Israel Semakin Brutal Tanpa Perlawanan

 

Serangan udara Israel  atas fasilitas nuklir Iran di Natanz  menunjukkan negeri  Yahudi  itu semakin brutal menggempur musuh-musuhnya. Sebelumnya. Israel  juga menyerang  fasilitas militer Iran di Suriah. Alasannya: antisipasi, serang  duluan sebelum diserang. Sebaliknya pihak Iran berkoar  akan membalas serangan-serangan militer Israel itu. Sudah lebih dari 10 hari, tidak tampak adanya tanda-tanda gerakan militer Iran untuk membalas Israel.

Israel  tampaknya sangat yakin akan keunggulan militernya setelah perang  6 hari tahun 67. Memang terjadi perang tahun 73, tapi hanya berhasil membebaskan  Sinai  dan separuh dari  dataran tinggi Golan di  Suriah. Selebihnya, wilayah-wilayah  Palestina yang diduduki  tahun 67 tetap dalam kekuasaan Israel. Bahkan Israel  berani membangun pemukiman  Yahudi  di daerah-daerah pendudukan  sekalipun mendapat kecaman dunia. Bukan itu saja, Israel  menjadikan  Jerusalem sebagai ibukota negara Yahudi  itu, padahal kota itu adalah bagian dari 1%  wilayah Palestina yang menjadi  daerah perwalian PBB.

Negara-negara Arab yang semula diharapkan menjadi pembela utama Palestina, sudah tidak setia lagi. Dalam program yang disepakati  Liga Arab tahun 1947,dinyatakan: membebaskan  Palestina dengan cara perang. Sekarang  sudah berubah. Sejumlah negara Arab yang  dipelopori  Mesir membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jalan berunding  dianjurkan  daripada  perang.Tinggal lagi Indonesia dan Malaysia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua negara ini tidak mengakui keberadaan Israel  yang  memerdekakan  diri  tahun 1948 di atas wilayah Palestina yang lebih besar  daripada wilayah pemukiman  Arab/Islam.

Jalan berunding  sudah dilakukan oleh Fatah dengan secuil wilayah di Tepi Barat. Hasilnya nihil. Israel mengulur-ngulur  waktu, sambil memperkuat  cengkramannya  di wilayah pendudukan. Hamas dengan wilayah Jalur Gaza, memang  konsisten, tapi strategi  perangnya mudah dipatahkan Israel. Ada gurauan yang sedikit konyol, seandainya Hamas membentuk batalyon berisikan prajurit-prajurit sekelas Rambo, langsung  diterjunkan  di daerah-daerah pendudukan, mungkin Israel  dapat dikalahkan.

Namun harapan tetap ada. Janji Presiden Turki  Erdogan untuk membebaskan Baitul  Makdis, begitu juga memanasnya hubungan  Iran – Israel mengandung harapan munculnya kekuatan baru di luar Arab untuk menaklukkan kesombongan Israel.

 

 

Pasukan AS Ditarik Dari Afghanistan 11 September 2021

 

Pasukan AS akan ditarik dari Afghanistan pada 11 September 2021, setelah dua dekade membantu pemerintah menghadapi kaum Taliban.Penarikan pasukan AS itu tertunda dari rencana semula yaitu 1 Mei 2021. Dan penarikan pasukan  AS adalah hasil kesepakatan antara pemerintah Afghanistan yang berkuasa sekarang dengan pihak Taliban yang pernah berkuasa dari 1996 selama 5 tahun.

Tidak banyak yang tahu rincian kesepakatan antara pemerintah Kabul dengan Taliban. Tampaknya mereka telah lelah berperang  lantas sepakat membentuk pemerintahan baru yang melibatkan semua kekuatan politik di negeri itu.

Tindakan AS menarik pasukan dari Afghanistan adalah langkah positif yang memang  seharusnya dilakukan. Membantu sebuah pemerintahan dengan menempatkan  pasukan, selain menguras biaya juga tidak banyak hasilnya. Ingat kegagalan AS membantu pemerintahan  Vietnam  Selatan  tahun 60an yang berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara.

Sengketa yang terjadi dalam sebuah negara, biarlah diselesaikan oleh negara itu sendiri. Masuk akal jika pihak yang kuat akan menang. Sedangkan yang meminta bantuan pasukan asing, jelas lemah. Yang paling penting adalah dukungan rakyat. Siapa mendapat dukungan rakyat, tentu akan menang.

Ada kekhawatiran, setelah AS menarik pasukannya, pihak Taliban akan leluasa lantas berkuasa penuh seperti sebelumnya. Taliban digulingkan karena berlaku kejam terhadap rakyatnya atas nama ‘melaksanakan syariat Islam’.  Padahal  banyak tindakan yang dilakukan pemerintah Taliban dimasa lalu bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya seorang  isteri yang tidak meminta izin suami ketika meninggalkan rumah dihukum dengan memotong hidungnya. Begitu juga seorang  pembawa acara TV perempuan dibunuh karena pekerjaannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pertanyaannya: apa kaum Taliban bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya dalam mengatur pemerintahan nasional dibawah UU baru yang disepakati semua pihak. Jika Taliban nantinya memaksakan kehendak sendiri, maka Afghanistan tidak akan pernah tentram dan damai.

Linangan Air Mata Di Lida Indosiar 2921

 

Selain menikiLmati suara indah para peserta Lida Indosiar 2021 yang kini sedang  berjalan, penonton juga menyaksikan linangan air mata sebagian peserta yang latar belakang  keluarganya hidup  di bawah garis kemiskinan. Dari  deretan komentator ikut menyapu air matanya terbawa oleh kisah sang peserta ketika menjawab pertanyaan pembawa acara tentang keadaan keluarganya di kampung. Bahkan komentator seperti Inul dengan spontan menyumbangkan  satu episode honornya untuk sang peserta. Jumlah honor tersebut lumayan besarnya, namun masih lebih besar yang diberikan Inul kepada peserta dari Sulawesi Tenggara tahun lalu: yaitu umroh ke Mekah. Walau tidak menjadi pemenang, Inul tersentuh karena peserta tersebut adalah seorang muazin di sebuah mesjid di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Diantara kisah yang disampaikan dengan linangan air mata oleh peserta adalah sebagai berikut.

