Siapa Yang Menilai Demokrasi Indonesia

Tokoh Reformis, Amien Rais berpendapat bahwa tanpa adaya oposisi, demokrasinya bohong- bohongan. Ini menarik karena sejak Presiden Sukarno memberlakukan apa yang disebutnya sebagai ‘demokrasi terpimpin’ sampai berakhirnya masa orba, sudah tidak ada lagi kelompok oposisi  di  DPR. Kaum oposisi ini sangat berperan dalam pertarungan politik di DPR, sehingga dengan senjata ‘mosi tidak percaya’ pemerintah jatuh bangun berusia rata-rata di bawah satu tahun.

Orang awam memahami demokrasi sebagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, bukan atas titah raja dan keluarga raja. Beberapa negara kerajaan seperti Inggeris dan Negeri Belanda adalah negara demokrasi  karena pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Dalam melaksanakan demokrasi itu terdpat lagi versi dengan membentuk DPR dan tanpa DPR. Contoh negara-negara yang tidak memiliki DPR adalah Republik Rakyat Cina dan Republik Demokrasi Korea, Dua negara  ini tidak punya kelompok oposisi karena tidak ada DPRnya. Pertarungan politik terjadi di dalam partai komunis satu-satunya partai yang ada.

Demokrasi Indonesia sudah ada tuntunannya yaitu UUD 45 dan dasar negara Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penafsiran-penafsiran oleh para tokoh dan pemimpin bangsa dari masa ke masa. Presiden Sukarno berkeyakinan demokrasi yang cocok untuk Indonesia adalah ‘demokrasi terpimpin’. Terjadilah hal-hal aneh seperti menyamakan kedudukah aggota DPR dengan menteri, mengangkat Ketua MPRS Chairul Saleh menjadi Waperdam 3 {Wakil perdana Menteri  3}. Presiden Sukarno sendiri menyebut dirinya sebagai Presiden/Perdana Menteri/Pemimpi Besar Revolusi. Satu-satunya pemimpin yang berani mengeritik tindakan Presiden Sukarno itu adalah Mohammad Hatta. Ia menyebut Presiden Sukarno sebagai seorang ‘diktator’. Akibatnya tulisan Hatta berjudul ‘Demokrasi Kita’ dilarang beredar. Tokoh-tokoh politik lainnya masa itu terjebak dalam sikap ‘mendukung tanpa reserve’ setiap tindakan politik Presiden Sukarno.

Dalam zaman reformasi ini nyaring terdengar suara beberapa tokoh yang menyebut Presiden Suharto sebagai ‘otoriter`. Padahal ada DPR dan MPR. Haya saja dua partai politik P3 dan PDI kalah suara di DPR dengan Golkar tambah fraksi ABRI yang diangkat. Akbatnya semua program pembangunan  pemerintah berjalan mulus tanpa koreksi. Kalau memang tindakan Presiden Suharto otoriter, seharusnya dua partai politik yang ada di DPR mengajukan keberatan sekalipun akan kalah juga.

Yang paling baru adalah tuduhan dari kuasa hukum Pradowo/Sandi di MK bahwa Presiden Jokowi adalah orba-baru degan mengutip pakar dari Australia. Artinya, Presiden Jokowi  otoriter, sehingga mudah menyalahgunakan uang negara untuk memenangkannya di  pilpres 2019.

Pertanyaannya, siapa sebetulnya yang berwenang menilai pelasksanaan demokrasi di Indoneia, sehingga masyarakat luas tidak terombangambing oleh berbagai pendapat sejumlah tokoh yang bukan pakar hukum tata negara.

.

Derita Pasien BPJS Mendapatkan Obat Mahal

Pasien pemegang kartu BPJS ternyata masih belum mendapat pelayanan yang baik ketika mengambil obat di Apotek. Seorang pasien yang tinggal di Bojong Gede, Bogor berkisah:

Saya berobat ke dokter Urologi di RS Trimitra, Cibinong pada Rabu, 17 Juli 2019. Dokter memberi resep obat Prostam 30 butir. Apotek rumah sakit mengatakan obatnya tidak tersedia dan merekomendasikan ke apotek Kimia Farma di Sukahati, Cibinong. Karena sudah malam, saya baru sempat mendatangi Kimia Farma Sukahati  hari lain yaitu seminggu kemudian. Ternyata di Kimia Farma sedang kosong pula. Petugas Kimia Farma menghubungi apotek Zentrum di Seblak, Bogor. Pihak apotek Zentrum menjelaskan, waktunya sudah ‘kepepet’ lantas merekomendasikan ke apotek Zentrum di Parung, Bogor. Karena apotek Zentrum di Parung tidak menyahut, petugas Kimia Farma memberikan nomor telpon apotek  tersebut kepada saya untuk diurus sendiri.

