Senin, 05 Maret 2012

Sertijab Kepala RRI Manokwari Ricuh


Serah terima jabatan Kepala RRI Manokwari, Papua Barat, Jum’at 2 Maret 2012 berlangsung ricuh, sehingga tertunda tiga jam. Seorang karyawan bernama Supice, mewakili 65 rekannya meminta acara itu dibatalkan karena tidak menerima Hadi Pramono menjadi Kepala RRI Manokwari yang baru. Alasannya, rekam jejak Hadi Pramono, buruk. 65 karyawan RRI Manokwari menolak pimpinan mereka yang baru dengan membuat pernyataan yang ditandatangani bersama-sama. Setelah pihak LPP RRI menjelaskan pertimbangan yang dipakai dalam mengangkat Hadi Pramono, akhirnya serah terima jabatan dilakukan juga.
Menolak kehadiran seorang pimpinan baru di lingkungan RRI selama ini belum pernah terjadi. Yang pernah terjadi hanyalah protes berupa unjukrasa sehubungan kebijakan yang dinilai kurang pas. Ada juga resolusi meminta pimpinan ditarik ke Pusat, juga dengan alasan melakukan kebijakan yang merugikan karyawan.
Tindakan karyawan menolak kehadiran pimpinan baru itu tentu saja keliru. Yang mengatur penempatan dan memilih unsur pimpinan RRI daerah adalah Direksi setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Tidak perlu persetujuan karyawan RRI setempat. Suka atau tidak, kehadiran pimpinan yang baru harus diterima. Walau pun begitu, pengambil keputusan di Pusat harus bertindak bijak dengan memperhatikan berbagai faktor dalam menunjuk seseorang untuk memimpin di daerah. Seorang  yang hobi berdansa misalnya, tentu tidak cocok ditempatkan di Banda Aceh. Begitu juga seseorang yang diketahui bermasalah, punya resiko memimpin stasiun daerah.
Hikmah yang dapat ditarik dari kejadian di Manokwari itu adalah, meninjau kembali cara-cara memilih unsur pimpinan di daerah, apa ada yang belum diperhitungkan. Pimpinan yang sudah ditunjuk harus diberi kesempatan (dengan jangka waktu tertentu) untuk membuktikan kemampuan memimpin di tengah-tengah sebagian besar karyawan yang menolaknya. Ia harus mampu  membuat karya
wan dari menolak menjadi menerima. Kalau tidak berhasil mengubah sikap karyawan, sulit melaksanakan pekerjaan. Karyawan akan bekerja setengah hati, sehingga hasilnya tidak akan optimal.
Dalam pada itu jangan pula terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada para karyawan yang menolak. Keberatan mereka harus dipelajari kebenarannya. Seandainya mereka berada di pihak yang benar, tindakan harus diambil. Dengan begitu karyawan akan merasa aspirasinya diperhatikan dan wibawa lembaga bisa ditegakkan.

Sabtu, 03 Maret 2012

Dampak Ketegangan Iran



Ketegangan Iran dengan Israel sehubungan ancaman negeri Yahudi untuk menyerang fasilitas nuklir Iran,  menimbulkan beragam tanggapan dunia. Jika Iran benar-benar diserang, harga minyak akan tembus 200 dolar Amerika per barel. Sekarang saja harga minyak brent melonjak 5 koma 74 dolar Amerika menjadi 128 koma 40 dolar Amerika per barel. Itu baru disebabkan meledaknya pipa minyak di Saudi Arabia. Apalagi jika terjadi perang, tentu akan mempengaruhi produksi minyak Iran yang berarti berkurangnya pasokan minyak dunia.

Mengenai rencana serangan Israel itu sendiri sudah ditentang banyak negara, termasuk Indonesia yang menginginkan masalah fasilitas nuklir Iran diselesaikan dengan cara damai. Amerika Serikat, sekutu utama Israel memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan menimbulkan kegoncangan lebih besar. Keselamatan warga Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak akan terancam karenanya. Ini memberi petunjuk, dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Pemimpin Iasrel, Netanyahu 5 Maret mendatang, Israel tidak akan mendapat dukungan untuk menyerang Iran.

.
Israel juga harus memperhatikan pendapat negara-negara dan kekuatan lainnya di Timur Tengah untuk berfikir dua kali sebelum benar-benar menyerang Iran. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin menyatakan akan mencegah serangan terhadap Iran. Sedangkan Wakil Sekjen Hizbullah di Libanon, Sheik Naim Kasem, menyatakan tidak akan tinggal diam jika Israel menyerang Iran. Itu berarti medan perang akan melebar dari wilayah kedua negara yang berseteru.

Iran sendiri tidak gentar menghadapi ancaman Israel, tercermin dari pernyataan Menteri Pertahanan Ahmad Vihidi, Selasa lalu yang menegaskan siap menghadapi ancaman dan segala bentuk agresi dari luar. Dengan pernyataan itu mestinya Iran sudah memperhitungkan segala kemungkinan, termasuk kemampuan persenjataan menghadapi Israel sendirian atau Israel dengan bantuan sekutu-sekutunya.

Amerika Serikat sebetulnya memang sedang mencari-cari alasan untuk menaklukkan rezim berkuasa Iran karena dendam kesumat. Iran merupakan salah satu negara yang berani menentang negara adi kuasa itu setelah Kuba dan Venezuela. Israel, juga dendam kepada Iran karena negeri Mullah itu menyatakan Israel tidak ada dalam peta dunia.Dengan hanya mendukung persenjataan Israel, sebetulnya Amerika Serikat mencapai tujuannya untuk menaklukkan Iran, seperti yang dilakukan terhadap Afghanistan, Irak dan Libya. Masalahnya, Amerika Serikat ngeri juga mengetahui kecanggihan rudal-rudal Iran yang mampu mencapai pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah. 

Kekerasan di Pengadilan



Setelah lama tidak terdengar, Rabu 29 Pebruari kembali terjadi kekerasan di Ruang Pengadilan, berupa pembacokan terhadap terdakwa korupsi, Jaksa Sistoyo, usai sidang di Pengadilan Tipikor, Bandung. Pembacoknya, Deddy Suganda, beralasan tindakannya itu sebagai ‘terapi kejut’ bagi aparatur negara agar tidak korupsi. Ia menilai koruptor adalah pengkhianat dan menyakiti rakyat. 

Beberapa tindakan kekerasan yang terjadi sebelumnya di berbagai pengadilan, antara lain pada September 2005 di Pengadilan Agama, Sidoarjo, Jawa Timur. Kolonel Laut  M. Irfan Djumroni, menikam mantan isterinya sendiri, Eka Suhartini dan Hakim Ahmad Taufik, karena tidak puas dengan putusan gugatan harta gono-gini. Pada Januari 2011 massa mengamuk di Ruang Pengadilan Negeri Cibinong ketika menyidangkan perkara perusakan fasilitas milik Ahmadiyah. Tidak puas dengan keterangan saksi, massa mengejar saksi yang lari terbirit-birit meninggalkan ruang sidang. Massa juga merusak fasilitas PN Cibinong. Masih dalam bulan Januari 2011, kerusuhan terjadi dalam sidang perkara penistaan agama di PN Temanggung, Jawa Tengah. Massa tidak puas dengan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa Antonius Richmand Bawengan, kemudian membakar pengadilan dan sebuah rumah ibadah. Di zaman orba pernah pula terjadi terdakwa menembak hakim, untung yang ditembak cepat sembunyi di bawah meja sehingga luput dari sasaran peluru. Sedangkan belakangan yang seringa terjadi, terdakwa dikejar-kejar keluarga yang teraniaya di luar gedung pengadilan untuk ‘dihakimi’.

Dua hal yang dapat disimpulkan dari terjadinya kekerasan di pengadilan adalah:
Pertama, pihak keamanan di pengadilan perlu selalu waspada terhadap segala kemungkinan, walau pun standar keamanan sudah diberlakukan. Tiap pengunjung harus diperiksa apa membawa senjata tajam atau api.

Kedua, meningkatkan standar keadilan sehingga pencari keadilan merasa terpenuhi rasa keadilannya. Ini memang sulit karena antara Jaksa, Pembela dan Hakim saja tidak sama dalam menilai sebuah perkara. Tapi paling tidak, pidak-pihak terkait harus ‘membaca’ rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara Antasari Azhar misalnya, masa Mahkamah Agung tidak mau memeriksa novum yang diajukan  untuk peninjauan kembali perkara tersebut. Di Amerika Serikat terdakwa yang sudah dalam proses pelaksanaan hukuman mati sekali pun bisa batal karena ditemukannya novum pada saat-saat terakhir. Artinya novum itu harus diuji kebenarannya dan tidak bersikeras dengan kesimpulan hakim semata. Di Inggeris juga begitu, seorang yang sudah mengaku membunuh, tidak dipercaya begitu saja tanpa adanya bukti-bukti secara materi yang menguatkan.

Bagaimana pun kekerasan dan kericuhan tidak boleh lagi terjadi di pengadilan baik di ruang sidang mau pun di luar gedung pengadilan.

Ikhlas

Ikhlas, adalah sebuah kata yang sering mencuat dalam percakapan sehari-hari. Pengertian aslinya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan karena Allah SWT, tanpa mengharap balasan dari manusia. Selain tidak mengharap imbalan juga tanpa penyesalan dan tidak mengingatnya lagi setelah melakukannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengibaratkan perbuatan ikhlas itu seperti orang yang buang air besar yang tidak mengingat-ingatnya lagi setelah melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari perbuatan ikhlas itu tampak menonjol ketika menolong orang lain.
Suatu ketika seorang lelaki mendorong sepeda motornya yang mogok  dari Taman Suropati menuju Kedoya, Jakarta Barat. Suasana malam hari, tidak ada lagi bengkel yang buka dan tidak ada pula tempat menitipkan sepeda motor. Sampai di atas jembatan Semanggi, seorang pengendara sepeda motor berhenti untuk menolong. Setelah gagal memperbaiki sepeda motor mogok itu, ia menawarkan menariknya  sampai ke Batusari, dekat Pal Merah. Ia sendiri mau ke Kemanggisan, jadi tidak bisa menolong sampai ke tempat tujuan lelaki yang sepeda motornya mogok. Untuk menarik sepeda motor diperlukan tali. Lelaki penolong tadi dengan sepeda motornya turun lagi dari jembatan Semanggi mencari toko yang masih buka dan menjual tali. Sepeda motor mogok itu ditarik dari jembatan Semanggi sampai Batusari. Masih 5 km lagi sepeda motor mogok itu didorong berjalan kaki baru sampai di Kedoya. Jauh lebih ringan daripada terus-menerus mendorongnya dari Taman Suropati ke Kedoya!. Lelaki penolong tadi yang ternyata bernama Hamdani, penjual kembang di pasar Cikini benar-benar telah melakukan perbuatan dengan ikhlas, tidak mendapat imbalan apa-apa selain ucapan terima kasih.
Dalam kegiatan transaksi yang melibatkan imbalan berupa uang, kurang pas menggunakan kata ikhlas. Ada persetujuan, tapi bukan keikhlasan. Penjual dan pembeli sama mendapat untung atau manfaat. Yang ditolong dan yang menolong sama mendapat manfaat, sama-sama senang. Sama-sama sur, kata orang Medan. Ketika dalam proses jual beli itu terjadi kecurangan, semisal mengurangi timbangan atau menaikkan harga berlipat-lipat tentu terjadi kekecewaan.
Agama Islam menganjurkan orang selalu melakukan perbuatan atau pekerjaan dengan ikhlas agar bernilai ibadah yang mendapat pahala.Dalam melaksanakan pekerjaan yang mendapat imbalan gaji tetap tiap bulan pun, orang masih dituntut melakukannya dengan ikhlas. Artinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pekerjaan dilakukan dengan mendapat imbalan tidak resmi semisal menerima suap, ini adalah kecurangan. Dan setiap kecurangan tidak dapat dimasukkan dalam perbuatan yang ikhlas.
Ada pula hal yang harus diikhlaskan, walau pun rugi, yaitu ketika terjadi sesuatu di luar dugaan atau musibah. Ketika sebuah rumah luluh lantak karena diterpa angin puting beliung, tidak ada pilihan  bagi pemiliknya selain mengikhlaskannya.

Kamis, 01 Maret 2012

PNS Wajib Laporkan Kekayaan



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun aturan yang mewajibkan  PNS melaporkan kekayaannya. Langkah ini diambil karena selama ini  rekening PNS sulit diawasi, kecuali eselon I yang sudah diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan –PPATK- pernah menyampaikan kepada penegak hukum puluhan ‘rekening gendut’ yang diduga milik PNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menyatakan dengan mewajibkan semua PNS (tanpa terikat eselon) melaporkan kekayaannya, akan semakin mempersempit terjadinya korupsi.
Dari sekarang sudah dapat dibayangkan kerepotan para PNS mengisi formulir sekali setahun melaporkan kekayaan mereka dengan menyebutkan sumber dana yang diperoleh. Dan betapa repotnya pula para pegawai inspektorat di setiap instansi memeriksa , berapa banyak diantara PNS yang jumlahnya jutaan itu memiliki ‘rekening gendut’. Selain itu harus pula ada ukuran besaran ‘rekening gendut’ untuk tiap golongan PNS. Apakah PNS golongan I yang punya rekening 10 juta rupiah sudah dapat dianggap sebagai  tidak wajar? Batasan untuk tiap golongan itu diperlukan untuk menentukan perlu tidaknya seorang PNS diperiksa rekeningnya.Kenyataan yang ada sekarang, pada umumnya para PNS memiliki usaha sampingan untuk menambah penghasilan, seperti buka warung, reperasi barang-barang elektronik, pengobatan tradisional, sampai menjadi makelar rumah dan tanah. Melalui usaha sampingan seperti itu, seorang PNS dari golongan rendah bisa saja punya harta lebih banyak daripada PNS golongan lebih tinggi.
 
Jika sudah ditemukan besaran ‘rekening gendut’ untuk tiap golongan, barulah melangkah pada proses pemeriksaan yang juga harus terukur. Misalnya cara-cara memeriksa PNS golongan II yang menjadi kaya atau hidup berkemampuan karena mendirikan rumah sakit di atas sebidang tanah hasil warisan dari orang tua. Banyak sekali yang terlibat dalam kegiatan semacam itu, termasuk bank yang meminjamkan modal.  Begitu juga para PNS yang menyambi sebagai ustadz atau mengajar di suatu perguruan tinggi. Bisa saja honor yang diterimanya setelah dikumpulkan bertahun-tahun bisa membeli rumah dan mobil bagus. Masalahnya honor dalam kegiatan seperti itu jarang yang punya kwitansi. Repotnya, membuktikan dari mana sumber dana pembeli rumah dan mobil bagus itu!

Gagasan untuk mewajibkan semua PNS, tanpa terikat eselon, melaporkan kekayaannya memang bagus, namun perlu rincian yang jelas agar tidak ada celah bagi PNS yang punya ‘rekening gendut’ karena menyalahgunakan jabatan, lolos dari jerat hukum.

Selasa, 28 Februari 2012

Kasak Kusuk Parlemen Australia Terhadap Indonesia



Sejumlah anggota Parlemen Australia dan rekan-rekan mereka dari negara-negara Oceania, Selasa minggu terakhir Pebruari 2012 berkumpul di Gedung Parlemen Australia menggugat keberadaan Papua sebagai bagian Indonesia. Mereka tergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya ‘Anggota Parlemen Internasional Untuk Papua Barat –IPWP’. Dan parlemen ‘internasional’ itu hanya beranggotakan Australia, Selandia Baru, Papua Nugini dan Vanuatu. Diantara isu yang dilontarkan IPWP adalah menyelenggarakan referendum bagi penduduk Papua Barat apakah tetap berada dalam NKRI atau berdiri sendiri. Penggagas pertemuan, Senator Richard dari negara bagian Victoria menyatakan nasib  Papua Barat harus ditentukan oleh penduduknya sendiri melalui referendum. Senator Richard berasal dari Partai Hijau yang suka sensasi dan mencari popularitas.

Senator Richard dan rekan-rekannya dari negara-negara Oceania adalah anggota Parlemen yang tidak mengikuti perkembangan sejarah dan tidak pula mengerti hukum internasional. Mereka tidak tahu (karena masih kecil atau belum lahir) bahwa pada 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat –Pepera-, di bawah pengawasan PBB. Hasilnya, penduduk setempat memilih berada di bawah dan menjadi bagian NKRI. Bagi Indonesia, keberadaan Papua Barat sudah jelas yaitu bagian tak terpisahkan dari NKRI. Kalau di belakang hari masih terjadi gangguan keamanan oleh sekelompok penduduk yang ingin memisahkan diri dari NKRI, merupakan sisa-sisa mereka yang berhasil dihasut oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan yang tidak jelas.
Indonesia tidak usah khawatir dengan kasak-kusuk IPWP karena mereka tidak mewakili parlemen negara-negara Oceania, melainkan secara pribadi. Menlu Vanuatu, Alfred Carlor, misalnya ketika menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dengan Indonesia di Jakarta tahun lalu menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Begitu juga Australia dalam ‘Traktat Lombok’ tahun 2006 menegaskan tidak mencampuri masalah Papua Barat.
Walau pun begitu, Indonesia harus tetap waspada menghadapi semua perkembangan yang terjadi, jangan sampai riak-riak kecil menjadi gelombang besar. Keteledoran yang dilakukan Pemerintahan Presiden Habibie yang dengan mudah melepas Timor Timur (setelah dibangun oleh Indonesia selama 23 tahun) tidak boleh terjadi lagi.
Dalam pada itu Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan-kedutaan Indonesia di negara-negara Oceania perlu meningkatkan pemberian informasi tentang kemajuan Papua Barat selama ini. Berita-berita negatif tentang Papua Barat perlu diluruskan dengan menyajikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan itu, pelbagai masalah yang sedang melanda Papua Barat harus cepat diatasi, sehingga tidak timbul kesan seolah-olah Pemerintah Indonesia tidak mampu mengelola daerah tersebut.

Polteng



Lagi ada polisi yang menarik perhatian masyarakat, setelah Briptu  Norman Kamaru, bukan karena kepandaiannya mendendangkan lagu India, melainkan kegantengannya sehingga dijuluki ‘polteng’ atau polisi ganteng. Ia adalah Bripda Saeful Bahri  anggota Polri Poltabes Bandung. Kegantengannya menyebar dari mulut  ke mulut, ada orang yang memuat fotonya di dunia maya, pada gilirannya menjadi bahan liputan infotainment TV. Konon  ia pandai pula menyanyi, sehingga  banyak yang meramalkan  sang polteng akan mengikuti jejak Briptu Norman Kamaru, memilih karier di bidang hiburan.
“Saya bersedia berkiprah di dunia hiburan, jika mendapat izin atasan saya. Kalau itu nanti terjadi, saya tidak akan berhenti menjadi polisi,” ujar Bripda Saeful Bahri ketika ditanya wartawan. Jelas dan tegas pernyataan sang polteng. Sekarang tinggal lagi kebijakan instansi tempat Bripda Saeful Bahri bekerja. Polisi yang sudah menjadi ‘buah bibir’ masyarakat ini seharusnya memang disalurkan bakatnya namun dengan tetap memakai seragamnya. Perlu diberlakukan aturan khusus, sehingga tugas utamanya di kepolisian tidak terbengkalai. Ia merupakan aset Polri yang berharga karena akan menaikkan citra polisi, selain melindungi masyarakat juga menghibur. Wajah polisi yang galak berubah menjadin ramah dan dekat dengan masyarakat.
Briptu Norman Kamaru awal-awal muncul di TV menampilkan kepandaiannya mendendangkan lagu India, juga menyatakan tetap akan menjadi polisi. Tapi dalam perjalanan meniti karier di bidang hiburan, terjadi ‘sesuatu’ dengan instansi Polri. Suatu ketika ia pergi ke Jakarta memenuhi undangan sebuah TV swasta . Karena tidak ada izin atasan, ia pun ‘dibawa paksa’ kembali ke Gorontalo. Keadaan itu tentu tidak nyaman bagi Briptu Norman Kamaru, berujung dengan  lepasnya pakaian seragam polisi. Ini sangat disayangkan yang seharusnya tidak terjadi. Norman Kamaru sendiri setelah tidak menyandang pangkat Briptu, tidak pula tampak lebih sukses di dunianya yang baru. Justru pakaian seragamnya itulah yang menarik perhatian orang. Ada polisi yang pandai menyanyi dan meniru gaya bintang film India Shahruk Khan!
Adapun Bripda Saeful Bahri sudah ada tawaran menjadi ‘bintang tamu’ TV swasta di Jakarta. Atasannya apenugasan Bripda Saeful  Bahri. Agar tidak terjadi lagi ‘sesuatu’ seperti dialami Norman Kamaru, sebaiknya segala sesuatu dibicarakan dan disepakati bersama tentang kewajiban yang harus dilaksanakan Bripda Saeful Bahri selama meninggalkan tugasnya di kepolisian.