Debat Cawapres

Debat cawapres diselenggarakan di Jakarta pada Minggu malam 29 Juni 2014,dipandu Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, Wikorita Karnawati. Thema yang diusung adalah ‘Pembangunan SDM dan IPTEK’. Sebagai tokoh-tokoh yang sama-sama berpengalaman dipemerintahan, kedua cawapres lebih banyak menyoroti upaya meningkatkan mutu kedua bidang tersebut. SDM dan IPTEK bukan barang baru, sudah dikembangkan sejak zaman orba. Pertanyaan mendasar, mengapa hasilnya belum memuaskan, sehingga masih tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan?

JK bicara tentang perlunya membenahi sistem pendidikan.Untuk itu lembaga-lembaga yang sudah ada seperti BPPTdan universitas-universitas harus menjadi ujung tombak. Untuk itu perl u usaha. JK juga menekankan perlunya pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah untuk menghaslkan SDM yang tangguh.

Hatta bicara soal pendidikan dari segi pemerataannya. Seluruh bangsa Indonesia harus menikmati pendidikan secara inklusif dan merata. Dalam hubungan ini perlu diselenggarakan wajib belajar 12 tahun. Ketika ditanya pemandu tentang cara mendapatkan dananya, Hatta menjawab akan menyediakan dana 10 trilyun rupiah dalam jangka 5 tahun ke depan.

Kedua cawapres sependapat perlunya pengembangan kemampuan inovasi SDM untuk menghasilkan produk-produk bermutu. Dalam hal  ini JK lebih mengutamakan  inovasi berdasar gagasan-gagasan dalam negeri, bukan nyontek dari luar negeri.

Tentang SDM Indonesia berkualitas yang banyak bekerja di luar negeri, menurut JK ‘harus diperhatikan’. Sedangkan Hatta setuju-setuju saja asal mengikuti model  India. Di negeri Shahruk Khan itu tenaga kerja sengaja dikirim ke luar negeri untuk membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.  Khusus TKW yang banyak menghadapi masalah di Singapura, Malaysia dan Saudi Arabia, Hatta berpendapat perlu ‘moratorium’ atau penundaan, sampai  ada jaminan keselamatan TKW.

Dalam sesi tanya jawab, cukup menarik ketika Hatta menjelaskan soal kebocoran anggaran sebesar 1000 trilyun. Maksud Prabowo, bukan kebocoran anggaran melainkan potensi kerugian negara akibat salah kelola. Cukup menarik juga pertanyaan Hatta kepada JK, ‘revolusi mental’ sebuah gagasan asli Jokowi. Menurut JK istilah itu bermakna  kerja cepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Untuk bisa kerja cepat itu memang perlu perubahan mental petugas/karyawan khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan unutk terjadinya perubahan mental itu.