“Bayangkan Bung. Seorang lansia berusia 74 tahun harus mondar mandir naik angkot untuk mendapatkan obat yang harganya 600 ribu rupiah itu. Kalau tidak mau repot, ya  beli sendiri di apotek lain.” Keluh sang pasien BPJS. Ia akhirnya memutuskan membeli obat itu dengan cara mencicil menunggu uang pensiun tanggal 1 Agustus 2019.

Pertayaannya, apa pengambilan obat bagi pasien BPJS khususnya lansia bisa dipermudah? Mengapa apotek rumah sakit tidak didrop obat yang cukup sehingga tidak harus ke apotek lain? Semoga menjadi perhatian Bu Menteri  Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk berfikir lebih maju dan mengambil tindakan seperlunya.

Contohlah Faul Dari Aceh

Faul, dari Aceh menjadi juara 1 Liga Dangdut Indonesia 2019 membawa uang tunai 500 juta rupiah sebagai hadiahnya. Ketika ditaya wartawan tanggapannya menjadi juara 1, Faul menyatakan ‘tidak menyangka’ akan menjadi pemenang. Artinya, walaupun sudah bekerja sekuat tenaga, ia merasa peserta-peserta lainnya pantas menjadi juara. Ia tdak merasa yang paling baik diantara peserta-peserta lainnya.

Sikap Faul patut dicontoh oleh mereka yang berkompetisi di bidang apa saja, termasuk politik. Yang menentukan adalah juri atau wasit  Sehingga, ketika wasit menetapkan pemenang  kompetisi  dapat diterima dengan legowo. Kecuali memang ada bukti  kuat wasit melakukan kecurangan. Tentu dapat diusut sesuai ketentua yang berlaku.

Sehubunga dengan melaksanakan pekerjaan pemerintahan, sehebat apapun program-program yang dimiliki belum menjamin terwujudnya kesejahteraan ralyat yang merata. Lihatlah orba yang memeriath 32 tahun tidak berhasil memeratakan kesejahteraan rakyat.

Mantan Ketua MKCalon Anggota DPD

Mantan Ketua MK, Jimly Assidqi, mencalonkan diri menjadi anggota DPD priode mendatang. Ini berita bagus. Rakyat sudah mengetahui kepakaran Jimly dalam bidang Hukum Tata Negara. Kita percaya ia akan terpilih dan menduduki jabatan teratas dalam lembaga DPD. Mudah-mudahan Jimly sudah punya konsep meningkatkan kinerja DPD yang selama ini dinilai rakyat kurang greget karena kurang kewenangan. Kedudukan DPD dan DPR harus dipertegas sehingga jelas kewenangan masing-masing lembaga itu. Apa ya DPD sama dengan Senatnya AS, sehingga anggotanya disebut 'senator' Dimasa lalu ada anggota DPD yang berimprovisasi ikut mengurus masalah permintaan suaka sekelompok masyarakat Papua kepada pemerintah Australia. Padahal kasus seperti itu biasanya diselesaikan antara G to G.

Ketidakjelasan wewenang DPD itu terjadi sejak lama sehingga ketuanya yang pertama, Ginanjar Karta Sasmita pernah mengeluh: kalau tidak ada kewenangan ya dibubarkan saja.

Kita ingin semua lembaga negara berfungsi dengan baik termasuk DPD yang memperjuangkan aspirasi daerah.

Prabowo Tentang RI Dewasa Ini

Capres 02 Prabowo, dalam kampanye di GBK hari Minggu 7 April 2019 menyatakan RI dewasa ini bukanlah RI seperti yang diinginkan Bung Karno dan Bung Hatta` Seperti apa? Tentunya yang tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. Nah, apa RI kita sekarang sudah tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945? Rasanya tidak juga. Kalau yang dimaksud pemerintah yang sekarang belum mampu menciptakan masyarakat adil makmur sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, mungkin benar adanya. Kesenjangan sosial masih terjadi antara mereka yang sudah menikmati kesejahteraan dan yang belum. Tapi sebenarnya, sejak zaman orla sampai sekarang, belum ada pemerintahan yang berhasil mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan yang dicapai selama ini terjadi secara bertahap. Belum ketemu sistemnya untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan. Repelita-repelitanya Orba sudah mencanangkan program 8 jalur pemerataan. Ternyata gagal. Mahasiswa dan massa bangkit lagi tahun 1998 seperti tahun 1966. Ujung-ujungnya Presiden Suharto 'lengser ke prabon'.

