Pertemuan SBY Dengan Jokowi

Tradisi baru itupun berlangsung Rabu , 27 Agustus 2014 di Bali. Presiden SBY bertemu Presiden terpilih Jokowi. Mereka membahas situasi yang sedang terjadi menyangkut kegiatan pembangunan di  segala bidang. Ringkasnya, SBY memaparkan hal-hal yang berhasil dicapai pemerintahannya  dan apa-apa yang belum. Hal-hal yang lebih rinci dbicarakan oleh team  transisi Jokowi dengan menteri-menteri  terkait. Dengan begitu pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK sudah dapat mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk melanjutkan pembangunan nasional. Jokowi sendiri kepada media mengatakan, “Kami ingin ada kesinambungan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru.” Ini  berarti  tidak ada perubahan konsep mengatur pembangunan ekonomi misalnya dari ‘ekonomi liberal’ kepada ‘ekonomi kerakyatan’. Bandingkan perubahan dari pemerintahan orla kepada orba yaitu dari ‘demokrasi terpimpin’ ke ‘demokrasi pancasila’.

Yang banyak diperbincangkan orang adalah harga BBM bersubsidi yang kemungkinan naik untuk mengatasi beban APBN 2015 akibat besarnya subsidi. Sayangnya, SBY dan Jokowi tidak membicarakan APBN secara rinci. Sebuah karikatur di media sosial melukiskan seolah-olah Jokowi meminta SBY menaikkan harga BBM sekarang  juga. Yang sebenarnya terjadi, SBY tidak akan menaikkan harga BBM dalam masa sisa pemerintahannya, karena waktunya tidak tepat. Pemerintahan barulah yang akan memutuskan naik tdaknya harga BBM bersubsidi.

Isu lain yang menjadi perbincangan orang adalah kemungkinan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai-partai pendukung Jokowi-JK. Beberapa petinggi Partai Demokrat sudah menyatakan bahwa partai tersebut berada di  luar pemerintahan, menjadi ‘penyeimbang’ di DPR. Jadi, bisa mendukung kebijakan pemerintah dan bisa juga menentangnya. SBY sendiri menjelaskan, tidak ada negosiasi dalam pertemuannya dengan Jokowi. Penjelasan SBY itu memperkuat keterangan beberapa petinggi Partai Demokrat tentang keberadaan partai tersebut: di luar pemerintahan Jokowi-JK.

Yang menarik pula adalah tawaran SBY membantu pemerintah baru, ‘kalau diminta’. Sejauh ini tidak ada keterangan apa Jokowi menanggapi tawaran SBY itu. Menurut kelaziman, bantuan presiden yang sudah lengser  bukan melembaga,melainkan bersifat khusus dan sewaktu-waktu saja. Misalnya Presiden AS Bush mengutus Bush Sr dan Clinton untuk meninjau keadaan Aceh setelah diterjang sunami.