Jumat, 06 April 2012

Siaran Indonesia Radio Nederland Akan Ditutup

Siaran Indonesia Radio Nederland yang diudarakan dari stasiunnya di Hilversum akan berakhir siarannya beberapa bulan mendatang. Alasannya, krisis keuangan di negeri Kincir Angin, sehingga sejumlah acara siaran Radio Nederland Wereld Omroep, termasuk dalam bahasa Indonesia, harus ditutup.Bagi pendengar setia Siaran Indonesia Radio Nederland kenyataan tersebut tentu membuat sedih karena tidak lagi mendengarkan penyiar-penyiar kesayangan membawakan berbagai acara yang menarik dan bermanfaat. Sedangkan di stasiun Radio Nederland Wereld Omroep di Hilversum, tidak akan ada lagi orang Indonesia bekerja tengah malam dan mengucapkan ‘selamat pagi’ kepada pendengar-pendengarnya di tanah air.
 Tujuan siaran berbahasa Indonesia radio-radio luar negeri adalah meningkatkan kerjasama dan saling pengertian  antara negara-negara tempat radio berada dengan orang Indonesia di Indonesia. Isi siaran pada dasarnya mengungkap keadaan negara pemilik radio, termasuk pelbagai fasilitas yang tersedia untuk melakukan kerjasama itu. Selain itu berita-berita perkembangan dunia dan menyoroti perkembangan terbaru di Indonesia. Nah, dalam kesempatan menyoroti Indonesia itu, seringkali terdengar nada sumbang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan . Menurut para wartawan yang bekerja di stasiun-stasiun radio luar negeri, Indonesia bukanlah negara demokrasi seperti dipahami di negara-negara barat. Mereka menyiarkan opini dengan maksud orang Indonesia tertarik dan terpengaruh, lantas berusaha mengubah keadaan, sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara yang demokratis.
Salah satu ciri negara demokratis  tampak pada kebebasan menyatakan pendapat, walaupun pendapat itu tidak menyenangkan pihak yang menjadi obyek. Dalam tahun 1982, Siaran Indonesia Radio Nederland menyiarkan komentar yang sifatnya mendiskreditkan pemerintahan orde baru. Direktur Radio M. Sani merasa tidak nyaman , lalu mengirim surat protes kepada pimpinan Radio Nederland yang isinya menyesalkan penyiaran komentar bernada sumbang itu. Jawaban dari pimpinan Radio Nederland adalah bahwa analisa yang terdapat dalam komentar itu sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Ia juga menyatakan pendapat dalam komentar bukanlah pendirian pemerintah Belanda. Kesimpulannya, permasalahan yang terjadi di Indonesia tentu tidak sama cara pandangnya antara radio luar negeri dengan orang Indonesia. Terpengaruh tidaknya pendengar Indonesia atas  opini yang dibentuk radio luar negeri, tentu tergantung kepada kualitas dan kecerdasan orang Indonesia sendiri. Sebegitu jauh tidak ada bukti bahwa terjadinya reformasi tahun 1998, gara-gara mendengarkan siaran radio luar negeri.
Berakhirnya Siaran Indonesia Radio Nederland, tidak berpengaruh apa-apa bagi bangsa Indonesia, kecuali hanya berkurangnya sumber informasi. Walaupun begitu patut juga kita menyatakan salut kepada Radio Nederland yang selama 65 tahun berusaha mempererat hubungan Indonesia dengan Belanda.

Koalisi Ala Indonesia


Sikap Partai Keadilan Sejahtera –PKS- yang menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012 dinilai partai-partai koalisi pendukung pemerintah sebagai pelanggaran, karena itu sesuai dengan kontrak politik yang ditandatangani sebelumnya, yang melanggar keluar dari keangotaan koalisi. Pengertian seperti itulah yang dimiliki lima pimpinan partai koalisi dalam pertemuan di Cikeas pada 3 April malam. Media massa pun punya pengertian sama, sehingga muncullah berita bahwa ‘PKS Keluar Formasi Koalisi Disusun Lagi’.Menyusul kemudian berita spekulatif bertajuk ‘Presiden Segera Umumkan Reshuffle’. Sebaliknya PKS menunggu penjelasan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apa masih berada dalam koalisi atau sebaliknya. Ini menunjukkan perbedaan persepsi dalam menilai pelanggaran dan mekanisme yang digunakan jika pecah kongsi. Malah PKS merasa menyelamatkan pemerintah karena membatalkan kenaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. “Bayangkan, kalau kenaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012 terjadi juga, gelombang unjukrasa menentang kebijakan pemerintah semakin meningkat ,” kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq.
Keberadaan partai-partai koalisi, lazimnya terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Partai pemenang pemilu di bawah perolehan suara 50% tidak dapat membentuk pemerintahan, karena itu mengajak partai-partai lain sealiran untuk bergabung. Kelompok koalisi ini mendukung pemerintah di DPR dan menempatkan wakilnya di kabinet. Pecah kongsi biasanya terjadi jika anggota koalisi yang duduk di kabinet tidak setuju dengan suatu kebijakan pemerintah. Anggota kabinet bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dan partainya tidak lagi mendukung pemerintah di DPR.
Di Indonesia sekarang ini, keberadaan koalisi bukanlah  untuk memenuhi syarat bagi pembentukan pemerintahan, melainkan mengamankan dukungan DPR terhadap kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012, merupakan hasil rapat kabinet. Tidak ada anggota kabinet yang menyatakan tidak setuju atas rencana tersebut. Persetujuan dinyatakan kembali oleh pimpinan PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi dipimpin ketuanya Susilo Bambang Yudhoyon pada 14 Maret 2012 di Cikeas. Namun Mahfudz Siddiq mengatakan rapat tersebut tidak menghasilkan sikap politik koalisi.
Jadi jelas adanya perbedaan pendapat antara kader PKS yang berada di DPR dengan yang di luar DPR. Hal sama juga terjadi dengan Partai Golkar. Sekjennya Idrus Maham dengan tegas menyatakan partainya menolak kenaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. Pengertian ‘menolak’ di sini tentulah tanpa syarat. Tapi kader Partai Golkar di DPR memilih opsi ‘menolak bersyarat’ yaitu menolak menaikkannya per 1 April 2012 namun membenarkan kenaikkan dengan syarat-syarat tertentu. Partai Golkar terselamatkan karena ‘mendukung’ kenaikkan harga BBM bersubsidi itu dengan menunda pelaksanaannya.
Ke depan, keberadaan koalisi harus ditegaskan lagi dengan rincian lebih jelas, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan persepsi seperti sekarang ini.

Rabu, 21 Maret 2012

Anjuran Mengganti Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono


Isu menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa, sempat membuat heboh dengan beberapa tanggapan, tanpa ada penyelesaian. Mula-mula kader Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, melontarkan isu akan ada upaya penggulingan pemerintah. Yang dituding adalah Ketua Partai Hanura, Wiranto, dengan alasan sakit hati karena dua kali kalah dalam pemilihan presiden. Wiranto memberi keterangan kepada Metro TV bahwa isu itu tidak benar. Mana mungkin melakukan tindakan tidak konstitusional, pada hal ia mendirikan partai sebagai wadah perjuangan politik secara konstitusional. Wiranto juga menginginkan pertemuan khusus antara Partai Demokrat dan Partai Hanura untuk menjernihkan masalah tersebut. Sebegitu jauh tidak terdengar kelanjutannya.
Senin malam yang lalu melalui acara talk show di Metro TV, Rizal Ramli, mantan Menteri Perekonomian masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, menyatakan untuk memperbaiki keadaan sekarang, pemerintah harus diganti tapi dengan cara damai. Pernyataannya itu lebih tegas dari yang pernah diucapkannya dengan kalimat terselubung, “bersiap-siaplah menghadapi perubahan.” Dari pernyataan itu sudah jelas siapa orangnya yang ingin menggulingkan pemerintah yang syah dengan istilah yang diperhalus ‘mengganti’.
Pernyataan Rizal Ramli itu baru sebatas wacana, belum dalam bentuk gerakan yang terorganisasikan. Jadi belum bisa disebut tindakan makar. Sebab tindakan makar harus ada kegiatan-kegiatan  terorganisir dengan langkah-langkah yang jelas. Walau pun begitu pemerintah patut waspada dengan  menyusun langkah-langkah antisipatif. Patut juga diselidiki siapa-siapa saja yang ingin pemerintah diganti dan siapa pula yang sekedar berbeda pendapat dengan pemerintah. Jika sudah jelas, pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Sedangkan pihak yang sempat menjadi tertuduh, dipulihkan nama baiknya. Sekaligus peringatan bagi semua pihak  baik yang duduk di legislatif mau pun eksekutuif, untuk tidak lagi main tuduh. Sebab main tuduh adalah sikap tidak terpuji yang memperlihatkan kedangkalan fikiran dan akhlak yang buruk.
Reformasi yang digulirkan sejak 1998, sudah menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih mantap daripada masa-masa sebelumnya. Jangan lagi ada tindakan tidak konstitusional yang akan mencederai demokrasi Indonesia.


In Memorium Arsyad Subik

 
Innalillahi wa innailaihi rojiun
Seorang lagi angkasawan RRI berpulang ke rakhmatullah di Jakarta pada Selasa, 20 Maret 2012 karena sakit di bagian perutnya. Ia adalah Arsyad Subik, kelahiran Majene, Sulawesi Selatan 75 tahun lalu. Selama hidupnya ia mengabdi untuk negara melalui RRI berpindah-pindah dari Makassar, Palembang, Banjarmasin dan terakhir Jakarta. Dalam usia 50 tahun ia menduduki jabatan tertinggi yaitu Direktur Radio selama 10 tahun. Setelah itu masih ada ‘bonus’ untuknya yaitu menjabat Staf Ahli Menteri Penerangan dan Ketua Dewan Pengawas Perjan RRI. Ia termasuk salah seorang dari sedikit karyawan RRI non sarjana yang mencapai jenjang eselon tertinggi di lingkungan PNS.
Pepatah mengatakan, ‘gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang’ sedangkan manusia mati meninggalkan nama, baik atau buruk. Almarhum Arsyad Subik jelas meninggalkan nama baik. Semua karyawan RRI setuju mengenai hal ini. Ia dikenal rendah hati dan bijaksana. Ketika usai pelaksanaan Kongres PWI di Banjarmasin tahun 1980, dalam kedudukan sebagai Kepala RRI, ia menyetir sendiri mobil mengantarkan reporter RRI  Jakarta ke bandara.Itu yang menyangkut kerendahan hati. Yang menyangkut kebijaksanaan terjadi ketika mengangkat seorang pejabat baru eselon 3 di lingkungan RRI Jakarta. Pejabat baru tersebut, menurut banyak karyawan, kurang baik kelakuannya. Almarhum mengatakan, “Beri kesempatan seseorang untuk berubah.” Dua kejadian itu baru contoh kecil saja, masih banyak lagi yang lain.
 Bicara soal kemajuan, almarhum sangat ingin meraihnya demi perbaikan RRI. Tahun 1985, ada kegiatan menyelenggarakan kursus di British Council Jakarta bertajuk ‘English For Broadcasting’. Kursus itu memerlukan biaya lumayan besarnya, separoh ditanggung Kedubes Inggeris dan sisanya RRI. Penggagas kursus, Kepala SLN Jul Chaidir, merundingkan masalah ini dengan almarhum yang spontan mendukungnya dan menyediakan dana untuk itu. Sayang sekali kursus itu tidak berkesinambungan, pada hal sangat banyak manfaatnya.
Almarhum Arsyad Subik punya keperdulian sosial yang tinggi. Ketika berkunjung ke Singaraja, Bali, pada 1992, dalam kedudukan sebagai Direktur Radio, ia mencari seorang kenalan lama, pensiunan Kepala Kantor Departemen Penerangan setempat. Setelah sampai di rumah orang yang dicari, ternyata yang bersangkutan sedang dirawat di rumahsakit. Waktu sangat sempit, tidak mungkin menjenguk ke rumahsakit karena almarhum harus segera kembali ke Denpasar menghadiri Sidang ABU. Lantas, almarhum menitip uang 100 dolar AS untuk disampaikan kepada kenalan yang sedang sakit itu. Pelajaran yang dapat ditarik dari kejadian tersebut, almarhum selalu mencoba berbagi dengan orang lain dan memberi bantuan tanpa melihat latar belakang suku atau agama.
Sebagai seorang yang terus menerus mengabdikan dirinya di RRI, almarhum selalu ingin RRI tampil prima. Ketika seorang pejabat RRI naik haji tahun 1995, ia membekalinya dengan salinan kata sambutan dalam bahasa Inngeris yang pernah digunakannya ketika naik haji dalam kesempatan sama yaitu atas undangan pemerintah Saudi Arabia, beberapa tahun sebelumnya. Pemerintah Saudi Arabia tiap tahun mengundang para reporter radio dan televisi dari negara-negara berpenduduk Islam, termasuk Indonesia. Biasanya, Indonesia selalu ditunjuk memberii sambutan mewakili peserta dari Asia. Yang tersirat, almarhum meragukan kemampuan bahasa Inggeris pejabat bersangkutan. Tapi dengan bijak ia berkata, “Ini cuma contoh, mungkin ada gunanya kalau Saudara diminta memberi sambutan.” Sang pejabat yang naik haji itu datang terlambat, sedangkan panitia sudah menetapkan pejabat TV Malaysia yang mewakili peserta dari Asia. Para reporter radio dan TV negara-negara berpenduduk Islam yang diundang pemerintah Saudi Arabia itu mendapat perlakuan khusus, termasuk pertemuan dengan Menteri Penerangan setempat. Dalam kesempatan itulah undangan yang mewakili lima benua memberi sambutan. Isi sambutan: ucapan terima kasih, pujian kepada Raja Saudi Arabia yang menjaga Masjidil Haram dan mendo’akan ummat Islam terlepas dari segala kesulitan dan penindasan.
Hal yang mengesankan pula dari kepribadian almarhum Arsyad Subik adalah, tidak bersikap ‘aji mumpung’. Ketika berkunjung ke Singaraja itu, pihak RRI setempat sudah siap untuk membayar sewa hotel tempat menginap, tapi ternyata almarhum sudah membayarnya malam hari sebelum berangkat. Maka tidaklah mengherankan jika almarhum tidak berusaha memiliki mobil dinas yang dipakainya menjadi milik pribadi. Adalah almarhum Syamsul Muin Harahap yang berinisiatif mengumpulkan sumbangan dari seluruh stasiun RRI pembeli sebuah mobil sebagai hadiah untuk  almarhum Arsyad Subik.
Arsyad Subik sudah tiada, banyak hal yang dilakukannya semasa hidupnya baik sebagai pribadi mau pun PNS patut menjadi teladan bagi seluruh karyawan RRI.

Senin, 19 Maret 2012

Mencari Kemungkinan Tidak Menaikkan Harga BBM Bersubsidi



Membiarkan  BBM bersubsidi tetap pada harga yang sekarang, memang sangat ideal dan tidak menambah beban hidup rakyat banyak. Melambungnya harga minyak dunia, berarti bertambah pula pengeluaran pemerintah di sektor perminyakan. Apalagi Indonesia sekarang sudah menjadi negara pengimpor minyak untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah politis, melainkan atas pertimbangan  keselamatan ekonomi nasional beserta nasib rakyat. Presiden pun siap menghadapi resiko atas pelaksanaan menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April nanti, termasuk ancaman kalangan tertentu untuk menurunkannya dari kekuasaan di tengah jalan. Jadi pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi demi kepentingan rakyat, sebaliknya yang tidak setuju juga demi kepentingan rakyat. Mana yang benar? Dalam hal inilah diperlukan tampilnya ekonom yang bisa mencarikan titik temu di antara dua pendapat yang berbeda itu. Ekonom yang benar-benar diakui kepakarannya, berada di tengah-tengah antara pemerintah dan pihak penentang.
Pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta, Awan Santosa, berpendapat jika hanya menutup pos fasilitas keringanan harga BBM di APBN, pemerintah sebenarnya memiliki lebih banyak alternatif untuk menambah sisi penerimaan negara. Yang dapat dilakukan adalah menghemat belanja birokrasi. Moratorium pembayaran bunga hutang (terutama hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan pencegahan korupsi. Melalui skenario penghematan anggaran itu, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi 1500 rupiah per liter, pemerintah diperkirakan mendapat dana tambahan 70 trilyun rupiah. Sedangkan jika anjuran menghemat belanja birokrasi, moratorium pembayaran bunga hutang dan pemberantasan korupsi, akan diperoleh penerimaan 300 trilyun rupiah. Pendapat Awan Santosa itu, baru hitung-hitungan di atas kertas. Mungkinkah itu dilaksanakan di lapangan?
Mestinya orang seperti Awan Santoso diberi kesempatan melakukan presentasi di hadapan team ekonomi pemerintah untuk menjelaskan keyakinannya itu. Tentu akan terjadi tukar fikiran tentang mungkin tidaknya gagasan itu dilaksanakan. Misalnya, soal moratorium pembayaran bunga hutang luar negeri, dapatkah itu dilaksanakan secara sepihak? Begitu juga moratorium pembayaran bunga hutang BLBI, apa akibatnya jika itu dilakukan?
Ringkasnya, daripada terus mengecam pemerintah dengan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi itu, mereka yang menentang sebaiknya mampu membuktikan bahwa rencana pemerintah itu tidak tepat.

