Tokoh
reformasi, Amin Rais, Minggu 23 Agustus 2015, mengeritik pemerintah
dengan mengatakan ekonomi Indonesia dalam kritis. “PHK terjadi di
mana-mana. rupiah terus merosot,” kata Amin. Ia juga menilai sedang
terjadi disintegrasi bangsa. Lantas menganjurkan untuk
menyelenggarakan 'musyawarah nasional' melibatkan lembaga-lembaga
tinggi negara, TNI/Polri dan partai-partai politik baik yang berada
di dalam maupun di luar pemerintahan.
Seandainya
gagasan Amin Rais itu dilaksanakan, orang belum tahu seperti apa
bentuk pertemuan itu, bagaimana cara mengambil keputusan dan apakah
itu tidak menyalahi konstitusi. Dengan gagasan 'musyawarah nasional'
itu seolah-olah pemerintah bersama DPR yang di dalamnya terdapat
partai-partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat, sudah tidak
berdaya lagi. Ini mengingatkan kita kepada sikap sejumlah tokoh di
zaman pemerintahan SBY yang bergabung dalam 'Dewan Penyelamat
Bangsa'. Tidak jelas konsep yang diusung dan tidak jelas pula 'peta
jalan' untuk menyelamatkan bangsa itu.
Bahwa
ekonomi Indonesia sedang bermasalah, rakyat juga tahu. Ini ditandai
dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga
menyadari dengan mencoba memperbaikinya. Antara lain dengan merombak
kabinet, menempatkan tokoh-tokoh yang lebih pas di bidang ekonomi.
Hasilnya belum tampak, karena pekerjaan mereka masih di dalam proses.
Di
dalam sistem parlementer, keadaan sekarang membuka peluang bagi
partai-partai yang berada di luar pemerintahan mengajukan 'mosi tidak
percaya'. Dengan 'mosi tidak percaya' itu pemerintahpun mudah
dijatuhkan, diganti pemerintah yang baru. Tapi kita tidak menganut
sistem parlementer yang berarti pemerintah tidak bisa dijatuhkan oleh
DPR.
Jadi,
gimana dong?
Berilah
kesempatan pemerintah memperbaiki keadaan. Kalau ada tokoh yang
merasa punya 'jurus sakti' ungkapkanlah itu secara jelas, masuk akal
dan mudah dilaksanakan Jangan cuma pandai mengeritik tapi tidak
memberikan solusi. Contohlah Bung Hatta yang mengeritik
tindakan-tindakan Bung Karno lewat serangkaian tulisan di media.
Selain kritik juga ditunjukkan di mana letak kesalahan.
Yang
diperlukan sekarang adalah seorang ekonom sekelas Sumitro yang
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang ditinggalkan orla. Apakah
yang memimpin team ekonomi pemerintah sekarang ini sudah sekelas
Sumitro? Itulah masalahnya!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar