Pertemuan Presiden Jokowi Dengan Para Menlu dan Panglima Malaysia Dan Philipina

Presiden Jokowi menurut rencana akan bertemu dengan para menlu dan panglima militer Malaysia dan Philipina pada awal Mei 2016 untuk membicarakan cara-cara mengatasi perompakan di laut perbatasan ketiga negara. Belakangan ini kegiatan para perompak semakin meningkat dengan tujuan utama meminta uang tebusan yang tidak sedikit. Gagal mendapat uang tebusan, para perompak membunuh sandera. Ini tidak bisa dibiarkan. Ketiga negara perlu bekerjasama mengatasinya. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengadakan patroli bersama di laut yang rawan perompakan, khususnya di sekitar kepulauan Sulu. Dalam hubungan ini kapal-kapal patroli ketiga negara hendaknya bebas memasuki wilayah perairan tempat para perompak melarikan diri. Sebab kalau hanya sampai perbatasan laut negaranya sendiri, perompak sempat lolos sedangkan kapal patroli dari negara tempat laut berada masih jauh. Namanya kerjasama, seyogyanya kapal-kapal patroli Indonesia dibenarkan masuk laut Malaysia dan Philipina, begitu juga sebaliknya.

Yang paling penting sekarang adalan usaha membebaskan para sandera WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di wilayah Philipina. Pemerintah Philipina tampak bekerja keras menggempur para perompak, namun belum berhasil. Mestinya, pemerintah Philipina berfikir realistis dengan meminta bantuan militer Indonesia. Komando pembebasan tetap dipegang oleh militer Philipina, sedangkan militer Indonesia hanya sebagai pendukung. Ini juga berlaku sebaliknya, jika ada warga negara Philipina atau Malaysia yang disandera perompak di wilyah laut Indonesia.

Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan para menlu dan panglima militer Malaysia dan Philipina nanti semoga membuka hati dan fikiran untuk melakukan kerjasama yang realistis dan praktis. Walaupun, masing-masing negara punya konstitusi yang tidak mengizinkan militer asing beroperasi di dalam negeri sendiri.