Ada peserta yang merasa nasi kotak yang dimakannya selama megikuti kompetisi, sangat mewah dibandingkan dengan yang dimakannya di rumahnya.Peserta lainnya menangis karena selama kompetisi ia tidak dapat membantu kedua orang tuanya mencari uang. Biasanya ia menyanyi  dari panggung ke panggung untuk membantu ayahnya yang  seorang penyadap karet. Ada pula peserta yang pekerjaannya adalah petugas keamanan. Ia juga berlinangan air mata mengisahkan penghasilan ayahnya sebagai  pengusaha tempe menurun dimasa pandemi  ini.

Patut diacungkan jempol para komentator yang tersentuh mengikuti kisah-kisah peserta yang keadaan keluarganya di bawah garis kemiskinan dengan cara menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Panitia juga berinisiatif memberi hadiah 1 juta rupiah bagi  peserta yang selesai menyanyi mendapat sambutan semua komentator  dengan cara berdiri.

Tidak semua peserta Lida berasal dari kalangan ekonomi lemah, tapi kebanyakan pemenang dimasa lalu memang bukan keluarga berada. Maka, selain mendapatkan bakat-bakat  baru  di bidang perdangdutan, juga mengangkat kehidupan keluarga miskin yang anaknya punya suara merdu.

Walaupun kempetisi  lagu-lagu dangdut  semakin berkibar, perlu juga direnungkan pertanyaan:apa nama irama dari lagu dangdut  yang sekarang?  Rhoma Irama dalam lagunya menjelaskan bahwa lagu dangdut  dasarnya adalah  Melayu Deli. Artinya irama Melayu harus menonjol  dalam sebuah lagu dangdut. Pendapat  lain mengatakan, dangdut  adalah lagu Melayu modern yang diaransir dengan menyertakan gendang dan suling India. Ini terjadi dalam tahun 1970an. Lagu pertama yang dianggap cikal bakal dangdut  adalah ‘Kecewa’ suara Yohana Satar. Jadi lagu dangdut adalah lagu Melayu baru yang diaransir dengan menyertakan gendang dan suling India, bukan lagu-lagu Melayu yang sudah ada yang didangdutkan. Sekarang ini kita tercengang mendengar dalam sebuah lagu dangdut  terdapat berbagai irama seperti jazz,keroncong  dan  Melayu sendiri.

Ada baiknya para praktisi lagu-lagu Melayu,termasuk dari Deli, Riau, Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam bertemu untuk membahas masalah ini.

 

 

Muldoko Terpilih Menjadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB Sumut.

 

Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, Jum’at  5 Pebruari  2021 terpilih menjadi  Ketum Partai Demokrat  versi  KLB partai  tersebut di Sumut. Ketum Partai Demokrat  AHY, menyatakan KLB di Sumut ilegal, tidak sesuai dengan AD/ART.Selanjutnya ia akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Sebelumnya terjadi kericuhan di dalam Partai Demokrat  yang melibatkan Muldoko .Beberapa  tokoh Partai Demokrat  menilai  AHY belum pantas menjadi calon presiden dari partai tersebut dalam Pilpres 2024. Lantas, dicarilah tokoh yang  dianggap sudah berpengalaman  dan  yang muncul  ke permukaan adalah Muldoko. Heboh  ketika terjadi komunikasi  antara penentang  AHY dengan Muldoko. AHY berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan pembantunya dalam urusan Partai Demokrat. Presiden tidak menanggapinya karena menilai, itu adalah urusan internal Partai Demokrat.Muldoko  sendiri ketika ditanya wartawan menyatakan pertemuannya dengan kalangan  Partai  Demokrat  adalah hal  yang biasa, sama halnya dengan partai-partai  lain. Ia juga menyatakan tidak berminat menjadi calon presiden dalam pilpres 2024. “Pekerjaan saya sudah banyak,” ujarnya.

AHY benar ketika menyatakan Demokrasi  Indonesia harus  senantiasa  dipelihara dengan mengikuti aturan main yang berlaku. Termasuk penyelenggaraan KLB yang harus sesuai  dengan  AD/ART. Jangan lagi terjadi penyimpangan seperti  yang dilakukan Presiden Sukarno  tahun 1959, membubarkan DPRS  hasil pemilu 1955 dan membentuk  DPR  baru yang   anggota-anggotanya ditun juk oleh Presiden.

 

Timbangan Buku: 'Demokrasi Kita' Oleh Mohammad Hatta

 

 

Ketika tulisan Mohammad Hatta ‘Demokrasi Kita’ secara bersambung  dimuat  dalam beberapa media cetak tahun 1960, saya masih  seorang  pelajar  SLTA. Saya ikut membaca dan mencoba memahaminya. Waktu itu saya berpendapat, ada perbedaan pandangan tentang Demokrasi Indonesia antara Mohammad Hatta dan Presiden Sukarno. Saya juga bertanya dalam hati, apa pandangan mengenai  demokrasi boleh berbeda antara satu dengan lain tokoh di negara yang  sama. Atau perbedaan itu terjadi antara satu dengan lain negara karena latar belakang  sosial dan budaya yang berbeda. Yang saya ingat, Presiden Sukarno jalan terus dengan Demokrasi Terpimpin yang  digagasnya, tidak perduli dengan kritik Hatta yang juga sahabatnya itu. Tulisan Hatta tentang Demokrasi Kita itu sempat dibukukan, tapi  dilarang terbit oleh penguasa Orla karena bertentangan dengan ajaran Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Sukarno.

Belum lama cucu saya, Aksara Syahreza, menemukan di internet buku ‘Demokrasi  Kita’ diterbitkan oleh penerbit  Sega Arsy, Bandung, cetakan kesembilan, April 2018. Tinggal dua buku, saya membelinya satu dan mengajak pembaca mengingat kembali suasana pelaksanaan  Demokrasi Indonesia pada masa itu.Hatta secara rinci menjelaskan perbedaan antara Demokrasi Barat  dengan Demokarasi Indonesia. Dasar  Demokrasi  Barat  adalah individualisme sedangkan  dasar Demokrasi Indonesia adalah kolektivisme. Ketika tokoh-tokoh politik menerapkan demokrasi  yang liberal dengan sistem kabinet parlementer, terjadilah krisis. Kemudian  Presiden Sukarno melakukan tindakan-tindakan politik sebagai  akibat  krisis itu.