Yang diperlukan sekarang adalah sistem mengatasi kesenjangan sosial itu. Gaji PNS yang katanya abdi negara itu tetap saja seperti dulu, tidak cukup untuk membayar ongkos hidup selama sebulan. Di lain pihak kelompok selebritis punya penghasilan tinggi dan mampu membangun rumah mewah. Para guru honorer banyak yang terlambat menerima honor yang tidak seberapa itu. Padahal mereka dijuluki 'pahlawan'.

Sistem apa yang harus diterapkan untuk mengatasi kesenjangan sosial, mungkin ada baiknya belajar kepada Malaysia dan Singapura yang merdekanya belakangan namun duluan dalam mensejahterakan rakyatnya.

Amien Rais Ancam Kerahkan People Power

Tokoh reformasi, Amien Rais mengancam akan mengerahkan 'people power' apabila terjadi kecurangan dalam pemilu 17 April nanti. Ancaman itu dinyatakan Amien Rais dalam sebuah pertemuan di Mesjid Sunda Kelapa Jakarta pada Minggu, 31 Maret 2019. Amien menegaskan, jika terbukti pemilu 17 April dilakukan dengan curang secara terukur, terstruktur dan masif, ia akan mengerahkan people power ketimbang mengajukan gugatan kepada MK.

Pernyataan Amien itu secara tersirat menunjukkan keraguan bahwa KPU akan jurdil dan kurang percaya kepada MK.

Pertanyaannya, siapa yang menilai terjadinya kecurangan dan apa tolok ukurnya? Baik KPU maupun MK adalah lembaga yang dibentuk dengan UU, kedudukannya independen, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Hasil pilpres 2014 juga dinyatakan pihak yang kalah sebagai curang yang dilakukan secara terukur, terstruktur dan masif.Kenyatannya, MK menyatakan hasil pilpres itu syah untuk kemenangan Jokowi-Yusuf Kalla.

Amien Rais adalah tokoh bangsa, mantan Ketua MPR, rasanya kurang pas mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Sekalipun ia berpihak kepada Capres/Cawapres 02, sebagai bapak bangsa ia seyogyanya mengajak rakyat pemilih untuk melaksanakan pemilu secara jurdil dan bertanggungjawab.

Saatnya sekarang semua pihak mematuhi hukum, bertindak sesuai ketentuan yang ada. Kalau dari sekarang ditemukan adanya kecurangan, laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tuduhan Terhadap Jenderal (Purn) Wiranto

Peristiwanya sudah lama terjadi yaitu tahun 1998 berupa unjukrasa mahasiswa berujung dengan pengunduran diri Presiden Suharto. Jenderal (Purn) Wiranto dituduh dalang peristiwa tersebut. Yang menuduh adalah anak buahnya sendiri, Mayjen (Purn) Kivlan Zen dari Kostrad. Alasannya, Wiranto tidak mengerahkan pasukan untuk mengambil alih gedung DPR/MPR dari tangan mahasiswa. Dan pada saat genting pada 5 Mei, Wiranto malah meninggalkan Ibukota pergi ke daerah.

Kepada Aiman Witjaksono dari Kompas TV, Senin malam 1 Apri 2019 Wiranto menjelaskan, ia justru mengamankan Ibukota dengan mendatangkan pasukan dari Jawa Timur. Kalau mau ia dapat mengambilalih kekuasaan dari tangn Presiden Suharto berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan presiden. Surat perintah itu memberi mandat kepada Jenderal Wiranto yang waktu itu menjabat Pangab untuk memulihkan keadaan. Mirip Super Semar yang dikeluarkan Presiden Sukarno tahun 1966. Seorang petinggi ABRI, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono bertanya kepada Wiranto, apa akan segera mengambilalih kekuasaan. Wiranto menjawab tegas: Tidak. Fokusnya adalah mengamankan peralihan kekuasaan dari tangan Presiden Suharto kepada wakilnya BJ Habibie.

Dari keterangan Wiranto itu jelas menunjukkan dirinya seorang demokrat tulen. Ini dibuktikannya dengan mendirikan Partai Hanura dan ikut dalam pemilihan presiden. Nasib mujur belum berpihak kepadanya untuk menjadi presiden.

Bagaimanapun generasi penerus menginginkan sejarah yang bersih dari para pendahulu tidak bimbang akan suatu peristiwa termasuk tuduhan yang didiamkan saja.

Gabut Award Untuk DPR

Ini baru berita. Award atau penghargaan biasanya diberikan atas prestasi seseorang dalam arti yang membawa kemajuan dan membanggakan. Sebaliknya penghargaan yang ini diberikan kepada DPR masa bhakti 2014-2019 yang dinilai kinerjanya terburuk. Mereka dinilai makan gaji buta, disingkat 'gabut'. Tidak jelas apa ada kalangan DPR yang menerima award yang disediakan oleh partai baru, Partai Solidaritas Indonesia, PSI itu. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merasa kasihan kepada PSI yang dinilainya tidak mengerti seluk beluk pekerjaan DPR. Tindakan PSI menyediakan award itu menurut Fahri untuk mencari popularitas belaka.

Pihak DPR mestinya membawa masalah ini ke jalur hukum, supaya tidak ada lagi kelompok masyarakat atau perseorangan yang menilai seenaknya lembaga tinggi negara tanpa dilengkapi data yang lengkap.

Debat Capres 2019 Ke 4

Debat Capres 2019 ke 4 berlangsung di Jakarta Sabtu malam 30 Maret 2019, mempertemukan Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo. Keduanya sama-sama menegaskan kembali hal-hal yang secara umum sudah disampaikan dalam debat-debat sebelumnya. Perbedan pendapat kedua Capres itu antara lain:

Capres 02 menilai pemerintahan Jokowi lemah karena banyaknya korupsi yang melanda kalangan pemerintahan sendiri. Jawaban Jokowi, korupsi justru banyak berkurang sejak 2014 berkat berlakunya sistem yang memperpendak rantai birokrasi. Yang penting, pembenahan sistem terus dilakukan dan pelaku korupsi terus ditindak tegas.

Capres 02 menilai anggaran yang tersedia untuk keperluan pertahanan,keamanan masih kecil dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. TNI yang kuat diperlukan untuk menjaga keutuhan wilayah RI. Di zaman pemerintahan Presiden Sukarno persenjataan yang dimiliki Indonesia terkuat di Asia Tenggara. Jawaban Jokowi, ada keinginan untuk menaikkan anggaran untuk pembelian alutsista, tapi belum menjadi prioritas. Apalagi menurut prakiraan pihak intelijen negara, keadaan aman dan tidak akan terjadi perang dalam 20 tahun mendatang. Capres 02 menyatakan prakiraan tersebut keliru. Prakiraan yang sama pernah dikemukakan para jenderal ditahun 70an, tapi kenyataannya meletus perang di Timtim tahun 1975. Waktu itu dengan pangkat Letnan, Prabowo dikirim ke Timtim.

Perdebatan mengenai masalah pertahanan dan keamanan ini menarik untuk diulas bahwa Presiden Sukarno membangun kekuatan militer dengan membeli alutsista yang canggih dizamannya seperti pesawat'pesawat tempur MIG, kapal selam, kapal-kapal perang jenis fregat dan destroyer, semuanya buatan Soviet.Waktu itu Indonesia sedang bersengketa dengan Belanda memperebutkan Irian Barat. Belanda memang mengobarkan perang tapi hanya di Laut Aru berupa pertempura antara kapal perang kecil milik TNI -AL melawan kapal induk Belanda Karel Dorman. Komodor Yos Sudarso tewas dalam pertempuran itu dengan pesan terakhir sangat terkenal: “Kobarkan semangat pertempuran!” Dunia internasional mengecam Belanda berujung dengan persetujuan menyelenggarakan pepera (penentuan pendapat rakyat) tahun 1969 di Irian Barat. Hasilnya, Belanda harus melepaskan Irian Barat dan mengembalikannya kepada Indonesia.

Prakiraan tidak akan terjadi perang dalam 20 tahun, mungkin maksudnya serbuan terhadap Indonesia seperti dilakukan Belanda tahun 1947-1949. Jangan lupa yang terjadi di Timtim tahun 1975 adalah pengiriman TNI ke wilayah Timtim untuk membantu tiga fraksi sospol yang ingin bergabung dengan Indonesia melawan Fretelin dan Portugal. Jadi bukan kekuatan asing yang menggempur Indonesia.

Presiden Suharto sudah benar dalam membangun kekuatan pertahanan/keamanan secukupnya namun efektif dan mampu mengatasi setiap ancaman yang timbul di wilayah Indonesia manapun. Inilah agaknya yang dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan dizaman reformasi.

Perbedaan pendapat kedua capres bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan untuk dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Isu Kiamat Di Jawa Timur

Isu kiamat akan terjadi tahun 1922 merebak di Jawa Timur mengakibatkan warga dari sejumlah kecamatan menyelamatkan diri ke sebuah pesantren di Malang. Mereka menjual rumah seperempat dari harga sebenarnya demi cepat-cepat menyelamatkan diri. Pesantren tempat berlindung itu menjadi pilihan karena yakin dengan keterangan kiyai pemilik pondok yang menjamin aman berada di lingkungan pesanatrennya. Warga yang datang berlindung diwjibkan membayar 5 juta rupiah per KK dan membawa sembako untuk persediaan. Uang 5 juta rupiah antara lain untuk membangun tempat penampungan baru, termasuk pembayar listrik.

Ada dua hal yang menonjol dalam peristiwa ini. Pertama, ada kiyai pemilik pesantren yang yakin dengan pendapatnya bahwa kiamat akan terjadi tahun 1922. Kedua, ada warga yang pengetahuan Islamnya sangat dangkal sehingga percaya saja dengan pendapat seorang kiyai.

Pemerintah sudah bergerak untuk mencegah terjadinya eksodus ke pesantren di Malang, khususnya Pemda provinsi Jawa Timur yang gubernurnya sangat paham dengan masalah Islam. Sambil memberi pengertian kepada waga yang pengetahuan Islamnya sangat minim, sebaiknya kiyai pemilik pesantren di Malang harus dimintai pertanggungjawabannya. Seorang kiyai bisa saja berpendapat, namun kalau membuat resah masyarakat, sang kiyai harus dihentikan dan diberi sanksi.

Pemahaman yang standar menurut para ulama tentang kiamat adalah bahwa tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya. Tanda-tanda kiamat memang sudah terlihat, tetapi tanda-tanda itu tampak sejak zaman Nabi Muhammad SAW Ungkapan bahwa 'kiamat sudah dekat' adalah menurut ukuran waktu akhirat yang satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lagi pula kalau kiamat terjadi, masa pesantren di Malang selamat, padahal bumi hancur?

Pemilu Serentak 2019 20 Hari Lagi

Pemilu serentak 2019 tinggal 20 hari lagi. Para peserta dari partai-partai politik sibuk berkampanye untuk menarik rakyat memilih mereka. Berbagai janjipun disampaikan. Ada partai yang memperlihatkan kegiatan membantu rakyat khususnya para pedagang kecil dengan menyumbang pelbagai sarana yang diperlukan seperti gerobak dorong. Ada pula petinggi partai yang memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan ikut panen padi di sawah. Selebihnya menampilkan semboyan-semboyan seperti: pilih partai kami yang anti korupsi dan anti poligami.

Khusus pemilihan presiden dan wakilnya, tidak begitu sulit menentukan pilihan. Mereka sudah berdebat, sehingga dapat diketahui mana yang cuma mengumbar janji dan mana pula yang berbicara berdasar fakta. Rakyat Indonesia sudah semakin cerdas, tentu akan memilih capres/cawapres berdasarkan fakta apa yang sudah dicapai selama ini berdasar hasil;hasil penelitian lembaga-lembaga survey dalam dan luar negeri.

Yang repot adalah memilih para caleg karena rekam jejak mereka tidak jelas. Kemungkinannya rakyat akan melihat partai-partai yang mengusung para caleg itu. Partai-partai yang petingginya bermasalah seperti terlibat narkoba atau docokok KPK, nampaknya tidak akan dipilih rakyat. Ini pendapat orang awam atau bahasa kerennya 'man on the street;. Bagaimanapun yang menentukan adalah gerak hati para pemilih dalam pemilu serentak 2019 nanti.

Ketika Dokter Pergi Seminar

Seorang pasien yang gagal bertemu dokternya di RSUD Cibinong pada 23 Maret 2019 berlkisah sebagai berikut.

Saya bangun pukul 03.00 pagi mempersiapkan diri untuk berobat ke dokter. Persiapan itu meliputi mandi, minum dan makan cemilan pengganti sarapan. Pukul 04.25 taxi tiba langsung berangkat dan tiba di RSUD satu jam kemudian. Saya sengaja datang pada jam tersebut karena pukul 05.00 sudah banyak pasien yang datang, sekalipun antrian mengambil nomor baru resmi pukul 06.30. Pasien yang datang duluan meletakkan sesuatu di lantai seperti botol minuman, sendal dan tas kecil mulai dari depan pintu masuk. Benda-benda itu antri sebelum pemiliknya sendiri antri. Unik memang.

Antrian pasienpun dimulai sesuai jadwal, sayapun dengan sabar bergerak menuju mesin yang mengeluarkan nomor antrian untuk menemui dokter..Setelah berada di depan mesin, petugas mengatakan dokter yang saya tuju tidak masuk karena ikut seminar. Bersamanya juga ada dua dokter lagi yang juga tutup, mungkin menghadiri seminar yang sama.

Dengna rasa kecewa sayapun meninggalkan RSUD pulang naik angkot dan kereta api, 4 jam baru sampai di rumah. Naik angkot dan kereta api saya hanya mengeluarkan 40 ribu rupiah, sedangkan naik taksi 200.000 rupiah. Sangat melelahkan dan kecewa bagi seorang lansia seperti saya. Hal ini tidak akan terjadi seandainya asisten dokter yang menulis surat rekomendasi memeriksa dulu, apa pada tanggal yang ditentukan dokter buka praktek atau ada kegiatan lain..

KPK Cokok Ketum PPP

Ketum PPP Romahurmuziy dicokok KPK dalam OTT di Hotel Bumi Surabaya pada Jum'at 15 Maret 2019. Ia dinyatalan KPK sebagai tersangka kasus suap melicinkan jalan bagi dua PNS untuk menduduki jabatan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kakankemag Kediri. Kasus ini agak ganjil karena promosi jabatan di sebuah kementerian tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPR, begitu juga partai politik. Ada dugaan, Romahurmuziy berperan sebagai tpkph berpengaruh di ligkunga Kementerian Agama dalam menentukan PNS yang lolos seleksi menduduki suatu jabatan.

Terlepas dari peran yang dimainkan Romahurmuziy, kenyataannya Ketum PPP itu sudah ditetapkan tersangka oleh KPK bersama dua pejabat yang sudah menduduki jabatan mereka berkat 'pengaruh' Romahurmuziy.

Bagaimanapun praduga tak bersalah harus diberlakukan terhadap ,Romahurmuziy sampai ada keputusan pengadilan nanti.

Yang perlu dipelajari adalah kerjasama antara Romahurmuziy dengan pihak panitia seleksi jabatan di Kementerian Agama. Jika kerjasama itu nanti terbukti benar adanya, pihak panitia seleksi jabatan Kementerian Agama harus dikenakan sanksi.

Kita berharap Romahurmuziy tidak bersalah. Namun jika benar adanya keterlibatan Ketum PPP itu dalam menentukan pejabat di lingkungan Kementerian Agama, maka kariernya sebagai politisi akan berakhir. Pasal 11 ART PPP menyatakan kasus yang dilukiskan sebagai'musibah besar' bagi PPP akan memberhentikan Romahirmuziy dari jabatannya sebagai Ketum.

KPK Cokok Ketum PPP

Ketum PPP Romahurmuziy dicokok KPK dalam OTT di Hotel Bumi Surabaya pada Jum'at 15 Maret 2019. Ia dinyatalan KPK sebagai tersangka kasus suap melicinkan jalan bagi dua PNS untuk menduduki jabatan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kakankemag Kediri. Kasus ini agak ganjil karena promosi jabatan di sebuah kementerian tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPR, begitu juga partai politik. Ada dugaan, Romahurmuziy berperan sebagai tpkph berpengaruh di ligkunga Kementerian Agama dalam menentukan PNS yang lolos seleksi menduduki suatu jabatan.

Terlepas dari peran yang dimainkan Romahurmuziy, kenyataannya Ketum PPP itu sudah ditetapkan tersangka oleh KPK bersama dua pejabat yang sudah menduduki jabatan mereka berkat 'pengaruh' Romahurmuziy.

Bagaimanapun praduga tak bersalah harus diberlakukan terhadap ,Romahurmuziy sampai ada keputusan pengadilan nanti.

Yang perlu dipelajari adalah kerjasama antara Romahurmuziy dengan pihak panitia seleksi jabatan di Kementerian Agama. Jika kerjasama itu nanti terbukti benar adanya, pihak panitia seleksi jabatan Kementerian Agama harus dikenakan sanksi.

Kita berharap Romahurmuziy tidak bersalah. Namun jika benar adanya keterlibatan Ketum PPP itu dalam menentukan pejabat di lingkungan Kementerian Agama, maka kariernya sebagai politisi akan berakhir. Pasal 11 ART PPP menyatakan kasus yang dilukiskan sebagai'musibah besar' bagi PPP akan memberhentikan Romahirmuziy dari jabatannya sebagai Ketum.

Tabloid Indonesia Barokah Diadukan Ke Dewan Pers

Tabloid Indonesia Barokah diadukan Badan Pemenangan Nasional Capres/Cawapres 2 ke Dewan Pera karena dinilai memojokkan pasangan Prabowo/Sandi. Dewan Pers masih mempelajari pengaduan tersebut, belum memutuskan apapun.Yang jelas tabloid tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers begitu juga Kominfo. Pihak Dewan Pers lewat media massa meminta pemilik tabloid menjaga marwah pers. Itu berarti mematuhi kode etik jurnalistik dengan hanya memuat informasi sesuai fakta, objektif dan tidak menyudutkan pihak tertentu.

Sejauh ini Indonesia Barokah diedarkan gratis ke sejumlah mesjid. Kesimpulaannya, penerbitnya punya dana yang banyak. Kalau begitu apa motifnya? Dewan Pers harus bertindak tegas jika nanti terbukti bahwa Indonesia Barokah tidak mematuhi kode etik jurnalistik dan bersifat liar. Mengetahui siapa di belakang penerbitan Indonesia Barokah perlu agar tidak ada sangkaan bahwa pendukung Capres/Cawapres 1 yang bermain.

KPU Ubah Format Debat Capres/Cawapres

Komisi Pemilihan Umum -KPU- akan mengubah format debat Capres/Cawapres putaran kedua nanti, sesuai dengan masukan dari masyarakat. Antara lain suasana akan dibuat santai, misalnya dengan menyediakan sofa untuk kedua pasang calon dan tanda waktu dengan menggunakan lampu hijau, kuning dan merah. Diharapkan dengan perubahan itu nanti kedua pasang calon dapat mengungkap substansi permasalahan, bukan cuma sekedar mengatakan'akan melakukan ini' atau akan 'melakukan itu'. Selain itu yang namanya debat, harus ada kritik atas wacana yang diajukan lawan. Contohnya, bagi yang menentang impor pangan mestinya bisa menjelaskan bagaimana mengatasinya, padahal produksi dalam negeri tidak cukup. Begitu juga yang ingin memperbaiki kesejahteraan PNS, mestinya menjelaskan sistem apa yang akan diterapkan dan dari mana dana diperoleh. Ketika dalam debat lalu pasangan Capres.Cawapres 1 dikritik karena yang terlibat korupsi ternyata dari kalangan partai-partai pendukung pemerintah. Ini juga harus dijelaskan, mengapa masih bisa terjadi, apakah sistem pengawasan yang belum jalan, selain memang disebabkan mentalitas yang bobrok.

Ringkasnya, rakyat yang sudah cerdas sekarang menginginkan kedua pasang calon mengungkap permasalahan secara realistis dengan menampilkan fakta dan data di lapangan berdasarkan hasil penelitian lembaga-lembaga peneliti yang terpercaaya. Semoga!

Ahok Bebas

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, lebih akrab dengan sapaan Ahok, bebas 24 Januari lalu setelah menjalani hukuman penjara dua tahun. Ia dihukum atas tuduhan penistaan agama Islam karena menyebut-nyebut surah Almaidah ayat 51 dalam pidatonya di hadapan masyarakat di Jakarta Utara. Sebagian pakar Islam termasuk MUI menilai Ahok memang menista agama. Sebaliknya sebagian lagi menyatakan tidak menista agama. Jaksa menuntut Ahok hukuman percobaan sedangkan hakim malah memperberatnya dengan hukuman dua tahun penjara.

Dari pandangan Islam rupanya sudah takdir bagi Ahok untuk mendekam dua tahun dalam penjara terlepas dari benar tidaknya ia bersalah. Pada awal kemerdekaan dulu, Belanda menghukum buang para pemimpin Inonesia. Menurut penjajah tindakan itu benar. Sedangkan menurut kaum republik tindakan itu keliru. Belanda menghukum para pemimpin dari sebuah negara berdaulat.

Ada hikmah dibalik suatu kejadian. Ahok harus bisa mengambil hikmah dengan mengintrospeksi diri antara lain bicara hati-hati, apalagi menyangkut agama. Biarlah para pakar saja yang bicara. Selain itu Ahok harus berlatih bicara lunak, tidak kasar apalagi marah-marah.

Masyarakat awam menilai, kalau Jokowi menang nanti, ia akan diangkat menjadi anggota kabinet. Jika itu terjadi, Tuhan mengganti penderitaan Ahok di penjara

dengan sesuatu yang lebih baik Wallahua'lam bissawab!

