Muldoko Terpilih Menjadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB Sumut.

 

Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, Jum’at  5 Pebruari  2021 terpilih menjadi  Ketum Partai Demokrat  versi  KLB partai  tersebut di Sumut. Ketum Partai Demokrat  AHY, menyatakan KLB di Sumut ilegal, tidak sesuai dengan AD/ART.Selanjutnya ia akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Sebelumnya terjadi kericuhan di dalam Partai Demokrat  yang melibatkan Muldoko .Beberapa  tokoh Partai Demokrat  menilai  AHY belum pantas menjadi calon presiden dari partai tersebut dalam Pilpres 2024. Lantas, dicarilah tokoh yang  dianggap sudah berpengalaman  dan  yang muncul  ke permukaan adalah Muldoko. Heboh  ketika terjadi komunikasi  antara penentang  AHY dengan Muldoko. AHY berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan pembantunya dalam urusan Partai Demokrat. Presiden tidak menanggapinya karena menilai, itu adalah urusan internal Partai Demokrat.Muldoko  sendiri ketika ditanya wartawan menyatakan pertemuannya dengan kalangan  Partai  Demokrat  adalah hal  yang biasa, sama halnya dengan partai-partai  lain. Ia juga menyatakan tidak berminat menjadi calon presiden dalam pilpres 2024. “Pekerjaan saya sudah banyak,” ujarnya.

AHY benar ketika menyatakan Demokrasi  Indonesia harus  senantiasa  dipelihara dengan mengikuti aturan main yang berlaku. Termasuk penyelenggaraan KLB yang harus sesuai  dengan  AD/ART. Jangan lagi terjadi penyimpangan seperti  yang dilakukan Presiden Sukarno  tahun 1959, membubarkan DPRS  hasil pemilu 1955 dan membentuk  DPR  baru yang   anggota-anggotanya ditun juk oleh Presiden.

 

Timbangan Buku: 'Demokrasi Kita' Oleh Mohammad Hatta

 

 

Ketika tulisan Mohammad Hatta ‘Demokrasi Kita’ secara bersambung  dimuat  dalam beberapa media cetak tahun 1960, saya masih  seorang  pelajar  SLTA. Saya ikut membaca dan mencoba memahaminya. Waktu itu saya berpendapat, ada perbedaan pandangan tentang Demokrasi Indonesia antara Mohammad Hatta dan Presiden Sukarno. Saya juga bertanya dalam hati, apa pandangan mengenai  demokrasi boleh berbeda antara satu dengan lain tokoh di negara yang  sama. Atau perbedaan itu terjadi antara satu dengan lain negara karena latar belakang  sosial dan budaya yang berbeda. Yang saya ingat, Presiden Sukarno jalan terus dengan Demokrasi Terpimpin yang  digagasnya, tidak perduli dengan kritik Hatta yang juga sahabatnya itu. Tulisan Hatta tentang Demokrasi Kita itu sempat dibukukan, tapi  dilarang terbit oleh penguasa Orla karena bertentangan dengan ajaran Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Sukarno.

Belum lama cucu saya, Aksara Syahreza, menemukan di internet buku ‘Demokrasi  Kita’ diterbitkan oleh penerbit  Sega Arsy, Bandung, cetakan kesembilan, April 2018. Tinggal dua buku, saya membelinya satu dan mengajak pembaca mengingat kembali suasana pelaksanaan  Demokrasi Indonesia pada masa itu.Hatta secara rinci menjelaskan perbedaan antara Demokrasi Barat  dengan Demokarasi Indonesia. Dasar  Demokrasi  Barat  adalah individualisme sedangkan  dasar Demokrasi Indonesia adalah kolektivisme. Ketika tokoh-tokoh politik menerapkan demokrasi  yang liberal dengan sistem kabinet parlementer, terjadilah krisis. Kemudian  Presiden Sukarno melakukan tindakan-tindakan politik sebagai  akibat  krisis itu.

Diantara tindakan Presiden Sukarno yang dinilai Hatta bertentangan dengan semangat demokrasi adalah membubarkan Konstituante, Juli 1959, sebelum tugasnya membuat UU Dasar  baru selesai.Kemudian dengan sebuah dekrit  dinyatakannya kembali ke UU Dasar 1945.DPR yang ada berdasar UUDasar 1950 dan tersusun menurut hasil pemilu 1955 diakui sebagai  DPR Sementara sampai  terbentuk DPR baru berdasar UUD 1945. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan kudeta, dibenarkan oleh partai-partai  dan  suara terbanyak dalam  DPR. Tak lama kemudian Presiden Sukarno membubarkan DPRS dan menyusun DPR baru menurut  konsepsinya sendiri. DPR baru ini, selain anggota-anggota partai politik, juga menyertakan kaum  fungsional  yaitu: buruh, tani, pemuda, wanita, ulama, cendekiawan, tentara dan polisi. DPR baru beranggota 260 orang ini semuanya ditunjuk oleh Presiden Sukarno.Dengan  tindakan Presiden Sukarno  tersebut , menurut Hatta, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. “Demokrasi Terpimpin  Sukarno menjadi  DIKTATOR yang  didukung  oleh golongan-golongan  tertentu.”  Tulis Hatta.

Buku ‘Demokrasi Kita’ cetakan ke 9 ini juga memuat  surat-surat  Hatta kepada  Presiden Sukarno yang memperingatkan Pemerintah tentang  tindakan-tindakan keliru diberbagai  bidang. Yang memilukan adalah surat  Hatta yang menjelaskan harga-harga yang  membubung  tinggi, sehingga 90% uang pensiunnya hanya untuk membayar  gas dan listrik. “Dengan contoh saya ini Bung dapat menaksir sendiri  betapa ketimpangan yang diderita oleh pegawai negeri  yang terbanyak, terutama pegawai rendah dan menengah.” Tulis Hatta dalam surat kepada Presiden Sukarno tertanggal  1 Desember 1965.

Buku ‘Demokrasi Kita’ tulisan Mohammad Hatta sangat baik diperbanyak dan dibaca para peminat Hukum Tata Negara dan politikus  zaman now untuk bahan perbandingan  dalam memahami masalah-masalah demokrasi.

 

 

 

  

 

Dien Syamsudin Radikal?

 

Mengejutkan. Ada kelompok  alumni  ITB  yang  melaporkan  Dien Syamsudin ke Komisi  Aparatur  Sipil Negara  sebagai  radikal. Alasannya, sebagai  akademisi, sering mengeritik pemerintah. Tidak jelas kebijakan pemerintah mana yang  dikritik Dien.

Selama ini masyarakat  awam menilai,radikal adalah pemikiran dan tindakan yang   menyimpang  dari kelaziman. Misalnya melakukan bom bunuh diri, memerangi pihak yang tidak mau tunduk pada keinginan kelompoknya  seperti  dilakukan  ISIS dan tidak mau berimam ketika shalat  selain kepada kelompoknya sendiri.

Mantan Wapres Yusuf Kalla menilai, sebagai akademisi, syah  saja Dien mengeritik pemerintah, sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.Sedangkan Menko Polhukam Mahmud MD menyatakan, pengaduan yang dilakukan alumni  ITB  itu tidak akan diproses hukum.

Pertanyaannya, mengapa ada tuduhan radikal  terhadap Dien Syamsudin?

Sebaga kalangan cerdik pandai  yang bergelar sarjana, sebaiknya yang menuduh Dien Syamsudin tampil memberi  penjelasan, misalnya dalam  salah  satu acara TV supaya khalayak tahu apa pendapat  mereka tentang radikalisme. Kedepan kita mengharapkan kalangan terpelajar dan cerdik pandai tidak main tuduh tanpa bukti yang kuat.

 

Mennton Film Jenderal Sudirman

 

Bukan produksi baru, sudah diputar  pertama kalinya pada 27 Agustus 2015. Film ‘Jenderal Sudirman’ yang disutradarai  Viva Westi ini kembali diputar oleh  TV One pada 14 Pebruari  2021. Sekalipun terlambat, saya ingin juga mengungkap kesan saya menonton  film tersebut.

Sangat mengesankan melihat dan merasakan kegigihan para pejuang  kemerdekaan Indonesia melawan  tentara Nica yang memiliki persenjatkuatan yang tidak seimbang itu, pasukan TNI yang dipimpin Jenderal  Sudirman melancarkan  perang  gerilya dengan taktik ‘serang  dan  lari’. Medan  pertempuran  adalah  sekitar  Yogyakarta. Perang  gerilya yang dilancarkan  Jenderal  Sudirman  dan  pejuang-pejuang  lainnya  di  seluruh  Indonesia membuat Belanda kewalahan, lalu memilih jalan berunding.

Ternyata, Jenderal  Sudirman menentang  adanya perundingan karena menilai  TNI  cukup  kuat menghadapi  Nica dalam  perang  yang  panjang. Di lain pihak,Pemerintah RI memanfaatkan perundingan untuk menekan  Belanda. Dengan cara itu dunia internasional mengetahui  apa sebenarnya yan g sedang  terjadi  di Indoesia. Selain itu perundingan  juga menunjukkan Belanda secara de facto mengakui keberadaan RI. Jadi bukan sekedar ‘republik  corong’ seperti  yang dipropagandakan. Istilah itu muncul karena Radio Republik Indonesia  senantiasa menyiarkan  kegiatan –kegiatan pemerintahan RI  termasuk  pertempuran TNI-Nica  di seluruh Indonesia.

Pertentangan pendapat  antara  Panglima Besar Jenderal  Sudirman dengan kabinet RI yang dipimpin Sukarno-Hatta, menarik karena di manapun juga di dunia ini, tentara  adalah  alat  negara, harus tunduk pada keputusan politik.

Selain tidak sepakat  soal perundingan,  Jenderal  Sudirman  juga menyayangkan  Sukarno- Hatta mau saja ditangkap dan diasingkan Belanda. Padahal  keduanya  pernah berjanji  akan  turut bergerilya kalau Belanda masih saja melakukan  agresinya. Yang  bergerilya di hutan malah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dipimpin  oleh Mr. Syafrudin  Prawiranegara.

Jenderal Sudirman akhirya menemui  Sukarno-Hatta untuk  menyerahkan ‘pemerintahan militer’ kepada ‘pemerintahan sipil’, akan tetap menjadi tentara dan bertemu keluarganya. Padahal sebelumnya, ia bertekad untuk meneruskan perang  gerilya. Ada yang  tidak  nyambung  dalam bagian ini.

Secara keseluruhan  film Jenderal Sudirman telah mampu membawa penontonnya ke dalam suasana perjuangan masa itu.Kita juga ikut bangga atas dukungan rakyat  yang  selalu memberi  perlindungan kepada Jenderal  Sudirman dan pasukannya yang berpindah-pindah tempat karena dikejar Nica.Di sisi lain ada pengkhianat  yang membantu Nica karena tergiur dengan upah yang besar. Atas petunjuk  seorang  pengkhianat, rumah tempat  Jenderal  Sudirman dan pasukannya berada dikepung Nica. Jenderal Sudirman meminta pasukannya untuk tenang karena yakin Tuhan YME pasti menolong. Secepat kilat Jenderal Sudirman dan pasukannya  mengganti pakaian dengan mengenakan kain sarung dan peci. Mereka menyelenggarakan tahlilan dengan imam Jenderal Sudirman. Melihat kenyataan itu, komandan Nica marah-marah kepada sang pengkhianat karena tidak percaya yang memimpin tahlilan itu adalah seorang jenderal. Lantas, menembak mati sang pengkhianat.

Film Jenderal Sudirman dan film-film berthema perjuangan lannya seperti ‘Pejuang’ garapan Usmar Ismail  sangat baik ditayangkan berulang-ulang  terutama pada bulan-bulan  Agustus  dan Nopember. Dengan begitu generasi penerus akan dapat merasakan betapa pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.

 

Joe Biden Mulai Beraksi

 

Presiden baru AS, Joe Biden,  mulai beraksi  dengan memasukkan kembali negaranya menjadi anggota WHO. Pertanyaannya, apa semua kebijakan Presiden Donald Trump  akan dibatalkan oleh Joe Biden? Nampaknya tidak juga. Kebijakan AS sebagai ‘polisi internasional’ akan tetap berlanjut. Buktinya, minggu terakhir bulan Januari 2021, AS menggelar latihan militer di Laut Cina Selatan. Ini tentu ada hubungannya  dengan manuver  yang  dilakukan pesawat-pesawat  tempur  Cina di Taiwan. Kegiatan militer AS itu tentu akan membuat  Cina berpikir dua kali untuk menyelesaikan masalah Taiwan dengan cara kekerasan.

Menyangkut masalah Palestina, tidak akan berubah, selama AS terus mendukung  Israel  yang melanggar resolusi-resolusi  PBB. Joe Biden setuju keberadaan dua negara yaitu Israel  dan Palestina. Dalam waktu bersamaan, Joe Biden menyatakan akan tetap membuka kedutaan  AS  di Jerusalem. Padahal  Jerusalem adalah wilayah perwalian PBB menurut  resolusi badan dunia itu tahun 1947.Keberadaan negara Palestina tidak memerlukan pengakuan Israel atau AS karena secara defacto negara itu sudah ada sejak dulu. Buktinya Palestina membuka kedutaannya di Indonesia . Yang diperlukan  sekarang  adalah pengembalian wilayah Palestina yang  diduduki  Israel dalam perang tahun 1948 dan 1967. AS baru akan berhasil ikut  menyelesaikan masalah Palestina dengan cara menekan Israel mematuhi resolusi-resolusi PBB, termasuk membatalkan pembangunan pemukiman kaum Yahudi  di wilayah-wilayah pendudukan.

AS baru akan berubah menjadi negara yang benar-benar demokratis kalau menarik pasukannya dari negara-negara lain, walaupun kehadiran pasukan AS itu atas permintaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Biarkanlah negara-negara itu hidup dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan asing. Sebuah pemerintahan yang  didukung rakyatnya, pasti akan mampu mengatasi perlawanan dari kaum pemberontak.Kehadiran pasukan asing  tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah. Ingat kegagalan AS yang mendukung pemerintahan  Vietnam Selatan tahun 1970an yang berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara.

AS baru akan terpuji kalau mengakhiri permusuhannya dengan negara-negara lain seperti  Iran dan Venezuela. Duduk sama rendah, berdiri  sama  tinggi. Tidak merasa hebat sendiri, lantas memaksakan kehendak seperti  terjadinya pengeroyokan terhadap Irak  yang menggulingkan pemerintahan Saddam Husen.

Revolusi Mental Dan Revolusi Akhlak

Diawal masa jabatannya tahun 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan revolusi mental untuk mempercepat  laju pembangunan nasional.Tidak ada rincian seperti apa pelaksanaannya.Tujuannya, mungkin dapat  ditafsirkan: untuk mengubah mental rakyat Indonesia dari  malas menjadi rajin, dari tidak berdisiplin menjadi  berdisiplin dari  santai menjadi giat bekerja dan seterusnya. Ringkasnya, mengubah sikap mental yang negatif menjadi positif.

Kenyataannya sekarang  dalam hal pelayanan umum, sudah banyak perubahan. Misalnya mengurus  KTP dan akte kelahiran. Di kantor Walikota Depok, lamanya waktu pengurusan kedua dokumen itu tercantum didinding. Kalau tidak sesuai, masyarakat  boleh mengadu kepada instansi yang lebih tinggi. Sejauh ini belum ada masyarakat  yang  mengeluh. Itu berarti  semua  berjalan lancar  sesuai  peraturan. Intinya adalah, ada kesadaran petugas  memenuhi  hak masyarakat untuk memperoleh dokumen-dokumen yang  diperlukan. Selain itu ada peraturan yang mendukung  tentang lamanya masa pengurusan, sehingga menutup  kemungkinan petugas berleha-leha.

Menimbulkan kesadaran  petugas bekerja dengan baik sesuai prosedur sehingga masyarakat mendapatkan haknya dengan mudah, memang  sulit. Diperlukan pembinaan yang  terus menerus dari pihak atasan disertai pengawasan yang ketat .Tindakan tegas diperlukan jika ada petugas yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan  yang  ada.

Pembinaan yang terus menerus inilah yang perlu dilakukan termasuk  pelatihan-pelatihan di balai-balai diklat. Disinilah letaknya kawasan revolusi mental itu. Metode-metode baru dalam pelayanan umum harus terus diperkenalkan.Misalnya pendaftaran berobat  ke dokter melalui on line.Pihak RS harus siap dengan petugas dan sarana yang diperlukan. Jangan sampai  terjadi  dalam pelayanan on line itu pemesan mendapat  jawaban: “nomor yang  anda hubungi  sedang dialihkan, cobalah beberapa saat lagi.”

Yang penting adalah menutup  lobang-lobang  yang  memungkinkan   terjadinya kecurangan, sehingga mengubah sikap mental yang baik menjadi  buruk. Contohnya penjualan  narkoba dari  dalam penjara. Mustahil  terjadi, kecuali ada ‘lobang’ yang memungkinkan melakukan hal tersebut.

Bagaimana dengan revolusi akhlak? Sama saja, hanya beda istilah. Akhlak adalah bahasa  Arab  yang berarti  tingkah laku seseorang. Tingkah laku atau kelakuan juga berpangkal  dari sikap mental. Sikap mental lahir dari kesadaran perlunya berbuat  baik sesuai ketentuan dan kelaziman yang berlaku. Misalnya menghormati  orang tua, menghargai pendapat  orang  lain, perduli kepada kaum duafa dan banyak lagi. Para ustadz  dalam  ceramah-ceramah mereka, selalu menyinggung soal akhlak. Contoh akhlak yang baik dan sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Tinggal mengaktuaalkannya sesuai dengan keadaan zaman. Seorang yang berakhlak mulia tidak pantas memburuk-burukkan presiden negaranya sendiri  di negeri orang. Seorang Indonesia yang sedang berada di luar negeri harus membela kehormatan dan martabat bangsanya, terlepas dari suka atau tidak kepada pemerintah.

Revolusi akhlak itu sendiri sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu mengubah masyarakat jahiliah menjadi  beradab sesuai tuntunan Islam.Yang  perlu dilakukan  sekarang  adalah mencontoh dan meneruskan  akhlak  Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Bendera Setengah Tiang Di Depan Gedung DPR

Bendera merah putih setengah tiang dikibarkan di depan Gedung DPR Jakarta pada tanggal 30 September 2020  sebagai tanda berkabung atas tewasnya enam jenderal dan seorang  perwira  pertama dalam peristiwa G 30 S/PKI di Jakarta tahun 1965. Dulu, tidak lama setelah peristiwa tersebut, pemerintah menyerukan rakyat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang dan mengibarkan bendera satu tiang penuh keesokan harinya. Selain itu ada upacara perngatan Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober di Lubang Buaya. Tiap tanggal 30 September TVRI menayangkan film pengkhianatan G 30 S/PKI hasil garapan sutradara Arifin C. Nur yang dibuat tahun 1984. 

Tahu-tahu pemutaran film itu ditiadakan begitu juga pengibaran bendera setengah  tiang dan upacara peringatan di Lubang  Buaya. Tidak banyak yang tahu, siapa yang menghentikan semua kegiatan memperingati  peristiwa G 30 S/PKI itu.

Dihentikannya kegiatan yang berkaitan dengan sejarah Indonesia itu menimbulkan pertanyaan, apa ada keraguan atas penggambaran peristiwa  seperti  dalam film G 30 S/PKI? Kalau ya, siapa yang meragukannya? Bagaimana dong yang sebenarnya?

Tanggal 30 September 2019, Panglima TNI nonton bareng  film garapan Arifin C. Nur itu dengan Presiden Jokowi di Jakarta. Itu berarti pemerintah mengakui peristiwa seperti  digambarkan  dalam film, benar adanya. Sayangnya, rakyat  tenang-tenang saja karena tidak ada perintah untuk memutar kembali film itu di TVRI. Tidak ada pula seruan untuk mengibarkan bendera setengah tiang tanggal 30 September dan satu tiang penuh tanggal 1 Oktober.

Baru pada 30 September 2020 ada pengibaran setengah tiang di depan gedung DPR dan upacara memperingati  Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tanggal 1 Oktober 2020. Tanggal 30 September 2020 pula, TVRI menyelenggarakan diskusi tentang film G 30 S/PKI garapan Arifin C. Nur.Peserta diskusi terdiri dari pelbagai kalangan, yaitu  pakar sejarah, anggota DPR dan sineas. Salah seorang peserta diskusi, anggota DPR Fadli Zon menyatakan,  kebenaran  yang diungkap dalam film itu di atas 90%. Tapi ada pula kalangan sineas yang menilai terjadi penyimpangan fakta, sehingga perlu dibuat  film yang baru. 

Kalau diikuti semua pendapat yang menilai suatu peristiwa sejarah, tentu repot  juga, apalagi  orang yang menilai berada sangat  jauh waktunya dari  saat  terjadinya peristiwa. Yang  penting untuk dicatat, sebagian besar peserta diskusi di TVRI itu menegaskan, memang  terjadi peristiwa perebutan kekuasan terhadap pemerintah RI yang syah  didalangi  PKI , menewaskan enam jenderal  dan seorang perwira pertama  Lantas, untuk apa lagi dibuatkan film G 30 S/PKI versi baru? Itu  akan sangat  membingungkan rakyat. 

Sebaiknya pemerintah mengumumkan  kembali dengan resmi pemutaran film G 30 S/PKI garapan Arifin C. Nur dan pengibaran bendera setengah tiang tiap tanggal 30 September dan satu tiang penuh tiap tanggal 1 Oktober.