Sabtu, 17 Maret 2012

Unjukrasa Anti Kenaikan Harga BBM Makin Marak.


Pelaksanaan kenaikan harga BBM masih dua minggu lagi, namun unjukrasa menentang kebijakan tersebut makin marak di berbagai tempat di Tanah Air. Di Cikini Raya, Jakarta, massa dari HMI memblokir  SBPU sambil mencoret-coret dinding dengan tulisan berbunyi, ‘Tolak Kenaikan Harga BBM’. Di Denpasar, Bali, para pengunjuk rasa menggelar aksi teatrikal dengan menampilkan seorang mahasiswa sebagai ‘SBY’. Walau pun harga bensin mahal, mereka menyiram ‘SBY’ dengan bensin sebagai tanda kecewa. Sedangkan di Karawang, Jawa Barat, massa PMII menyandera mobil truk bermuatan gas elpiji, sebagai simbol penolakan kenaikan harga BBM.
Alasan para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, benar adanya. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang saja harga-harga sembako sudah merangkak naik sebelum harga BBM naik. Kenaikan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari itu, akan membuat sebagian besar rakyat, khususnya yang berpenghasilan rendah, akan  menderita.
Pemerintah pun menyadari dampak kenaikan harga BBM itu, sehingga menyediakan sejumlah dana  yang dinilai cukup untuk membantu biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Masalahnya , ukuran yang digunakan untuk memberi bantuan biaya hidup itu, apa sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan? Apakah masyarakat berpenghasilan lebih tinggi dari standar yang ditentukan pemerintah bebas dari kesulitan membiayai hidup sehari-hari?
Pemerintah sudah berketetapan hati untuk menaikkan harga BBM agar tidak terlalu membebani APBN. Di lain pihak, para pengunjuk rasa berkeyakinan kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan  sebagian besar rakyat. Dalam pada itu kaum cerdik pandai yang menjadi nara sumber perbincangan soal kenaikan harga BBM banyak pula yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sayangnya mereka tidak memberikan solusi, apa seharusnya yang dilakukan pemerintah jika tidak menaikkan harga BBM. Dewan Perwakilan Daerah yang merasa urusan kenaikan harga BBM masuk dalam  tugas pengawasan mereka, ketika menolak kenaikan harga BBM hanya menganjurkan pemerintah menyiapkan pengganti BBM dengan mengembangkan energi alternatif seperti tenaga angin, surya, biofuel dan lainnya. Pengembangan tenaga alternatif itu tentu tidak mungkin berhasil dalam waktu singkat, sementara BBM masih sangat diperlukan. Ketika harga minyak dunia membumbung tinggi, tidakkah harga BBM dalam negeri ikut menyesuaikan diri? Masalah utamanya adalah mengatasi dampak kenaikan harga BBM itu agar tidak terlalu membebani rakyat banyak.

Kamis, 15 Maret 2012

Open Letter For US President

Dear Mr. President,
The killing of 16 civilian people in South Kandahar, Afghanistan, has touched your heart and pledged you to withdraw US troops from that country soon. This is just a repatation of promise you did in US President Election Campaigne four years ago.  But alas, since you were at the helm of US Government,  US troops still there.
Maintaining allied troops in Afghanistan not solving problems even create new things like making the soldier stress and do unbelievable acts. While war is going on between the rebellion against the government troops. The rebellion do not care with the presence of foreign troops. They keep fighting till they get what they want. It happened one decade already. How long this condition will end? How many US soldiers lost their lifes? And how more million dollars  should be payed by the American people for financing the Afghan war?  Just learn from US failure in the Vietnam war. Helping one side in the internal conflict (even by sending so many troops and using modern weapons) in fact did not  win the war.
So just implement your pledge by withdrawing US troop from Afghanistan as soon as possible. Let the people of Afghanistan solve their own problem.
Thank you.
Yours sincerely,
Djasli Djosan