Operasi Militer Untuk Membebaskan Sandera WNI

Lagi, 3 ABK WNI disandera kelompok Abu Sayyaf diperairan Malaysia, di atas kapal berbendera Malaysia. Perompak meminta tebusan 36 milyar rupiah. Penyanderaan terjadi pada 20 Juni 2016, hanya sebulan setelah pembebasan 10 ABK WNI yang disandera oleh kelompok yang sama. Terulangnya penyanderaan WNI dalam waktu singkat, oleh perompak yang sama, menimbulkan pertanyaan: mengapa WNI yang selalu menjadi sasaran? Ada yang menduga, perompak keenakan karena mudah sekali menyandera WNI dengan mendapat imbalan yang sesuai. Padahal, pemerintah menegaskan tidak ada pembayaran dalam pembebasan 10 sandera WNI bulan Mei lalu.

Bagaimanapun perompak Philipina sudah menganggap enteng Indonesia dalam hal ini pihak keamanan. Selain itu juga suatu bukti bahwa kerjasama tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Philipina untuk melakukan patroli bersama, belum terlaksana.

Untuk membuat perompak Philipina jera mengganggu kapal-kapal Indonesia, perlu tindakan tegas berupa operasi militer. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang geram atas terulangnya penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf menyatakan siap  melakukan operasi militer. Masalahnya, belum dapat izin dari pemerintah Philipina.

Mestinya Philipina kalau tidak mampu membebaskan sandera sendirian, tidak usah gengsi meminta bantuan TNI dengan komando tetap dipegang Philipina.

Usaha berunding dengan pihak perompak, memnng patut diteruskan, kalau tidak memilih operasi milter. Pertanyaannya, apa mereka mau membebaskan sandera tanpa imbalan apapun? Boleh jadi mereka merasa terkecoh karena tidak mendapat imbalan apa-apa ketika membebaskan 10 WNI bulan Mei lalu. Dalam pada itu pihak-pihak yang merasa paling berjasa dalam pembebasan  10 sandera WNI bulan Mei lalu, sekarang ditantang untuk sekali lagi memperlihatkan kemampuannya.