Perhimpunan Pelajar Indonesia Tolak Kedatangan DPR Di Jerman

Perhimpunan Pelajar Indonesia –PPI- di Berlin menolak kehadiran r

ombongan anggota DPR yang sedang berkunjung ke Jerman pada 24 April 2012. Bersama dengan NU Cabang Jerman, PPI menghadiri pertemuan rombongan anggota DPR dengan masyarakat Indonesia di Berlin. Mereka hadir hanya untuk menyampaikan pernyataan bahwa kedatangan rombongan anggota DPR beserta keluarganya tidak efektif dan tidak ada pula urgensinya, seeperti orang kampung yang datang ke Jakarta. Mereka meminta agar DPR ke depan secara transparan mempublikasikan agenda kunjungan ke luar negeri disertai rincian penggunaan anggaran. Rencana kunjungan itu agar dimuat dalam webside DPR, sebulan sebelum keberangkatan. Para mahasiswa Indonesia itu kemudian menyatakan menolak kedatangan rombongan anggota DPR beserta keluarganya di Jerman. Dengan tidak lupa mengucapkan maaf, jurubicara PPI yang bernama Sugih pamit kepada hadirin disertai tindakan meninggalkan ruangan seluruh anggota PPI dan NU Cabang Jerman.

Kunjungan kerja DPR itu menelan biaya 3,1 milyar, hanya untuk menyaksikan pabrik senjata Jerman dalam kaitan penjualan alutsista negara itu untuk Indonesia. Menurut pihak PPI jual beli seperti itu sudah ada mekanismenya, untuk apa lagi kehadiran DPR. Walaupun begitu secara tersirat, PPI Jerman masih membenarkan kunjungan kerja DPR ke luar negeri sepanjang ada urgensinya , transparan, tanpa membawa keluarga dan tidak berbondong-bondong.

Masalahnya memang, siapa yang menentukan urgen atau tidaknya kunjungan kerja DPR itu. Ketika membuat rencana kunjungan kerja disertai jumlah biayanya dalam satu tahun, siapa pihak yang diajak DPR berkonsultasi.  Atau memang DPR punya hak menentukan sendiri program kerjanya beserta biayanya.

Kunjungan kerja DPR ke luar negeri sudah lama dikecam masyarakat melalui media massa karena menghambur-hamburkan uang dan tidak ada hasilnya. Mestinya DPR mempublikasikan hasil sebuah kunjungan kerja untuk diketahui rakyat yang memilih mereka. Mereka kan punya staf ahli yang mampu menyusun laporan hasil sebuah kunjungan kerja.

Penolakan PPI Jerman terhadap kunjungan DPR itu sedikit banyaknya membuat tidak nyaman, tapi tidak akan menghentikan langkah DPR untuk melakukan hal yang sama dimasa mendatang. Pertanyaan mendasar adalah kunjungan kerja DPR ke luar negeri apa masih sesuai dengan fungsi lembaga itu yaitu: membuat undang-undang, menetapkan APBN dan pengawasan?

Pak Raden Yang Mujur

Dalam sepekan terakhir ini media massa menyoroti keadaan Pak Raden, tokoh cerita boneka ‘Si Unyil’ yang muncul di TVRI tahun 70an. Pak Raden dengan nama asli Drs. Suryadi ini dilukiskan sedang hidup susah, tinggal di gang sempit kawasan Petamburan, Jakarta. Penghasilannya sebagai pendongeng cerita anak-anak sangat minim, membuatnya hidup berkekurangan atau di bawah ukuran ‘paspasan’. Ia mengeluh karena tidak mendapatkan royalti dari penayangan boneka ‘Si Unyil’ di TV swasta. Para simpatisan pun bermunculan untuk membantu Pak Raden secara syah menjadi pemilik hak cipta boneka ‘Si Unyil’.

Perjuangan Pak Raden untuk memiliki hak cipta ‘Si Unyil’ pernah dilakukan beberapa tahun silam, entah mengapa terhenti tanpa ada penyelesaian. Sekarang, dengan dukungan sejumlah simpatisan kembali Pak Raden memperjuangkan haknya sebagai pencipta boneka ‘Si Unyil’. Yang sekali ini seharusnya tuntas sehingga jelas mengapa selama ini hak cipta boneka ‘Si Unyil’ tidak dimiliki penciptanya sendiri yaitu Pak Raden.

Dalam proses perjuangan untuk menjadi pemegang syah hak cipta boneka ‘Si Unyil’ itu, muncul seorang simpatisan, bernama Dahlan Iskan. Ia menemui sendiri Pak Raden  di rumahnya setelah shalat Jum’at di Mesjid Petamburan. Sang simpatisan yang menteri BUMN ini menyatakan akan membantu Pak Raden 10 juta rupiah per bulan. Entah bagaimana caranya, Pak Menteri sendirilah yang tahu. Teknis pencairan uang bantuan itu dilakukan dengan kerjasama PFN, instansi yang memproduksi serial boneka ‘Si Unyil’ dan disiarkan TVRI.

Yang mengesankan adalah sikap cepat tanggap seorang Dahlan Iskan. Ia memahami bahwa yag sangat diperlukan Pak Raden adalah penghasilan tetap setiap bulan untuk biaya hidup sehari-hari. Dahlan Iskan rupanya lebih terpanggil lagi untuk membantu Pak Raden karena PFN yang memproduksi cerita boneka ‘Si Unyil’ selama ini adalah BUMN. Ada sesuatu yang kurang beres antara Pak Raden dan PFN. Dahlan Iskan pun mempersilahkan Pak Raden menempuh jalan hukum untuk menjadi pemilik hak cipta boneka ‘Si Unyil’.

Tindakan yang dilakukan Menteri Dahlan Iskan memberi penghasilan tetap tiap bulan untuk Pak Raden adalah ‘perlakuan khusus’ yang pantas dipuji. Ia membantu seorang seniman yang mendatangkan inspirasi dalam kehidupan anak-anak Indonesia selama beberapa generasi. Adapun Pak Raden yang sempat susah bertahun-tahun, kini menjadi mujur karena penghasilan tetap yang diterimanya itu lebih besar daripada uang pensiunan PNS golongan tertinggi.

Presiden Indonesia Mendatang Idealnya berusia Muda

Ketua MPR Taufik Kiemas mengusulkan Presiden Indonesia mendatang berusia muda. Ia menyebut Aburizal Bakri sudah tua, lebih baik tidak mencalonkan diri dan memberi kesempatan kepada angkatan muda untuk maju dalam pilpres 2014. Tidak jelas alasan sesungguhnya Taufik Kiemas mengusulkan hal tersebut. Sebab isterinya Megawati Sukarno Putri juga sudah tua. Apa itu berarti Taufik Kiemas tidak mendukung isterinya tampil lagi sebagai capres?

Dalam sejarah Indonesia, presiden pertama Sukarno berusia 44 tahun. Penggantinya, Suharto, berusia 47 tahun. Presiden-presiden Indonesia berikutnya berusia di atas 50 tahun. Diantara presiden-presiden itu, Sukarno kelihatan paling menonjol. Ia seorang pemikir politik sekaligus pula orator.Ia satu-satunya presiden yang setiap selesai berpidato mendapat dukungan ‘tanpa reserve’ oleh seluruh kekuatan sosial politik yang ada. Ia pula satu-satunya Presiden Indonesia yang diangkat MPRS sebagai ‘Presiden Seumur Hidup’. Presiden-presiden berikutnya punya peran sendiri-sendiri yang sedikit banyaknya mengubah suasana berpolitik dam bernegara bangsa Indonesia. Mereka, baik berusia belum mau pun yang sudah 50 tahun sama-sama berusaha mengubah keadaan menjadi lebih baik. Berhasil tidaknya, tentu terpulang kepada rakyat untuk menilainya. Kalau mau jujur, dua Presiden Indonesia yang memulai tugasnya pada usia belum 50 tahun, lebih banyak berperan dalam mengubah suasana kehidupan berbangsa dan bernegara dibandingkan dengan presiden-presiden berusia 50 tahun ke atas. Pertanyaannya, apa perubahan-perubahan yang dilakukan Sukarno dan Suharto itu bermanfaat bagi bangsa Indonesia? Perlu ada penelitian para pakar politik dan tata negara.

Alasan mengusulkan Presiden Indonesia mendatang berusia muda, boleh jadi agar lebih segar dengan fikiran-fikiran yang segar pula. Tapi tidak berarti yang sudah tua tidak boleh lagi mencalonkan diri. Walau pun sudah tua tapi memiliki konsep lebih baik dalam melaksanakan tugas  sebagai Kepala Pemerintahan dibandingkan yang dimiliki politisi muda, mengapa harus dihambat.

Yang diperlukan sekarang adalah undang-undang pilpres yang memungkinkan politisi muda turut bertarung  merebut kursi Indonesia 1. Selebihnya terserah kepada rakyat apa memilih yang muda atau tua.

.

Gebrakan Menteri Dahlan Iskan

Walaupun belum lama menduduki jabatan menteri dibandingkan dengan para anggota kabinet lainnya, Dahlan Iskan cepat menonjol karena kegiatan-kegiatannya yang merakyat. Para pengasuh acara talk show diberbagai stasiun TV seperti ‘Sentilan dan Sentilun’, ‘Bukan Empat Mata’ dan ‘Mata Najwa’ menjadikan Dahlan Iskan sebagai bintang tamu. Ia pun tampil apa adanya, tidak ‘seram’[i] seperti menteri zaman orba. Ia malah tidak segan-segan ikut bercanda menyesuaikan diri dengan format acara talk show, mialnya bercanda dengan Sintia dan Vega dalam ‘Bukan Empat Mata’. Dengan menjadi bintang tamu itu, Dahlan Iskan pun dengan bahasa yang mudah dipahami menjelaskan reformasi yang sedang dilakukannya di lingkungsn BUMN yang menjadi tanggungjawabnya.

Salah satu tindakan Dahlan Iskan yang membuat heboh adalah mendelegasikan sebagian wewenangnya ke pejabat eselon I, komisaris dan direksi BUMN. Dengan begitu komisaris dan direksi BUMN bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tindakan tersebut harus dilihat sebagai usaha memperlancar dan mempermudah birokrasi. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang, sebetulnya tidak menjadi masalah.

Kenyataannya, tindakan Dahlan Iskan mendelegasikan sebagian wewenangnya itu berdampak kepada wakil-wakil rakyat di Senayan. 38 anggota DPR ( sebagian besar dari Partai Golkar) mengajukan ‘hak interpelasi’ atau hak bertanya kepada pemerintah. Tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya hak interpelasi itu. Sebab menurut logika orang awam, DPR seharusnya mengajukan hak interpelasi jika pemerintah melakukan tindakan menyimpang yang tidak berpihak kepada rakyat. Tanggapan miring pun muncul, seperti diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan bahwa usul interpelasi itu sebagai upaya sistematis menjegal langkah Dahlan Iskan. Sebab Dahlan Iskan dianggap pesaing tahun 2014, entah sebagai capres atau cawapres.

Yang mengesankan diantara tindakan-tindakan Dahlan Iskan yang merakyat itu adalah terjun langsung bersama BUMN  membagikan sembako kepada rakyat miskin. Selama ini kegiatan seperti itu tentu sudah ada karena menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan baik BUMN mau pun non BUMN menyantuni rakyat miskin dalam memenuhi program  Company Social Responsibility –CSR- atau tanggungjawab sosial perusahaan. Dengan kehadiran seorang menteri dalam kegiatan seperti itu, membuat program CSR yang dilakukan BUMN semakin dikenal masyarakat luas. Yang terbaru adalah kegiatan BRI membagikan 35.000 sembako kepada nelayan dan masyarakat di enam lokasi wilayah Jakarta dan Jawa Barat secara serentak.

Yang paling penting adalah, gebrakan Menteri BUMN Dahlan Iskan punya pengaruh langsung kepada seluruh direksi dan karyawan BUMN untuk bekerja lebih baik, khususnya dalam melayani masyarakat. Sehingga tanggapan miring yang mengatakan bahwa gebrakan Dahlan Iskan hanyalah usaha ‘pencitraan’ dapat dihilangkan.

---

Mencari Keadilan Di Mekah

Indra Azwan, 55^th, lelaki warga kota Malang, Jawa Timur, tiga kali datang ke Jakarta dengan berjalan kaki untuk mencari keadilan. Orang yang ditemuinya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilainya mampu memberinya keadilan. Kasusnya, tabrak lari pada 1993 yang menewaskan anaknya, Rifki Andika, ketika itu berusia 12 tahun. Yang menabrak, seorang polisi, Joko Sumantri. Ia dinyatakan bebas oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya  pada 2008, atas dasar kasusnya sudah kadaluarsa. Merasa diperlakukan tidak adil, Indra Azwan minta keadilan kepada orang nomor satu negeri ini, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia diterima presiden di Istana pada 9 Juli 2010 setelah berjalan kaki dari Malang selama 22 hari. Presiden pun tersentuh atas ketidakadilan yang diterima Indra Azwan, lantas memerintahkan Menkumham membuka kembali kasusnya yang begitu lama terpendam. Presiden juga memberi Indra Azwan uang 25 juta rupiah sebagai tanda simpati. Entah apa sebabnya, Menkumham tidak menindaklanjuti perintah presiden. Untuk kedua kalinya Indra Azwan datang lagi ke Jakarta pada 27 September  20 11, kali ini tidak bertemu presiden karena sakit. Indra Azwan masih menaruh harapan atas bantuan presiden untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ia pun kembali ke Jakarta dengan berjalan kaki, tiba pada 18 Pebruari 2012. Ia ingin menagih janji presiden untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Yang terakhir ini, Indra Azwan gagal bertemu presiden karena sangat sibuk dengan berbagai urusan kenegaraan. Boleh jadi juga ada anggapan uang yang diterima Indra Azwan sebesar 25 juta rupiah sudah cukup menghibur dan melupakan  kepedihan yang dialami. Ternyata, warga kota Malang yang sederhana itu masih punya hati nurani. Ia mendambakan keadilan, bukan uang. Maka, uang 25 juta rupiah dikembalikan kepada presiden melalui salah seorang pembantunya.

Menyadari tidak ada lagi tempat mengadu, Indra Azwan pun mengadukan  nasibnya kepada Tuhan, Allah SWT langsung di Mekah, tempat segala doa dikabulkan. Dengan berjalan kaki, saat ini ia dalam perjalanan menuju Mekah yang diperkirakan baru akan sampai selama 8 bulan.

Bagaikan kisah 1001 malam, yang dialami Indra Azwan adalah kenyataan hidup yang untuk kesekian kalinya membuktikan betapa sulit bagi rakyat kecil memperoleh keadilan. Dalam kisah 1001 malam, seorang pencari keadilan menemukan apa yang diharapkannya melalui tindakan Sultan yang arif dan bijaksana. Tidak ada yang tahu, tindakan seperti apa yang akan dilakukan Allah SWT untuk membela hambaNya yang datang ribuan kilometer dari sebuah negeri yang pemimpinnya tidak perduli atas nasib malang rakyatnya. Wallahu a’lam bissawab!