Diantara tindakan Presiden Sukarno yang dinilai Hatta bertentangan dengan semangat demokrasi adalah membubarkan Konstituante, Juli 1959, sebelum tugasnya membuat UU Dasar  baru selesai.Kemudian dengan sebuah dekrit  dinyatakannya kembali ke UU Dasar 1945.DPR yang ada berdasar UUDasar 1950 dan tersusun menurut hasil pemilu 1955 diakui sebagai  DPR Sementara sampai  terbentuk DPR baru berdasar UUD 1945. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan kudeta, dibenarkan oleh partai-partai  dan  suara terbanyak dalam  DPR. Tak lama kemudian Presiden Sukarno membubarkan DPRS dan menyusun DPR baru menurut  konsepsinya sendiri. DPR baru ini, selain anggota-anggota partai politik, juga menyertakan kaum  fungsional  yaitu: buruh, tani, pemuda, wanita, ulama, cendekiawan, tentara dan polisi. DPR baru beranggota 260 orang ini semuanya ditunjuk oleh Presiden Sukarno.Dengan  tindakan Presiden Sukarno  tersebut , menurut Hatta, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. “Demokrasi Terpimpin  Sukarno menjadi  DIKTATOR yang  didukung  oleh golongan-golongan  tertentu.”  Tulis Hatta.

Buku ‘Demokrasi Kita’ cetakan ke 9 ini juga memuat  surat-surat  Hatta kepada  Presiden Sukarno yang memperingatkan Pemerintah tentang  tindakan-tindakan keliru diberbagai  bidang. Yang memilukan adalah surat  Hatta yang menjelaskan harga-harga yang  membubung  tinggi, sehingga 90% uang pensiunnya hanya untuk membayar  gas dan listrik. “Dengan contoh saya ini Bung dapat menaksir sendiri  betapa ketimpangan yang diderita oleh pegawai negeri  yang terbanyak, terutama pegawai rendah dan menengah.” Tulis Hatta dalam surat kepada Presiden Sukarno tertanggal  1 Desember 1965.

Buku ‘Demokrasi Kita’ tulisan Mohammad Hatta sangat baik diperbanyak dan dibaca para peminat Hukum Tata Negara dan politikus  zaman now untuk bahan perbandingan  dalam memahami masalah-masalah demokrasi.

 

 

 

  

 

Dien Syamsudin Radikal?

 

Mengejutkan. Ada kelompok  alumni  ITB  yang  melaporkan  Dien Syamsudin ke Komisi  Aparatur  Sipil Negara  sebagai  radikal. Alasannya, sebagai  akademisi, sering mengeritik pemerintah. Tidak jelas kebijakan pemerintah mana yang  dikritik Dien.

Selama ini masyarakat  awam menilai,radikal adalah pemikiran dan tindakan yang   menyimpang  dari kelaziman. Misalnya melakukan bom bunuh diri, memerangi pihak yang tidak mau tunduk pada keinginan kelompoknya  seperti  dilakukan  ISIS dan tidak mau berimam ketika shalat  selain kepada kelompoknya sendiri.

Mantan Wapres Yusuf Kalla menilai, sebagai akademisi, syah  saja Dien mengeritik pemerintah, sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.Sedangkan Menko Polhukam Mahmud MD menyatakan, pengaduan yang dilakukan alumni  ITB  itu tidak akan diproses hukum.

Pertanyaannya, mengapa ada tuduhan radikal  terhadap Dien Syamsudin?

Sebaga kalangan cerdik pandai  yang bergelar sarjana, sebaiknya yang menuduh Dien Syamsudin tampil memberi  penjelasan, misalnya dalam  salah  satu acara TV supaya khalayak tahu apa pendapat  mereka tentang radikalisme. Kedepan kita mengharapkan kalangan terpelajar dan cerdik pandai tidak main tuduh tanpa bukti yang kuat.

 

Mennton Film Jenderal Sudirman

 

Bukan produksi baru, sudah diputar  pertama kalinya pada 27 Agustus 2015. Film ‘Jenderal Sudirman’ yang disutradarai  Viva Westi ini kembali diputar oleh  TV One pada 14 Pebruari  2021. Sekalipun terlambat, saya ingin juga mengungkap kesan saya menonton  film tersebut.

Sangat mengesankan melihat dan merasakan kegigihan para pejuang  kemerdekaan Indonesia melawan  tentara Nica yang memiliki persenjatkuatan yang tidak seimbang itu, pasukan TNI yang dipimpin Jenderal  Sudirman melancarkan  perang  gerilya dengan taktik ‘serang  dan  lari’. Medan  pertempuran  adalah  sekitar  Yogyakarta. Perang  gerilya yang dilancarkan  Jenderal  Sudirman  dan  pejuang-pejuang  lainnya  di  seluruh  Indonesia membuat Belanda kewalahan, lalu memilih jalan berunding.

Ternyata, Jenderal  Sudirman menentang  adanya perundingan karena menilai  TNI  cukup  kuat menghadapi  Nica dalam  perang  yang  panjang. Di lain pihak,Pemerintah RI memanfaatkan perundingan untuk menekan  Belanda. Dengan cara itu dunia internasional mengetahui  apa sebenarnya yan g sedang  terjadi  di Indoesia. Selain itu perundingan  juga menunjukkan Belanda secara de facto mengakui keberadaan RI. Jadi bukan sekedar ‘republik  corong’ seperti  yang dipropagandakan. Istilah itu muncul karena Radio Republik Indonesia  senantiasa menyiarkan  kegiatan –kegiatan pemerintahan RI  termasuk  pertempuran TNI-Nica  di seluruh Indonesia.

Pertentangan pendapat  antara  Panglima Besar Jenderal  Sudirman dengan kabinet RI yang dipimpin Sukarno-Hatta, menarik karena di manapun juga di dunia ini, tentara  adalah  alat  negara, harus tunduk pada keputusan politik.

Selain tidak sepakat  soal perundingan,  Jenderal  Sudirman  juga menyayangkan  Sukarno- Hatta mau saja ditangkap dan diasingkan Belanda. Padahal  keduanya  pernah berjanji  akan  turut bergerilya kalau Belanda masih saja melakukan  agresinya. Yang  bergerilya di hutan malah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dipimpin  oleh Mr. Syafrudin  Prawiranegara.

Jenderal Sudirman akhirya menemui  Sukarno-Hatta untuk  menyerahkan ‘pemerintahan militer’ kepada ‘pemerintahan sipil’, akan tetap menjadi tentara dan bertemu keluarganya. Padahal sebelumnya, ia bertekad untuk meneruskan perang  gerilya. Ada yang  tidak  nyambung  dalam bagian ini.

Secara keseluruhan  film Jenderal Sudirman telah mampu membawa penontonnya ke dalam suasana perjuangan masa itu.Kita juga ikut bangga atas dukungan rakyat  yang  selalu memberi  perlindungan kepada Jenderal  Sudirman dan pasukannya yang berpindah-pindah tempat karena dikejar Nica.Di sisi lain ada pengkhianat  yang membantu Nica karena tergiur dengan upah yang besar. Atas petunjuk  seorang  pengkhianat, rumah tempat  Jenderal  Sudirman dan pasukannya berada dikepung Nica. Jenderal Sudirman meminta pasukannya untuk tenang karena yakin Tuhan YME pasti menolong. Secepat kilat Jenderal Sudirman dan pasukannya  mengganti pakaian dengan mengenakan kain sarung dan peci. Mereka menyelenggarakan tahlilan dengan imam Jenderal Sudirman. Melihat kenyataan itu, komandan Nica marah-marah kepada sang pengkhianat karena tidak percaya yang memimpin tahlilan itu adalah seorang jenderal. Lantas, menembak mati sang pengkhianat.

Film Jenderal Sudirman dan film-film berthema perjuangan lannya seperti ‘Pejuang’ garapan Usmar Ismail  sangat baik ditayangkan berulang-ulang  terutama pada bulan-bulan  Agustus  dan Nopember. Dengan begitu generasi penerus akan dapat merasakan betapa pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.

 

Joe Biden Mulai Beraksi

 

Presiden baru AS, Joe Biden,  mulai beraksi  dengan memasukkan kembali negaranya menjadi anggota WHO. Pertanyaannya, apa semua kebijakan Presiden Donald Trump  akan dibatalkan oleh Joe Biden? Nampaknya tidak juga. Kebijakan AS sebagai ‘polisi internasional’ akan tetap berlanjut. Buktinya, minggu terakhir bulan Januari 2021, AS menggelar latihan militer di Laut Cina Selatan. Ini tentu ada hubungannya  dengan manuver  yang  dilakukan pesawat-pesawat  tempur  Cina di Taiwan. Kegiatan militer AS itu tentu akan membuat  Cina berpikir dua kali untuk menyelesaikan masalah Taiwan dengan cara kekerasan.

Menyangkut masalah Palestina, tidak akan berubah, selama AS terus mendukung  Israel  yang melanggar resolusi-resolusi  PBB. Joe Biden setuju keberadaan dua negara yaitu Israel  dan Palestina. Dalam waktu bersamaan, Joe Biden menyatakan akan tetap membuka kedutaan  AS  di Jerusalem. Padahal  Jerusalem adalah wilayah perwalian PBB menurut  resolusi badan dunia itu tahun 1947.Keberadaan negara Palestina tidak memerlukan pengakuan Israel atau AS karena secara defacto negara itu sudah ada sejak dulu. Buktinya Palestina membuka kedutaannya di Indonesia . Yang diperlukan  sekarang  adalah pengembalian wilayah Palestina yang  diduduki  Israel dalam perang tahun 1948 dan 1967. AS baru akan berhasil ikut  menyelesaikan masalah Palestina dengan cara menekan Israel mematuhi resolusi-resolusi PBB, termasuk membatalkan pembangunan pemukiman kaum Yahudi  di wilayah-wilayah pendudukan.

AS baru akan berubah menjadi negara yang benar-benar demokratis kalau menarik pasukannya dari negara-negara lain, walaupun kehadiran pasukan AS itu atas permintaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Biarkanlah negara-negara itu hidup dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan asing. Sebuah pemerintahan yang  didukung rakyatnya, pasti akan mampu mengatasi perlawanan dari kaum pemberontak.Kehadiran pasukan asing  tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah. Ingat kegagalan AS yang mendukung pemerintahan  Vietnam Selatan tahun 1970an yang berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara.

AS baru akan terpuji kalau mengakhiri permusuhannya dengan negara-negara lain seperti  Iran dan Venezuela. Duduk sama rendah, berdiri  sama  tinggi. Tidak merasa hebat sendiri, lantas memaksakan kehendak seperti  terjadinya pengeroyokan terhadap Irak  yang menggulingkan pemerintahan Saddam Husen.

Revolusi Mental Dan Revolusi Akhlak

Diawal masa jabatannya tahun 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan revolusi mental untuk mempercepat  laju pembangunan nasional.Tidak ada rincian seperti apa pelaksanaannya.Tujuannya, mungkin dapat  ditafsirkan: untuk mengubah mental rakyat Indonesia dari  malas menjadi rajin, dari tidak berdisiplin menjadi  berdisiplin dari  santai menjadi giat bekerja dan seterusnya. Ringkasnya, mengubah sikap mental yang negatif menjadi positif.

Kenyataannya sekarang  dalam hal pelayanan umum, sudah banyak perubahan. Misalnya mengurus  KTP dan akte kelahiran. Di kantor Walikota Depok, lamanya waktu pengurusan kedua dokumen itu tercantum didinding. Kalau tidak sesuai, masyarakat  boleh mengadu kepada instansi yang lebih tinggi. Sejauh ini belum ada masyarakat  yang  mengeluh. Itu berarti  semua  berjalan lancar  sesuai  peraturan. Intinya adalah, ada kesadaran petugas  memenuhi  hak masyarakat untuk memperoleh dokumen-dokumen yang  diperlukan. Selain itu ada peraturan yang mendukung  tentang lamanya masa pengurusan, sehingga menutup  kemungkinan petugas berleha-leha.

Menimbulkan kesadaran  petugas bekerja dengan baik sesuai prosedur sehingga masyarakat mendapatkan haknya dengan mudah, memang  sulit. Diperlukan pembinaan yang  terus menerus dari pihak atasan disertai pengawasan yang ketat .Tindakan tegas diperlukan jika ada petugas yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan  yang  ada.

Pembinaan yang terus menerus inilah yang perlu dilakukan termasuk  pelatihan-pelatihan di balai-balai diklat. Disinilah letaknya kawasan revolusi mental itu. Metode-metode baru dalam pelayanan umum harus terus diperkenalkan.Misalnya pendaftaran berobat  ke dokter melalui on line.Pihak RS harus siap dengan petugas dan sarana yang diperlukan. Jangan sampai  terjadi  dalam pelayanan on line itu pemesan mendapat  jawaban: “nomor yang  anda hubungi  sedang dialihkan, cobalah beberapa saat lagi.”

Yang penting adalah menutup  lobang-lobang  yang  memungkinkan   terjadinya kecurangan, sehingga mengubah sikap mental yang baik menjadi  buruk. Contohnya penjualan  narkoba dari  dalam penjara. Mustahil  terjadi, kecuali ada ‘lobang’ yang memungkinkan melakukan hal tersebut.

Bagaimana dengan revolusi akhlak? Sama saja, hanya beda istilah. Akhlak adalah bahasa  Arab  yang berarti  tingkah laku seseorang. Tingkah laku atau kelakuan juga berpangkal  dari sikap mental. Sikap mental lahir dari kesadaran perlunya berbuat  baik sesuai ketentuan dan kelaziman yang berlaku. Misalnya menghormati  orang tua, menghargai pendapat  orang  lain, perduli kepada kaum duafa dan banyak lagi. Para ustadz  dalam  ceramah-ceramah mereka, selalu menyinggung soal akhlak. Contoh akhlak yang baik dan sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Tinggal mengaktuaalkannya sesuai dengan keadaan zaman. Seorang yang berakhlak mulia tidak pantas memburuk-burukkan presiden negaranya sendiri  di negeri orang. Seorang Indonesia yang sedang berada di luar negeri harus membela kehormatan dan martabat bangsanya, terlepas dari suka atau tidak kepada pemerintah.

Revolusi akhlak itu sendiri sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu mengubah masyarakat jahiliah menjadi  beradab sesuai tuntunan Islam.Yang  perlu dilakukan  sekarang  adalah mencontoh dan meneruskan  akhlak  Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Bendera Setengah Tiang Di Depan Gedung DPR

Bendera merah putih setengah tiang dikibarkan di depan Gedung DPR Jakarta pada tanggal 30 September 2020  sebagai tanda berkabung atas tewasnya enam jenderal dan seorang  perwira  pertama dalam peristiwa G 30 S/PKI di Jakarta tahun 1965. Dulu, tidak lama setelah peristiwa tersebut, pemerintah menyerukan rakyat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang dan mengibarkan bendera satu tiang penuh keesokan harinya. Selain itu ada upacara perngatan Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober di Lubang Buaya. Tiap tanggal 30 September TVRI menayangkan film pengkhianatan G 30 S/PKI hasil garapan sutradara Arifin C. Nur yang dibuat tahun 1984. 

Tahu-tahu pemutaran film itu ditiadakan begitu juga pengibaran bendera setengah  tiang dan upacara peringatan di Lubang  Buaya. Tidak banyak yang tahu, siapa yang menghentikan semua kegiatan memperingati  peristiwa G 30 S/PKI itu.

Dihentikannya kegiatan yang berkaitan dengan sejarah Indonesia itu menimbulkan pertanyaan, apa ada keraguan atas penggambaran peristiwa  seperti  dalam film G 30 S/PKI? Kalau ya, siapa yang meragukannya? Bagaimana dong yang sebenarnya?

Tanggal 30 September 2019, Panglima TNI nonton bareng  film garapan Arifin C. Nur itu dengan Presiden Jokowi di Jakarta. Itu berarti pemerintah mengakui peristiwa seperti  digambarkan  dalam film, benar adanya. Sayangnya, rakyat  tenang-tenang saja karena tidak ada perintah untuk memutar kembali film itu di TVRI. Tidak ada pula seruan untuk mengibarkan bendera setengah tiang tanggal 30 September dan satu tiang penuh tanggal 1 Oktober.

Baru pada 30 September 2020 ada pengibaran setengah tiang di depan gedung DPR dan upacara memperingati  Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tanggal 1 Oktober 2020. Tanggal 30 September 2020 pula, TVRI menyelenggarakan diskusi tentang film G 30 S/PKI garapan Arifin C. Nur.Peserta diskusi terdiri dari pelbagai kalangan, yaitu  pakar sejarah, anggota DPR dan sineas. Salah seorang peserta diskusi, anggota DPR Fadli Zon menyatakan,  kebenaran  yang diungkap dalam film itu di atas 90%. Tapi ada pula kalangan sineas yang menilai terjadi penyimpangan fakta, sehingga perlu dibuat  film yang baru. 

Kalau diikuti semua pendapat yang menilai suatu peristiwa sejarah, tentu repot  juga, apalagi  orang yang menilai berada sangat  jauh waktunya dari  saat  terjadinya peristiwa. Yang  penting untuk dicatat, sebagian besar peserta diskusi di TVRI itu menegaskan, memang  terjadi peristiwa perebutan kekuasan terhadap pemerintah RI yang syah  didalangi  PKI , menewaskan enam jenderal  dan seorang perwira pertama  Lantas, untuk apa lagi dibuatkan film G 30 S/PKI versi baru? Itu  akan sangat  membingungkan rakyat. 

Sebaiknya pemerintah mengumumkan  kembali dengan resmi pemutaran film G 30 S/PKI garapan Arifin C. Nur dan pengibaran bendera setengah tiang tiap tanggal 30 September dan satu tiang penuh tiap tanggal 1 Oktober.

Meragukan Sumbar Mendukung Pancasila

 

Sumatera Barat diragukan sebagai pendukung Pancasila. Kesan ini timbul sehubungan ucapan Ketua PDIP Puan Maharani awal September 2020 yang menyatakan jika calon gubernur/wakil gubernur Sumbar dalam pilkada 2020 yang diusung PDIP menang, mudah-mudahan dapat memastikan bahwa Sumbar memang mendukung  Pancasila. Ucapan Puan itu ditafsirkan sebagai meragukan dukungan Sumbar terhadap Pancasila. Tapi ada pula pendapat bahwa ucapan itu berupa do’a agar Sumbar  tetap mendukung Pancasila.

Para tokoh  Minang dan pakar pelbagai disiplin ilmu yang dikumpulkan

Karni  Ilyas dalam acara Klub Pengacara Indonesia di TV One angkat bicara.Yang menonjol adalah keterangan Ustadz  Abdul Somad bahwa orang Minangkabau sudah berpancasila jauh sebelum istilah Pancasila itu lahir. Ia sama sekali tidak menafsirkan ucapan Puan Maharani, karena yang punya ucapan itulah yang tahu maksud  sebenarnya.

Lantas Somad menguraikan kehidupan orang  Minangkabau sejak zaman dahulu yang selalu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, orang  Minangkabau terkenal  taat beragama. Para penyebar Islam, selain dari Jawa banyak pula yang berasal dari Ranah Minang. Ringkasnya, tidak ada orang Minangkabau yang menyembah batu atau pohon besar. Sila Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Menyangkut kepentingan masyarakat banyak, orang Minangkabau memutuskannya dengan terlebih dulu bermusyawarah.Sehingga mucullah ungkapan berbunyi, ‘bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakek’ (bulat  air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).

Uraian kelima sila Pancasila yang cukup panjang itu diperkuat pula oleh penjelasan anggota DPR Fadli Zon, bahwa dalam merumuskan Pancasila tahun 1945 sebelum bentuknya yang sekarang, tiga tokoh Minang turut menyumbangkan fikirannya yaitu Mohammad Hatta, Mohammad Yamin dan Mr, Asaat.

Nah, kalau dizaman now ini masih ada orang yang meragukan kesetiaan warga Sumber terhadap Pancasila mungkin berasal dari kalangan yang kecewa karena mayoritas warga Sumbar memilih Prabowo dalam Pilpres 2019. Menilai seseorang  atau kelompok masyarakat  Pancasilais atau bukan, harus dilihat dari sikap hidup sehari-hari  orang  atau masyarakat  tersebut, bukan dari pilihan dalam pemilu atau pilpres. Dalam pilpres 2019 beredar kabar dan ungkapan yang aneh-aneh misalnya, “Kalau Jokowi menang, Sumbar akan memisahkan diri dari NKRI”. Begitu juga yang ini, “Warga Sumbar yang memilih Jokowi adalah Malin Kundang”.

11 September HUT RRI Ke 75

 

                         11 September HUT RRI Ke 75

11 September 2020 RRI berusia 75 tahun. Seperti biasa dalam acara peringatan dibacakan lagi ikrar Try Prasetya RRI, satu diantaranya berbunyi ‘RRI Berada Di atas Semua Golongan’. Selama orba RRI ternyata berada di dalam satu golongan tertentu, toh ikrar tersebut tetap dikumandangkan setiap 11 September.

Dalam zaman reformasi sekarang ini, RRI sudah tampak kembali ke jati dirinya yang asli yaitu ‘Berada Di atas Semua Golongan’. Informasi yang diberikan sudah seimbang, tidak semata-mata mempromosikan kebijakan pemerintah, melainkan juga mengungkap ‘suara lain’ dalam masalah pelaksanaan nya. Dalam salah satu komentarnya, RRI mempertanyakan bintang jasa yang diterima seorang anggota  dan seorang mantan anggota DPR. Padahal keduanya tukang kritik Presiden Jokowi. Sang komentator, Widi Kurniawan sampai pada kesimpulan  bahwa antara jasa yang diberikan sehingga memperoleh bintang, tidak ada hubungannya dengan kritik kepada pemberi bintang jasa itu. Mempertanyakan tokoh yang mendapat bintang jasa tiap bulan Agustus, tidak pernah terjadi dizaman orba.

Keutamaan siaran radio adalah cermat dalam menyebut istilah bahasa asing. Masih ada penyiar yang keliru, misalnya ‘extra ordinary crime’, kata ‘crime’ dilafalkan ‘krim’. Kalau dulu di zaman Yul Khaidir menjadi Kepala Penyiar, setiap penyiar selalu dilatih untuk melafalkan istilah dan nama asing dengan benar. Misalnya, penyiar yang non Islam dilatih betul melafalkan ‘salallahu’alaihi wassalam’ sehingga terdengar seperti seorang Islam.Di ruang Penyiar Dinas tersedia papan tulis yang mencantumkan nama-nama/istilah baru dengan cara melafalkannya. Kekeliruan dalam melafalkan suatu istilah itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Yang penting penyiar yang salah ucap harus segera diberi tahu. Seorang komentator siaran berbahasa Inggeris pernah salah melafakan kata ‘resignation’ menjadi ‘rezaineisyen’. Penyiar senior Edwin Saleh Indrapradja segera mendatangi sang komentator di studio siaran memberitahukan cara melafalkan yang benar yaitu ‘rezigneisyen’. Sang komentator sangat berterima kasih atas koreksi itu, apalagi yang mengoreksi adalah seorang penyiar yang pernah lama mukim di Australia.

Dengan semboyan ‘Sekali Di udara Tetap Di udara’ seharusnya tidak ada lagi siaran yang terputus walau 15 menit. Awal bulan September 2020, Warta Berita pukul 0700 melalui pro III tidak di udara, sehingga RRI Bogor batal merelay dan melanjutkan siaran lokal. Pro III baru kembali di udara pukul 0715. Ada apa? Rekan-rekan teknisi yang tahu jawabannya

Di atas segalanya peranan penyelenggara siaran sangat menentukan dalam menjadikan suatu siaran berjalan baik. Dalam hal ini menyangkut kesejahteraan pegawai. Sampai dengan tahun 2000, operasional siaran RRI banyak tergantung dari apa yang disebut ‘kerjasama lintas sektoral’. Misalnya untuk mempromosikan kegiatan pertanian, bekerjasama dengan Departemen Pertanian. Petugas-petugas RRI yang terlibat dalam kegiatan tersebut memperoleh honor dari anggaran Departemen Pertanian. Setiap pegawai RRI, terutama yang bertugas di luar selalu memikirkan cara-cara mendapat penghasilan tambahan untuk mencukupi gaji yang luar biasa kecilnya itu. Tapi itu dulu, 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sekarang kesejahteraan para pegawai RRI sudah meningkat. Sebab kalau masih saja di bawah Radio Malaysia atau Radio Singapura, maka harapan Kabul Budiono untuk menjadikan RRI berkelas dunia, jauh panggang dari api.

Latihan Militer AS Di Laut Cina Selatan

Dua kapal induk AS sejak 4Juli 2020 melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan dalam jangkauan pandang pihak militer Cina. Mereka hanya mengawasi latihan militer AS tersebut, tidak terpancing melakukan suatu manuver apapun. Latiha militer AS yang untuk kesekian kalinya itu jelas satu unjuk kekuatan. Kali ini dilakukan ditengah-tengah memanasnya hubungan Cina-AS gara-gara wabah corona. AS menuduh Cina menggunakan wabah Corona untuk memperkuat claimnya di Laut Cina Selatan. Dengan kehadiran militer AS di kawasan tersebut, AS menegaskan keberadaan Laut Cina Selatan sebagai kawasan internasional, negara manapun berhak melayarinya. Intinya, hukum yang berlaku di Laut Cina Selatan adalah hukum internasional, termasuk ketentuan Kawasan Ekonomi Eksklusif. Bukan hukum Cina yang mengclaim 90% kawasan Laut Cina Selatan sebagai milik negara itu.

Untuk memperkuat claimnya atas Laut Cina Selatan, Cina membangun pulau-pulau buatan  di utara Natuna. Sekalipun Cina menyebut pembangunan pulau-pulau buatan itu untuk tujuan damai, sebenarnya untuk pangkalan militer.Yang sangat berkepentingan dengan Laut Cina Selatan adalah negara-negara di sekitarnya: Philipina, Vietnam, Brunai Darussalam yang sebagian wilayahnya berada di sana. Negara-negara tersebut harus bersatu menolak claim Cina atas kawasan tersebut dan hanya tunduk pada Hukum Laut Internasional yang sudah ada. Belum lama terjadi ketegangan antara Cina degan Indonesia gara-gara pihak Cina mengusir kapal-kapal nelayan Indonesia yang sedang menangkap ikan di perairan Natuna, masih dalam batas Kawasan Ekonomi Eksklusif. Indonesia bertindak tegas dengan mengirim pesawat-pesawat tempur ke kawasan tersebut. Sikap tegas Indonesia itu mengakibatkan Cina menarik  kapal-kapalnya dan membiarkan kapal-kapal nelayan Indonesia menangkap ikan di situ. Menlu Retno Marsudi sudah benar ketika menolak tawaran Cina untuk merundingkan soal hak-hak Indonesia di Kawasan Ekonomi Eksklusif di sekitar Natuna.

Mestinya Cina tahu diri dan membatalkan  keinginannya berkuasa di Laut Cina Selatan karena akan  berurusan dengan negara-negara sekitar yang didukung penuh AS.

Siapa Yang Menilai Demokrasi Indonesia

Tokoh Reformis, Amien Rais berpendapat bahwa tanpa adaya oposisi, demokrasinya bohong- bohongan. Ini menarik karena sejak Presiden Sukarno memberlakukan apa yang disebutnya sebagai ‘demokrasi terpimpin’ sampai berakhirnya masa orba, sudah tidak ada lagi kelompok oposisi  di  DPR. Kaum oposisi ini sangat berperan dalam pertarungan politik di DPR, sehingga dengan senjata ‘mosi tidak percaya’ pemerintah jatuh bangun berusia rata-rata di bawah satu tahun.

Orang awam memahami demokrasi sebagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, bukan atas titah raja dan keluarga raja. Beberapa negara kerajaan seperti Inggeris dan Negeri Belanda adalah negara demokrasi  karena pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Dalam melaksanakan demokrasi itu terdpat lagi versi dengan membentuk DPR dan tanpa DPR. Contoh negara-negara yang tidak memiliki DPR adalah Republik Rakyat Cina dan Republik Demokrasi Korea, Dua negara  ini tidak punya kelompok oposisi karena tidak ada DPRnya. Pertarungan politik terjadi di dalam partai komunis satu-satunya partai yang ada.

Demokrasi Indonesia sudah ada tuntunannya yaitu UUD 45 dan dasar negara Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penafsiran-penafsiran oleh para tokoh dan pemimpin bangsa dari masa ke masa. Presiden Sukarno berkeyakinan demokrasi yang cocok untuk Indonesia adalah ‘demokrasi terpimpin’. Terjadilah hal-hal aneh seperti menyamakan kedudukah aggota DPR dengan menteri, mengangkat Ketua MPRS Chairul Saleh menjadi Waperdam 3 {Wakil perdana Menteri  3}. Presiden Sukarno sendiri menyebut dirinya sebagai Presiden/Perdana Menteri/Pemimpi Besar Revolusi. Satu-satunya pemimpin yang berani mengeritik tindakan Presiden Sukarno itu adalah Mohammad Hatta. Ia menyebut Presiden Sukarno sebagai seorang ‘diktator’. Akibatnya tulisan Hatta berjudul ‘Demokrasi Kita’ dilarang beredar. Tokoh-tokoh politik lainnya masa itu terjebak dalam sikap ‘mendukung tanpa reserve’ setiap tindakan politik Presiden Sukarno.

Dalam zaman reformasi ini nyaring terdengar suara beberapa tokoh yang menyebut Presiden Suharto sebagai ‘otoriter`. Padahal ada DPR dan MPR. Haya saja dua partai politik P3 dan PDI kalah suara di DPR dengan Golkar tambah fraksi ABRI yang diangkat. Akbatnya semua program pembangunan  pemerintah berjalan mulus tanpa koreksi. Kalau memang tindakan Presiden Suharto otoriter, seharusnya dua partai politik yang ada di DPR mengajukan keberatan sekalipun akan kalah juga.

Yang paling baru adalah tuduhan dari kuasa hukum Pradowo/Sandi di MK bahwa Presiden Jokowi adalah orba-baru degan mengutip pakar dari Australia. Artinya, Presiden Jokowi  otoriter, sehingga mudah menyalahgunakan uang negara untuk memenangkannya di  pilpres 2019.

Pertanyaannya, siapa sebetulnya yang berwenang menilai pelasksanaan demokrasi di Indoneia, sehingga masyarakat luas tidak terombangambing oleh berbagai pendapat sejumlah tokoh yang bukan pakar hukum tata negara.

.

Derita Pasien BPJS Mendapatkan Obat Mahal

Pasien pemegang kartu BPJS ternyata masih belum mendapat pelayanan yang baik ketika mengambil obat di Apotek. Seorang pasien yang tinggal di Bojong Gede, Bogor berkisah:

Saya berobat ke dokter Urologi di RS Trimitra, Cibinong pada Rabu, 17 Juli 2019. Dokter memberi resep obat Prostam 30 butir. Apotek rumah sakit mengatakan obatnya tidak tersedia dan merekomendasikan ke apotek Kimia Farma di Sukahati, Cibinong. Karena sudah malam, saya baru sempat mendatangi Kimia Farma Sukahati  hari lain yaitu seminggu kemudian. Ternyata di Kimia Farma sedang kosong pula. Petugas Kimia Farma menghubungi apotek Zentrum di Seblak, Bogor. Pihak apotek Zentrum menjelaskan, waktunya sudah ‘kepepet’ lantas merekomendasikan ke apotek Zentrum di Parung, Bogor. Karena apotek Zentrum di Parung tidak menyahut, petugas Kimia Farma memberikan nomor telpon apotek  tersebut kepada saya untuk diurus sendiri.

“Bayangkan Bung. Seorang lansia berusia 74 tahun harus mondar mandir naik angkot untuk mendapatkan obat yang harganya 600 ribu rupiah itu. Kalau tidak mau repot, ya  beli sendiri di apotek lain.” Keluh sang pasien BPJS. Ia akhirnya memutuskan membeli obat itu dengan cara mencicil menunggu uang pensiun tanggal 1 Agustus 2019.

Pertayaannya, apa pengambilan obat bagi pasien BPJS khususnya lansia bisa dipermudah? Mengapa apotek rumah sakit tidak didrop obat yang cukup sehingga tidak harus ke apotek lain? Semoga menjadi perhatian Bu Menteri  Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk berfikir lebih maju dan mengambil tindakan seperlunya.

Contohlah Faul Dari Aceh

Faul, dari Aceh menjadi juara 1 Liga Dangdut Indonesia 2019 membawa uang tunai 500 juta rupiah sebagai hadiahnya. Ketika ditaya wartawan tanggapannya menjadi juara 1, Faul menyatakan ‘tidak menyangka’ akan menjadi pemenang. Artinya, walaupun sudah bekerja sekuat tenaga, ia merasa peserta-peserta lainnya pantas menjadi juara. Ia tdak merasa yang paling baik diantara peserta-peserta lainnya.

Sikap Faul patut dicontoh oleh mereka yang berkompetisi di bidang apa saja, termasuk politik. Yang menentukan adalah juri atau wasit  Sehingga, ketika wasit menetapkan pemenang  kompetisi  dapat diterima dengan legowo. Kecuali memang ada bukti  kuat wasit melakukan kecurangan. Tentu dapat diusut sesuai ketentua yang berlaku.

Sehubunga dengan melaksanakan pekerjaan pemerintahan, sehebat apapun program-program yang dimiliki belum menjamin terwujudnya kesejahteraan ralyat yang merata. Lihatlah orba yang memeriath 32 tahun tidak berhasil memeratakan kesejahteraan rakyat.

Mantan Ketua MKCalon Anggota DPD

Mantan Ketua MK, Jimly Assidqi, mencalonkan diri menjadi anggota DPD priode mendatang. Ini berita bagus. Rakyat sudah mengetahui kepakaran Jimly dalam bidang Hukum Tata Negara. Kita percaya ia akan terpilih dan menduduki jabatan teratas dalam lembaga DPD. Mudah-mudahan Jimly sudah punya konsep meningkatkan kinerja DPD yang selama ini dinilai rakyat kurang greget karena kurang kewenangan. Kedudukan DPD dan DPR harus dipertegas sehingga jelas kewenangan masing-masing lembaga itu. Apa ya DPD sama dengan Senatnya AS, sehingga anggotanya disebut 'senator' Dimasa lalu ada anggota DPD yang berimprovisasi ikut mengurus masalah permintaan suaka sekelompok masyarakat Papua kepada pemerintah Australia. Padahal kasus seperti itu biasanya diselesaikan antara G to G.

Ketidakjelasan wewenang DPD itu terjadi sejak lama sehingga ketuanya yang pertama, Ginanjar Karta Sasmita pernah mengeluh: kalau tidak ada kewenangan ya dibubarkan saja.

Kita ingin semua lembaga negara berfungsi dengan baik termasuk DPD yang memperjuangkan aspirasi daerah.

Prabowo Tentang RI Dewasa Ini

Capres 02 Prabowo, dalam kampanye di GBK hari Minggu 7 April 2019 menyatakan RI dewasa ini bukanlah RI seperti yang diinginkan Bung Karno dan Bung Hatta` Seperti apa? Tentunya yang tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. Nah, apa RI kita sekarang sudah tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945? Rasanya tidak juga. Kalau yang dimaksud pemerintah yang sekarang belum mampu menciptakan masyarakat adil makmur sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, mungkin benar adanya. Kesenjangan sosial masih terjadi antara mereka yang sudah menikmati kesejahteraan dan yang belum. Tapi sebenarnya, sejak zaman orla sampai sekarang, belum ada pemerintahan yang berhasil mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan yang dicapai selama ini terjadi secara bertahap. Belum ketemu sistemnya untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan. Repelita-repelitanya Orba sudah mencanangkan program 8 jalur pemerataan. Ternyata gagal. Mahasiswa dan massa bangkit lagi tahun 1998 seperti tahun 1966. Ujung-ujungnya Presiden Suharto 'lengser ke prabon'.

Yang diperlukan sekarang adalah sistem mengatasi kesenjangan sosial itu. Gaji PNS yang katanya abdi negara itu tetap saja seperti dulu, tidak cukup untuk membayar ongkos hidup selama sebulan. Di lain pihak kelompok selebritis punya penghasilan tinggi dan mampu membangun rumah mewah. Para guru honorer banyak yang terlambat menerima honor yang tidak seberapa itu. Padahal mereka dijuluki 'pahlawan'.

Sistem apa yang harus diterapkan untuk mengatasi kesenjangan sosial, mungkin ada baiknya belajar kepada Malaysia dan Singapura yang merdekanya belakangan namun duluan dalam mensejahterakan rakyatnya.

Amien Rais Ancam Kerahkan People Power

Tokoh reformasi, Amien Rais mengancam akan mengerahkan 'people power' apabila terjadi kecurangan dalam pemilu 17 April nanti. Ancaman itu dinyatakan Amien Rais dalam sebuah pertemuan di Mesjid Sunda Kelapa Jakarta pada Minggu, 31 Maret 2019. Amien menegaskan, jika terbukti pemilu 17 April dilakukan dengan curang secara terukur, terstruktur dan masif, ia akan mengerahkan people power ketimbang mengajukan gugatan kepada MK.

Pernyataan Amien itu secara tersirat menunjukkan keraguan bahwa KPU akan jurdil dan kurang percaya kepada MK.

Pertanyaannya, siapa yang menilai terjadinya kecurangan dan apa tolok ukurnya? Baik KPU maupun MK adalah lembaga yang dibentuk dengan UU, kedudukannya independen, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Hasil pilpres 2014 juga dinyatakan pihak yang kalah sebagai curang yang dilakukan secara terukur, terstruktur dan masif.Kenyatannya, MK menyatakan hasil pilpres itu syah untuk kemenangan Jokowi-Yusuf Kalla.

Amien Rais adalah tokoh bangsa, mantan Ketua MPR, rasanya kurang pas mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Sekalipun ia berpihak kepada Capres/Cawapres 02, sebagai bapak bangsa ia seyogyanya mengajak rakyat pemilih untuk melaksanakan pemilu secara jurdil dan bertanggungjawab.

Saatnya sekarang semua pihak mematuhi hukum, bertindak sesuai ketentuan yang ada. Kalau dari sekarang ditemukan adanya kecurangan, laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.