Kantor Transisi Jokowi-JK

KantorTransisi Jokowi-JK

Presiden terpilih Jokowi pada Senin, 4 Agustus 2014 di Jakarta meresmikan Kantor Transisi Jokowi-JK. Yang memimpin kantor  adalah Rini M Sumarno dengan 4 orang staf. Tugas team di kantor ini adalah:

1.       Mempersiapkan hal-hal  strategis berkaitan dengan perencanaan tahun 2015 berhubungan dengan pemeintahan SBY.

2.       Mepersiapkan hal-hal  berkaitan dengan kesiapan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden. Misalnya, pembentukan kabinet, dan lain-lain

3.       Mempersiapan hal-hal berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam ‘Sembilan Program Nyata Jokowi-JK’.

Dengan persiapan-periapan itu Jokowi  menginginkan transisi kepemimpinan kekuasaan dari SBY kepada Jokowi berjalan mulus.

Kantor Transisi presiden terpilih ini menarik sebagai sesuatu yang baru. Belum pernah ada sebelumnya. Tiap seorang presiden yang akan mulai bekerja tentu mempesiapkan diri  seperlunya. Namun belum pernah tedengar ada presiden yang membuka kantor khusus untuk keperluan tersebut. Alasan pembukaan Kantor Transisi adalah supaya transisi kepemipinan kekuasaan dari SBY kepada Jokowi berjalan mulus. Ini menimbulka pertanyaan, apa ada peraiihan kekuasaan presiden Indonesia kepada gantinya yang tidakmulus? Misalnya presiden baru belum bisa dlantik karena yang akan digantikan masih becokol dikantornya?

Lagi pula tidak ada transisi dari pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi. Begitu Jokowi dilantik, otomatis SBY turun. Transisi terjadi ketika pengganti  belum ada. Ketika Presiden Mursi  dari Mesir digulingkan, berlakulah transisi yaitu Pemerintah Sementara sampai tepilihnya presiden baru. Begitu juga Thailand. Sambil menunggu datangnya PM baru sebagai hasil pemilu, sedangkan Yingluck tidak lagi bertugas karena dipecat MK, pemerintah Thailand sekarang adalah transisi.

Menyimak uraian tugasnya, kantor yang dibuka Jokowi  itu mungkin lebih pas kalau disebut sebagai Kantor Persiapan Tugas Presiden Terplih. Pekerjaan dik antor tersebut berakhir dihari presiden terpilh dilantik. Sebab pada hari itulah presiden baru mulai berkantor secara resmi. Selain itu mungkin perlu bagi Indonesia membanding dengan negara-negara lain tentang kebiasaan yang lazim dalam pergantian presiden. Misalnya apa ada praktek presiden lama dan baru bertemu di tangga Istana, bersalaman sebagai tanda resmi masuk dan resmi keluar.

Pemerintah RI Tolak ISIS

Pemerintah RI menolak keberadaan gerakan Negara Islam Irak-Suriah –ISIS- beroperasi di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan penolakan itu, setiap warganegara Indonesia tidak dibenarkan mendukung dan menjadi anggota gerakan tersebut.

Sikap pemerintah itu sedkit terlambat karena sejumlah masyaraka Islam di beberapa kota sudah mendukungnya dengan cara mengucapkan sumpah setia atau ‘bai’at’. Konon, sudah 2 juta orang  yang dibai’at menjadi anggota ISIS. Bagi yang sudah terlanjur mendukung ISIS tentu masih ada waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Kalau tetap mendukung, berarti  menentang pemerintahnya sendiri dengan segala kemungkinan akibatnya. Dalam hal ini Kemkumham sedang menggagas pencabutan kewarganegaraan sejumlah pendukung ISIS.

ISIS yang belum lama mendeklerasikan diri menjadi ‘Negara Islam’ saja tanpa embel-embel Irak dan Suriah, ingin menghidupkan kembali sistem kekhalifahan seperti  dimasa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya, hanya dengan sistem kekhilafahan segala kekisruhan yang melanda dunia Islam dapat teratasi. Di Indonesia sudah ada ormas Islam yang mempromosikan sistem kekhilafahan tersebut. Tampaknya yang sudah berbai’at menjadi anggota ISIS berasal dari ormas Islam dimaksud.

Seorang pengamat terorisme berpendapat, kehadiran ISIS akan memunculkan teroris baru karena prinsip perjuangan mereka adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Kalau AL Qaida berjuang melawan AS dan sekutu-sekutunya, maka ISIS menentang pemerintah di negara masing-masing dalam upaya mendirikan negara Islam. Kalau sudah terbentuk negara Islam, harus pula tunduk kepada penguasa negara Islam yang berpusat  di Irak.Dengan begitu negara-negara berpenduduk Islam tidak lagi berdaulat seperti sekarang ini.

Dalam upaya memelihara keutuhan NKRI, pemerintah harus melakukan langkah-langkah memperkuat persatuan ummat Islam Indonesia, termasuk mengatasi pertikaian sesama Islam yang berujung dengan bentrok fisik dan pengusiran. Ummat Islam harus dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan {aliran} masing-masing. Terciptanya suasana beribadah yang aman dan nyaman akan memperkecil kemungkinan tergoda untuk mengikuti gerakan-gerakan radikal seperti ISIS. Pemerintah bisa saja mencabut kewarganegaraan mereka yang memilih menjadi anggota ISIS. Namun yang lebih penting adalah menyelesaikan masalah-masalah Islam di dalam negeri dan ikut menyumbang penyelesaian masalah-masalah Islam di luar negeri, seperti Palestina.

Menghentikan Israel Dengan Membantu Pejuang-pejuang Palestina

Gempuran Israel terhadap Gaza dengan roket dan pesawat-pesawat tempur yang sudah berlangsung 10 hari mengakibatkan lebih 200 penduduk sipil tewas, ratusan rumah dan fasilitas umum hancur serta ribuan penduduk mengungsi. Seperti  yang tampak  di TV rakyat Palestina sangat sengsara, mendapat gempuran sepanjang hari baik waktu sahur mau pun buka puasa.Kaum Yahudi akan terus menggempur Gaza untuk waktu tidak terbatas. Pejuang-pejuang  Palestina memang melawan dengan menembakkan ratusan roket ke Israel, tapi hasilnya minim. Hanya seorang tentara Israel yang tewas.

Palestina sudah meminta perlindungan inernasional, tapi apalah daya. PBB  hanya mampu membuat seruan dan resolusi yang klasik: agar pihak-pihak bertikai menghentikan kekerasan dan kembali berunding. Organisasi dunia itu tidak punya kekuatan untuk memaksa dan menghukum pihak bertikai yang melanggar resolusi PBB. Ingat saja resolusi PBB tahun 1967 yang meminta Israel  megembalikan wilayah Palestina yang didudukinya dalam perang tahun itu. Tidak diindahkan oleh Israel. PBB pun tidak menjatuhkan sanksi atas pembangkangan Israel itu.  Apa pun juga yag akan dilakukan PBB akan sia-sia belaka. Apalagi PM Netanyahu dengan congkaknya menyatakan, “Tidak ada tekanan internasional yang akan mencegah kami bertindak dengan segala kekuatan.”

Sengketa Palestina-Israel sebetulnya bukanlah antara penguasa Yahudi dan rakyat Palestina, melainkan antara Yahudi dengan Islam. Sebab Yahudi menduduki tempat suci ummat Islam yaitu Masjidil Aqsa. Ummat Islam tidak bebas menggunakan mesjid tersebut tanpa izin penguasa Yahudi. Untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari kekuasaan Yahudi, rakyat Palestina harus dibantu oleh masyarakat Islam sedunia. Dan bantuan yang diperlukan Palestina selain bantuan kemanusiaan adalah memperkuat pejuang-pejuangnya sehingga mampu mengimbangi militer Israel.  Mereka memerlukan pensehat-penasehat militer yang mampu menyusun strategi perang yang lebih jitu ketimbang menembakkan roket-roket yang tidak mencapai  dan melumpuhkan kekuatan militer Israel. Dalam hal inilah negara-negara Islam dapat menyumbang dengan melatih pejuang-pejuang Palestna memliki kemampuan tempur yang dapat diandalkan. Kalau cuma seruan-seruan dan resolusi-resolusi akan sia-sia belaka. Israel  menduduki tanah Palestina dengan cara perang. Harus diambil lagi dengan cara yang sama pula.

Pemanggilan RRI Oleh Komisi I DPR Dinilai Keliru

Rencana pemanggilan RRI oleh Komisi I DPR sehubungan hasil  hitung cepat –HC-pilpres 2014 dilakukan lembaga penyiaran publik itu, menuai kritik pelbagai kalangan yang menilainya keliru. Ray Rangkuti dari Lingkar Madani mengatakan, hasil HC RRI tidak bisa dikatakan tidak netral dan syah sejauh metodologi dan riset dlakukan transparan dan bertanggungjawab. Mahfud menilai keliru langkah DPR memanggil RRI. “Terlalu dipaksakan menghubungkan netralitas RRI dengan hasl HC. Seorang pengamat menilai pemanggilan sehubugan HC, merupakan intervensi terhadap pekerjaan RRI. Sedangkan komunitas internet menentang pemanggilan RRI sambil melancarkan gerakan ‘save RRI’. Mengapa terjadi gerakan seperti itu, konon  ada isu yang menyebutkan RRI akan dibubarkan gara-gara masalah HC.

Alasan pemanggilan, menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, karena RRI menayangkan  hasil  HC di sejumlah lembaga penyiaran. “RRI bukanlah lembaga survey resmi dan sebagai lembaga penyiaran publik harus menjaga netralitasnya,” ujar Mahfud.

Lain lagi anggota Komisi I DPR,Max Sopacua, yang menilai pemanggilan RRI sebagai wajar. “RRI selama ini menggunakan  APBN untuk siaran, bilangnya uang nggak cukup, kok bisa melakukan survey. Dari mana anggarannya?” Petinggi Partai Demokrat yang dulu konco pelangkin para reporter olah raga RRI berpendapat, “Sumber pendanaan lebih penting untuk diketahui, daripada soal memihak atau tidak memihak.” Dua anggota Komisi I DPR punya keterangan berbeda. Yang satu soal anggaran dan yang satu lagi soal netralitas g menjadi alasan pemanggilan RRI oleh DPR.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin membantah rencana memanggil RRI. “Memanggil seseorang atau lembaga ke DPR, harus dengan persetujuan semua fraksi di Komisi I,” tegas TB Hasanuddin. Jadi, belum ada kepastian. Boleh jadi hanya keinginan segelintir anggota Komisi I yang mungkin merasa dirugikan dengan hasil HC pilpres 2014 yang dilakukan RRI.Hasil HC itu: Jokowi-JK unggul 52,71% terhadap Prabowo-Hatta 47,29%.

Beberapa anggota Komisi I yang berhasrat untuk mempersoalkan kegiatan RRI dalam HC pilpres 2014 seharusnya berfikir secara objektif, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga mendapat simpati dan dukungan masyarakat luas.

Debat Capres Putaran Terakhir

Debat capres putaran terakhir berlangsung di Jakarta pada Sabtu malam, 5 Juli 2014, dipandu oleh Prof. Sudharto Hadi, Rektor UNDIP Semarang. Thema yang diperdebatkan adalah ‘Pangan, Energi dan Lingkungan’. Kedua capres sepakat, untuk meningkatkan produksi pangan penting memperbaiki pupuk. Sementara itu Prabowo mensinyalir Indonesia kehilangan lahan pertanian 60 ribu ha per tahun. Sehingga sampai tahun depan, Indonesia memerlukan  tambahan lahan 730 ribu ha. Dalam hubungan ini, kalau menang nanti ia akan menambah lahan baru 2 juta ha.

“Apa bapak setuju kalau kita membuka lahan baru 2 juta ha?” Pertanyaan Prabowo itu dijawab Jokowi dengan mengatakan yang lebi h penting menyediakan air untuk lahan baru itu. Sebab sering terjadi, seperti  di Papua, ada lahan yang baru dibuka tidak bisa ditanami karena  tidak ada air. Menurut Prabowo, itu masalah teknis. Membuka sebuah lahan, tentu perlu disiapkan sumber airnya.

Menyangkut masalah energi, Prabowo mengatakan, ada pihak yang melakukan praktek mafia dalam penjualan gas, sehingga negara sangat  dirugikan. JK mempertanyakan ‘pihak’ yang dimaksud, sebab dalam pilpres 2014 hanya ada dua pihak. Prabowo menjelaskan, keterangannya itu bersifat umum yaitu terjadinya praktek-praktek yang merugikan negara, dilakukan oleh orang-orang tertentu. JK berkomentar, segala penyimpangan yang terjadi  sudah ditangani oleh KPK.

Seperti halnya dalam debat-debat sebelumnya, kedua capres cenderung meniadakan usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintahan SBY selama ini. Solah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Misalnya soal ekonomi kreatif, pemerintah dinilai tidak sungguh-sungguh menangani pengembangan bidang tersebut. Sayangnya, tidak didukung data tentang apa-apa saja yang belum dikerjakan pemerintah. Ini tercermin pula dalam debat putaran terakhir, ketika Jokowi menjawab pertanyaan pemandu tentang  pembangunan ketahanan pangan,agro bisnis kerakyatan, ekspor pertanian berbasis pengelolaan dan strategi menghadapi liberalisasi perdagangan. Ia mengatakan, “Pesoalannya yang belum ada adalah niat menyelesaikan masalah itu. Pakar kita banyak, semua ada, tanah subur dan petani banyak. Tinggal kemauan, ada niat atau tidak.”

Tidak ada dari kedua capres yang punya konsepsi  untuk mengganti sistem ekonomi ‘neo liberal’ yang dituduhkan kepada pemerintahan SBY. Yang ada hanyalah penajaman-penajaman dari semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini.