PM Yingluck Diberhentikan Mahkamah Konstitusi Thailand

PM Yingluck pada Rabu, 7 Mei 2014, diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand karena bersalah  telah menyalahgunakan wewenang.  Apa yang disebut menyalahgunakan wewenang itu adalah tindakan Yingluck mengganti  Kepala Keamanan Nasional, Thawil Pliensri pada 2013. Pergantian itu dinilai punya ‘agenda tersembunyi’ yang melanggar konstitusi Thaiiand. Bersama Yingluck juga diberhentikan beberapa menteri  yang mendukung tindakan PM Thailand itu. Menteri Perdagangan Niwattumrong yang juga wakil PM sekarang ini diangkat sebagai pejabat PM sementara. Ia bertugas mengawal pemilu 20 Juli mendatang.

Keputusan memberhentikan PM Yingluck terasa ganjil karena Mahkamah Konstitusi  kok  menilai kebijakan seorang kepala pemerintahan yang memang sudah menjadi wewenangnya, yaitu mengganti  Kepala Keamanan Nasional. Mestiny Mahkamah Konstitusi membuktikan ‘agenda tersembunyi’  yang katanya  melanggar konstitusi itu. Ini mengingatkan kita pada kasus persetujuan DPR atas pencalonan Jenderal Riamizar Riacudu sebagai Panglima TNI atas usul Presiden Megawati. Putusan itu dibatalkan oleh Presiden SBY dengan mencalonkan ulang tokoh militer lainnya yaitu Jenderal Endriartono. Dalam hal ini seorang Kepala Pemerintahan berwenang mengganti seorang pejabat tinggi sesuai keinginannya. Itu di Indoesia. Di Tailand rupanya seorang PM tidak bebas menentukan pembantu-pembantunya, termasuk seorang Kepala Keamanan Nasional.

Kenyataannya, Yingluck harus lengser dari jabatan PM, bukan karena digoyang unjukrasa anti pemerintah, melainkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yingluck sendiri ‘menerima’ keputusan melengserkan dirinya itu namun menegaskan bahwa ia tidak bersalah.  Kaum oposisi menang karena memang maunya Yingluck mundur. Walaupun begitu, keadaan tetap panas. Para pendukung Yingluck menuduh Mahkamah Konstitusi tidak adil. Mereka yang dikenal sebagai kelompok ‘kaus merah’ menyatakan akan melakukan unjukrasa besar-besaran pada 10 Mei 2014. Tujuan mereka  jelas, melawan putusan Mahkamah Konstitusi yang melengserkan Yingluck.

Keadaan semakin runyam di Thailand. Unjukrasa berkepanjangan akan terjadi membuat Thailand menjadi labil. Mungkin tiba saatnya bagi Raja Bomibhol Adulyadej turun tangan memanggil pihak-pihak berseteru untuk berdamai dan mencari  ‘win-win solution’. Raja sangat dihormati di Thailand dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu.