Muldoko Terpilih Menjadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB Sumut.

 

Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, Jum’at  5 Pebruari  2021 terpilih menjadi  Ketum Partai Demokrat  versi  KLB partai  tersebut di Sumut. Ketum Partai Demokrat  AHY, menyatakan KLB di Sumut ilegal, tidak sesuai dengan AD/ART.Selanjutnya ia akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Sebelumnya terjadi kericuhan di dalam Partai Demokrat  yang melibatkan Muldoko .Beberapa  tokoh Partai Demokrat  menilai  AHY belum pantas menjadi calon presiden dari partai tersebut dalam Pilpres 2024. Lantas, dicarilah tokoh yang  dianggap sudah berpengalaman  dan  yang muncul  ke permukaan adalah Muldoko. Heboh  ketika terjadi komunikasi  antara penentang  AHY dengan Muldoko. AHY berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan pembantunya dalam urusan Partai Demokrat. Presiden tidak menanggapinya karena menilai, itu adalah urusan internal Partai Demokrat.Muldoko  sendiri ketika ditanya wartawan menyatakan pertemuannya dengan kalangan  Partai  Demokrat  adalah hal  yang biasa, sama halnya dengan partai-partai  lain. Ia juga menyatakan tidak berminat menjadi calon presiden dalam pilpres 2024. “Pekerjaan saya sudah banyak,” ujarnya.

AHY benar ketika menyatakan Demokrasi  Indonesia harus  senantiasa  dipelihara dengan mengikuti aturan main yang berlaku. Termasuk penyelenggaraan KLB yang harus sesuai  dengan  AD/ART. Jangan lagi terjadi penyimpangan seperti  yang dilakukan Presiden Sukarno  tahun 1959, membubarkan DPRS  hasil pemilu 1955 dan membentuk  DPR  baru yang   anggota-anggotanya ditun juk oleh Presiden.

 

Timbangan Buku: 'Demokrasi Kita' Oleh Mohammad Hatta

 

 

Ketika tulisan Mohammad Hatta ‘Demokrasi Kita’ secara bersambung  dimuat  dalam beberapa media cetak tahun 1960, saya masih  seorang  pelajar  SLTA. Saya ikut membaca dan mencoba memahaminya. Waktu itu saya berpendapat, ada perbedaan pandangan tentang Demokrasi Indonesia antara Mohammad Hatta dan Presiden Sukarno. Saya juga bertanya dalam hati, apa pandangan mengenai  demokrasi boleh berbeda antara satu dengan lain tokoh di negara yang  sama. Atau perbedaan itu terjadi antara satu dengan lain negara karena latar belakang  sosial dan budaya yang berbeda. Yang saya ingat, Presiden Sukarno jalan terus dengan Demokrasi Terpimpin yang  digagasnya, tidak perduli dengan kritik Hatta yang juga sahabatnya itu. Tulisan Hatta tentang Demokrasi Kita itu sempat dibukukan, tapi  dilarang terbit oleh penguasa Orla karena bertentangan dengan ajaran Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Sukarno.

Belum lama cucu saya, Aksara Syahreza, menemukan di internet buku ‘Demokrasi  Kita’ diterbitkan oleh penerbit  Sega Arsy, Bandung, cetakan kesembilan, April 2018. Tinggal dua buku, saya membelinya satu dan mengajak pembaca mengingat kembali suasana pelaksanaan  Demokrasi Indonesia pada masa itu.Hatta secara rinci menjelaskan perbedaan antara Demokrasi Barat  dengan Demokarasi Indonesia. Dasar  Demokrasi  Barat  adalah individualisme sedangkan  dasar Demokrasi Indonesia adalah kolektivisme. Ketika tokoh-tokoh politik menerapkan demokrasi  yang liberal dengan sistem kabinet parlementer, terjadilah krisis. Kemudian  Presiden Sukarno melakukan tindakan-tindakan politik sebagai  akibat  krisis itu.

Diantara tindakan Presiden Sukarno yang dinilai Hatta bertentangan dengan semangat demokrasi adalah membubarkan Konstituante, Juli 1959, sebelum tugasnya membuat UU Dasar  baru selesai.Kemudian dengan sebuah dekrit  dinyatakannya kembali ke UU Dasar 1945.DPR yang ada berdasar UUDasar 1950 dan tersusun menurut hasil pemilu 1955 diakui sebagai  DPR Sementara sampai  terbentuk DPR baru berdasar UUD 1945. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan kudeta, dibenarkan oleh partai-partai  dan  suara terbanyak dalam  DPR. Tak lama kemudian Presiden Sukarno membubarkan DPRS dan menyusun DPR baru menurut  konsepsinya sendiri. DPR baru ini, selain anggota-anggota partai politik, juga menyertakan kaum  fungsional  yaitu: buruh, tani, pemuda, wanita, ulama, cendekiawan, tentara dan polisi. DPR baru beranggota 260 orang ini semuanya ditunjuk oleh Presiden Sukarno.Dengan  tindakan Presiden Sukarno  tersebut , menurut Hatta, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. “Demokrasi Terpimpin  Sukarno menjadi  DIKTATOR yang  didukung  oleh golongan-golongan  tertentu.”  Tulis Hatta.

Buku ‘Demokrasi Kita’ cetakan ke 9 ini juga memuat  surat-surat  Hatta kepada  Presiden Sukarno yang memperingatkan Pemerintah tentang  tindakan-tindakan keliru diberbagai  bidang. Yang memilukan adalah surat  Hatta yang menjelaskan harga-harga yang  membubung  tinggi, sehingga 90% uang pensiunnya hanya untuk membayar  gas dan listrik. “Dengan contoh saya ini Bung dapat menaksir sendiri  betapa ketimpangan yang diderita oleh pegawai negeri  yang terbanyak, terutama pegawai rendah dan menengah.” Tulis Hatta dalam surat kepada Presiden Sukarno tertanggal  1 Desember 1965.

Buku ‘Demokrasi Kita’ tulisan Mohammad Hatta sangat baik diperbanyak dan dibaca para peminat Hukum Tata Negara dan politikus  zaman now untuk bahan perbandingan  dalam memahami masalah-masalah demokrasi.