Anggota DPR Mantan Artis Makan Gaji Buta

Pemilu 2014 masih lama, tapi sudah ada kalangan yang memperingatkan partai-partai politik untuk tidak lagi mengikutsertakan artis, baik jabatan di legislatif mau pun eksekutif. Kalangan ini menilai, mengikutsertakan artis dalam kegiatan sebuah pemilu hanya untuk menarik massa memilih partai bersangkutan. Kenyataannya, para artis itu tidak menunjukkan kinerja yang memadai alias melempem. Di DPR mereka hanya datang, duduk, dengar dan duit (uang rapat). Sedangkan di eksekutif para mantan artis hanya ‘mejeng’. Heboh turba dan temu wicara dengan penduduk. Hasilnya tidak lebih baik dari pejabat yang digantikan. Contoh, jalan-jalan raya yang menjadi tanggungjawab pemda masih tetap terbengkalai. Belum lagi soal jembatan putus, baru diperbaiki setelah diberitakan media.

Sebetulnya tidak adil kalau menilai bahwa yang mengecewakan kinerjanya adalah kalangan artis saja. Harus dilihat secara keseluruhan, siapa-siapa saja kalangan legislatif dan eksekutif yang mengecewakan setelah mereka memangku jabatan. Harus ada tolok ukurnya. Inilah yang harus ditetapkan oleh para pakar. DPR periode 2004-2009 misalnya dinilai belum berhasil karena tidak mencapai target jumlah RUU yang direncanakan. Dikerucutkan lagi, harus ada tolok ukur siapa-siapa anggota DPR di komisi-komisi yang dinilai berhasil melaksanakan tugasnya dan mana yang tidak. Begitu juga di kalangan eksekutif, siapa-siapa saja Kepala Daerah dan Wakilnya dinilai berhasil, mana pula yang tidak. Pertanyaannya, siapa yang dipercaya membuat tolok ukur itu? Apa tolok ukurnya jika ada yang menilai bahwa Walikota Surakarta dan Gubernur Sumatera Selatan, berhasil melaksanakan tugasnya? Kalau tolok ukur itu belum ada, paling tidak pendapat rakyat yang dihimpun sebuah lembaga survey dapat dijadikan pedoman.

Partai-partai politik boleh saja lanjut mengikutsertakan artis dalam pemilu 2014, asal saja dengan melihat terlebih dulu sepak terjangnya dalam kegiatan sosial dan politik. Mereka harus tahu tugas sebagai anggota legislatif mau pun eksekutif. Artis seperti Nurul Arifin sudah diketahui sebagai aktivis, sebelum menjadi anggota DPR. Artis seperti Rano Karno dan Dede Yusuf, sama sekali belum ada prestasi sebelum duduk di pemerintahan daerah. Tapi setidak-tidaknya kegiatan mereka selama menjadi Wagub dapat ‘dirasakan’ masyarakat. ‘Perasaan’ masyarakat itu dapat diselidiki melalui survey, sehingga menjadi tolok ukur apa masih bisa dipilih untuk periode berikutnya

Yang tidak kalah pentingnya adalah bekal ilmu pengetahuan tentang bidang tugas yang digeluti baik lagislatif mau pun eksekutif. Sebab sangat menggelikan jika ada anggota DPR yang tidak tahu definisi politik.