju makam suaminya diperkuat bagian bawahnya supaya tanahnya tidak amblas, bukan dibangun dengan kesan megah. Menurut hemat kita, meninggikan makam seperti keadaannya sekarang ditambah kehadiran sebuah foto almarhum, bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam tidak membenarkan makam seorang muslim/muslimah ditinggikan, ditembok dan diberi nisan bertuliskan nama orang yang terkubur di sana. Itulah sebabnya di Saudi Arabia, makam-makam datar saja, tidak disemen dan tidak ada nisan. Aturan Islam tentang makam itu tampaknya hanya dilaksanakan di Saudi Arabia saja, tempat lahirnya Islam. Di Indonesia misalnya,  makam-makam disemen bagian bawahnya  dan ada nisan. Di berbagai daerah Indonesia, ada pula makam yang bukan saja ditinggikan malah diberi kelambu. Entah dari mana asal tindakan semacam itu, jelas maksudnya yang berkubur di sana adalah orang ‘alim setempat. Alih-alih mendo’akan yang berkubur di tempat itu, kenyataannya  menjadi berubah fungsi. Para penziarah menjadikan makam orang-orang ‘alim itu sebagai perantara (wasilah) dalam berdo’a kepada Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia sebaiknya mengeluarkan fatwa sehubungan tata cara merapikan makam sesuai  ajaran Islam. Tidak masalah jika nantinya makam Ustadz Uje disederhanakan, sesuai keinginan isterinya Pipik dan tentu saja, tanpa foto.

Pesawat Kepresidenan Dijual

 Presiden Malawi, Joice Banda menjual  pesawat kepresidenan untuk membeli jagung di pasar lokal dan tanaman kacang-kacangan. Pesawat yang dibeli presiden sebelumnya, Bingu wa Mutharika seharga 22 juta dolar itu laku dijual 15 juta dolar. Sejak menggantikan kedudukan Mutharika yang meninggal tahun lalu, Presiden Banda memutuskan menjual pesawat kepresidenan dan bepergian ke luar negeri dengan pesawat komersial.

Mendiang Presiden Mutharika menyebut pesawat kepresidenan itu sebagai lambang kemajuan negara. Sebaliknya Presiden Banda yang saat pembelian pesawat itu menjabat Wapres berpendapat, biaya perawatan pesawat telah menyita anggaran. Sebagai seorang perempuan yang biasanya mendahulukan perasaan, ternyata Presiden Banda telah mampu berfikir sehat, tahu diri dan tidak mengutamakan gengsi. Ia mengutamakan rakyat miskin ketimbang bermegah-megah dengan pesawat kepresidenan. Presiden Banda sadar betul keadaan rakyatnya yang belum sejahtera. Menurut laporan pakar pangan, 10% dari 13 juta penduduk negara yang terletak di selatan Afrika itu menghadapi ancaman kekurangan pangan  tahun ini. Pemanfaatan dana hasil penjualan pesawat kepresidenan hanyalah salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Tindakan penghematan yang dilakukan Presiden Malawi patut dicontoh negara-negara berkembang lainnya. Pemimpin harus peka atas penderitaan rakyat. Hanya 1,3 juta rakyat miskin yang terancam kekurangan pangan, pemerintah Malawi sudah risau. Bandingkan dengan Indonesia yang penduduk miskinnya 30 juta jiwa, harusnya lebih risau lagi. Para pemimpin Indonesia harus menunjukkan cara-cara hidup bersahaja sebagai tanda simpati kepada rakyat miskin yang bertebaran di seluruh negeri. Harta kekayaan mereka yang milyaran rupiah itu sebaiknya digunakan secara sukarela untuk keperluan membantu rakyat miskin. Presiden Malawi misalnya, selain menjual pesawat kepresidenan juga merelakan gajinya dipotong 30% untuk keperluan membantu rakyat miskin. Ia juga memerintahkan penjualan 35 mobil dinas menteri merek Mercedes Benz tentunya untuk ditukar dengan yang lebih murah harganya.

Berfikir realistis, sesuai keadaan dan bertindak sesuai keadaan itu, perlu dihayati oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sekarang ini. Perasaan Indonesia adalah yang ‘ter’ seperti zaman orla dulu, sudah harus ditinggalkan. Tidak perlu mengaku-ngaku yang terbaik perkembangan ekonominya di dunia, sementara ribuan TKW membanjiri negara-negara lain untuk mendapatkan upah yang lebih baik.

Agresi Amerika Serikat Terhadap Suriah

Setelah sukses menginjak-injak kedaulatan Afghanistan, Irak dan Libya melalui pengeroyokan militer negara-negara barat pimpinan Amerika Serikat, tiba giliran Suriah mengalami nasib serupa. Alasannya, rezim Presiden Basar Al Assad menggunakan senjata kimia  melawan kelompok oposisi. Banyak rakyat tak berdosa termasuk ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban. Presiden Assad membantah dan mempersilahkan team investigasi PBB menyelidiki kebenarannya. Tanggal 31 Agustus 2013, team investigasi PBB baru akan mengakhiri misinya, namun Presiden AS Obama sudah menyatakan akan menindak Suriah secara militer.  Obama yakin bahwa rezim Presiden Assad memang menggunakan senjata kimia, berdasar hasil investigasi intelijen AS. Padahal sudah terbukti hasil investigasi intel AS tidak akurat seperti terjadi di Irak.Presiden Rusia Vladimir Putin menyanggah ‘bukti’ yang diajukan AS berupa penyadapan atas komunikasi pemerintah Suriah. Menurut Putin, itu tidak dapat dijadikan dasar serangan militer. “Akal sehat sudah berbicara sendiri,” kata Putin.

Seandainya pun hasil investigasi team PBB yang baru bisa disampaikan pertengahan September 2013, membuktikan bahwa memang pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia, AS dan konco-konconya tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Mereka harus bertindak sesuai resolusi PBB. Menyangkut resolusi PBB, sudah dapat diperkirakan tidak akan menyarankan tindakan militer untuk menyelesaikan masalah. Sebab setiap resolusi PBB yang memuat usul tindakan militer, akan diveto oleh Rusia dan Cina. Jelas, seperti terjadi sebelumnya, Amerika Serikat menyepelekan PBB. Pertanyaannya memang, siapa yang akan menjatuhkan sanksi terhadap AS yang bertindak di luar keputusan PBB?

Bagi rezim Assad tidak ada pilihan selain melawan habis-habisan  serangan militer dari AS. Yang sudah menyatakan kesediaan bergabung dengan AS adalah Perancis dan Turki. Melawan AS sendirian saja sudah berat bagi rezim Assad. Belum lagi musuh dari dalam yaitu kelompok oposisi. Kalau mau selamat, Assad harus mundur dan minta suaka, atau tewas seperti Muammar Khadafi.

Yang masih menjadi pertanyaan, apa yang akan dilakukan Rusia jika AS benar-benar menyerang Suriah? Apa cuma sekedar pernyataan-pernyataan, atau ikut membantu pemerintah Suriah secara militer pula.