Gatot Nurmantio Keberatan

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, keberatan fotonya ikut dipajang dalam baliho pemenangan capres/cawapres 2 terletak di Solo. Ia minta fotonya itu ditiadakan karena pihak panitia pemenangan capres/cawapres 2 tidak pernah meminta persetujuannya. Lagi pula Gatot baru akan menentukan pilihan di bilik suara pada April nanti.. Keberatan Gatot itu ditanggapi positif cawapres 2, Sandiaga Uno, dengan mengatakan akan memenuhi permintaan Gatot tersebut.

Kekeliruan bisa saja terjadi khususnya anggapan bahwa semua pensiunan TNI mendukung capres/cawapres 2.

Konfirmasi diperlukan oleh semua pihak agar pemilu serentak nanti tetap bermutu

Dua Pemimpin KPK Diteror

Dua pemimpin KPK masing-masing Agus Raharjo dan Laode M. Syarif diteror dalam bentuk menggantungkan bom palsu di pagar rumah dan melemparkan bom molotov di rumah lainnya. Tidak ada korban. Bagaimanapun cukup menghebohkan karena untuk ke sembilan kalinya jajaran KPK mendapat ancaman. Dua tahun lalu, penyidik KPK, Novel Baswedan disiram air keras sehingga sebelah matanya rusak.Sampai sekarang polisi belum berhasil mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Presiden Jokowi menyatakan tidak ada toleransi terhadap pelaku teror dan memerintahkan Kapolri untuk mengusutnya dengan tuntas.

Teror terhadap jajaran KPK ini merupakan tantangan serius bagi Polri mengerahkan segala kemampuan untuk menangkap pelaku-pelakunya. Kalau Polri dengan mudah menemukan pembuat dan penyebar berita hoax menyangkut 7 container surat suara yang sudah dicoblos, rupanya pelaku teror terhadap KPK agak sulit mengungkapnya. Namun kita percaya Polri akan berhasil mlaksanakan tugasnya sehinga dapat diketahui siapa berada di balik teror tersebut.

Kepada seluruh jajaran KPK masyarakat berharap tidak kendor dalam memeberantas korupsi yang menggerogoti uang rakyat.

Indonesia Punah Tahun 2030

Menghebohkan pernyataan Capres 2, Prabowo, bahwa berdasarkan penelitian orang di luar negeri, Indonesia akan punah Tahun 2030. Untuk mencegah itu perlu pemerintah Indonesia yang kuat, dengan kata lain pemerintahan yang sekarang harus diganti. Benar tidaknya hasil penelitian seperti itu, wallahua'lam bissawab. Yang jelas menimbulkan pelbagai tanggapan setuju dan tidak setuju. Kubu Capres 1 menilai pernyataan Prabowo itu pesimistis. Bangsa Indonesia sudah sepakat untuk berada dalam negara Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928. Tidak ada alasan bagi Indonesia punah dan kembali ke zaman silam terpecah-pecah, seperti yang dialami Uni Soviet dan Yugoslavia.

Indonesia sekarang ini memang belum sejahtera seperti yang diidam-idamkan. Angka kemiskinan masih merisaukan. Lapangan kerja masih belum banyak tersedia, sehingga terjadi eksodus ke luar negeri. Banyak terjadi peristiwa yang menyedihkan seperti penganiayaan bahkan kehilangan nyawa. Hutang luar negeri bertrilyun-trilyun rupiah. Impor pangan terus berlanjut karena produksi pangan dalam negeri tidak cukup.Siapapun juga yang memerintah tidaklah mudah mengatasinya. Tidak ada jaminan dalam 5 tahun dapat terselesaikan.

Yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK sudah banyak kemajuan/Ukurannya adalah hasil penelitian lembaga independen dalam dan luar negeri yang memperlihatkan adanya kemajuan itu di pelbagai bidang. Jangan hanya melihat sebagian-sebagian saja, seperti harga-harga sembako yang naik terus.Sebab kenaikan harga-harga itu tergantung pada mekanisme pasar. Bandingkan keadaan sekarang dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, apa maju atau mundur. Bandingkan juga dengan negara-negara berkembang lainnya, apa Indonesia benar-benar terpuruk atau sebaliknya lebih baik dari mereka.

Adalah Bung Hatta yang dalam tahun 60an pernah mengingatkan bahwa Indonesia hampir bangkrut karena tabiat para penguasa yang menghambur-hamburkan uang negara. Menjelang kejatuhan orla, inflasi Indonesia mencapai 350 %. Bandingkan dengan sekarang yang inflasinya berada dibbawah 5%.

Yang percaya bahwa Indonesia akan punah tahun 2030 adalah orang pesimis yang kurang pede mengatasi kesulitan. Selama rakyat Indonesia setia kepada Sumpah Pemuda tahun 1928, insyaallah Indonesia tidak akan punah.