Dewan Pertimbangan Majelis Ulama
Indonesia pada Senin, 6 Agustus 2018 di Jakarta menyelenggarakan
Rapat Pleno ke 29 membahas sikap ummat Islam menghadapi agenda
demokrasi mendatang ini. Beberapa saran diungkapkan oleh Ketua DP
MUI, Din Syamsudin menyangkut tema yaitu antara lain:ormas-ormas
Islam harus melakukan gerakan kultural sebagaimana yang dilakukan
partai-partai politik atau lewat jalur politik. Selanjutnya ormas
Islam ke depan harus didorong untuk melakukan jalan dakwah yang
mengayomi seluruh ummat yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa.
Pesan DP MUI itu jelas ditujukan kepada
ormas-ormas Islam, bukan untuk ummat Islam yang berada di dalam
partai-partai politik Islam ataupun nasional.
Perkembangan terbaru menunjukkan ada
sekelompok ulama/ummat Islam yang melakukan politik praktis dengan
menyatakan mendukung calon tertentu dalam pilpres 2019 nanti.
Padahal, mereka tidak mewakili seluruh ummat Islam Indonesia. Ini
berbeda dengan partai-partai politik Islam yang memang fungsinya
melakukan politik praktis.
Tidak ada rincian tentang gerakan
kultural dimaksud kita hanya meraba-raba. Boleh jadi maksudnya jika
seorang ustadz, kiyai, ulama berdakwah tentang pilpres, ungkapkanlah
prinsip-prinsip Islam dalam memilih pemimpin.
Bagaimanapun ummat Islam dewasa
inisudah cerdas dalam memilih, lebih melihat prestasi seorang calon.
Tidak terpengaruh oleh dukungan yang diberikan pelbagai kalangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar