Kasus penculikan sejumlah aktivis pada Desember 1997 sampai
Pebruari 1998 tiba-tiba menguak di tengah-tengah kegiatan kampanye pilpres 2014.
Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira
tertanggal 24 Juli 1998 beredar. Surat itu berisi usul pemberhentian Pabowo
dari dinas militer karena melakukan penculkan para aktivis, penyalahgunaan
wewenang dan pelanggaran prosedur. Surat tersebut membuat heboh karena para
pendukung Prabowo keberatan dengan
istilah ‘penculikan’ melainkan ‘penangkapan’ biasa. Mereka juga keberatan
istilah ‘pemecatan’ terhadap Prabowo melainkan ‘diberhentikan dengan hormat’.
Kasus ini juga muncul dalam debat Capres-Cawapres putaran pertama yang dipertanyakan oleh Jusuf Kalla. Prabowo
menjawab, “Sebagai tentara kami punya tugas menjaga dan melindungi rakyat dari
ancaman kelompok radikal. Soal kinerja biar atasan kami yang menilai.” Jawaban
Prabowo mengesankan seolah-olah ia hanya menjalankan tugas, sesuai perintah
atasan. Jenderal (Pur) Wiranto yang saat pemberhentian Prabowo adalah Pangab memberi
penjelasan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan, “Prabowo telah
melanggar hukum karena penculikan dilakukan atas inisiatif pribadi. Prabowo juga
telah mengabakan perintah Pangab .” Menurut Wiranto, ABRI tidak pernah
memerintahkan penculikan aktivis. ABRI selalu mengedepankan persuasi, dialog serta menghindari kekerasan.
Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira itu, ditindaklanjuti
Menhankam /Pangab Jenderal Wiranto dengan membuat surat berisi usul pemberhentian Prabowo. Presiden BJ Habibie
menindaklanjutinya pula dengan menerbitkan SK
Pres. No.62/ABRI/1998 tertanggal 20 November 1998 yang isinya
memberhentikan Prabowo dari dinas militer.
Prabowo sendir dalam wawancara Tempo tanggal 3 November 2013i
mengakui peristiwa penculikan aktivis itu dengan mengatakan, “hanya
melaksanakan tugas atas sesuatu yang dianggap benar waktu itu, dianggap salah
setelah pergantian rezim.” Adapun para aktivis yang diculiknya itu, sekarang
baik-baik saja. “Orang yang dahulu saya culik malah dating ke saya untuk
berterimakasih. Malah memperjuangkan saya jadi presiden. Sebagian bergabung
dengan Gerindra dan menjadi anggota DPR.”
Prabowo telah diberhentikan dari dinas militer atas
kesalahannya menculik sejumlah aktivis. Pertanyaannya, apa ia telah melakukan
pelanggaran HAM? Inilah yang belum terjawab karena Prabowo tidak pernah
diadili. Pertanyaan lain yang tidak terjawab: siapa bertanggungjawab atas
hilangnya 13 aktivis pada Pebruari sampai Mei 1998?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar