Sekalipun Presiden AS Donald Trump mengancam menjelang
pemungutan suara di sidang darurat MU PBB, namun sidang yang diselenggarakan
tanggal 21 Desember 2017, menghasilkan: 128 menentang, 9 mendukung AS dan 35
abstain. Nah apa Trump benar-benar menarik bantuan AS kepada sebagian besar
negara-negara pendukung resolusi sidang darurat MU PBB? Belum ada tindak lanjut
ancaman Trump itu, termasuk kepada Indonesia
yang menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan AS.
Sikap negara-negara pendukung resolusi sidang darurat MU PBB
tentang status Yerusalem itu patut dipuji karena mereka berani mengambil
keputusan sekalipun sudah diancam. Yang perlu dipersiapkan oleh negara-negara
penentang keputusan Trump tentang Yerusalem adalah langkah berikutnya jika AS
benar-benar menarik bantuannya. Mereka harus meningkatkan ketahanan masing-masing diberbagai bidang, sehingga
tidak tergantung kepada AS.
Resolusi sidang darurat MU PBB tentang status Yerusalem tidak
menyebutkan sanksi bagi AS jika benar-benar melaksanakan keinginannya
memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bahkan resolusi-resolusi DK
PBB tentang Pelestina yang terus menerus dilanggar oleh Israel
tidak menyebutkan sanksi atas pelanggaran. Inilah masalahnya. PBB baik melalui
DK maupun MU bisa saja mengeluarkan berbagai resolusi. Tapi menjadi kehilangan
makna ketika dilanggar oleh pihak-pihak terkait. PBB menjadi tidak berdaya
mengatasi pelbagai konflik dunia. Itulah mengapa muncul gagasan untuk
memperbaharui PBB, sekalian memindahkan markasnya dari tanah AS. Usaha yang
cukup gencar dilakukan dalam masa jabatan Sekjen PBB Koffie Annan, sampai
sekarang belum membuahkan hasil. Pada akhirnya memang tergantung kepada
negara-negara yang bersengketa untuk mampu mempertahankan haknya masing-masing.
Akan halnya Palestina, ditunggu kebangkitan negara-negara Arab yang kalah
perang melawan Israel
tahun 1967
Bagaimanapun keputusan sidang darurat MU PBB tentang
Yerusalem merupakan pukulan bagi AS. Mestinya AS
