Tindak Lanjut Laporan ICW Kepada MKD

Belum terdengar tindak lanjut laporan ICW kepada Mahkamah Kehormatan Dewan –MKD- DPR pada 30 Juni 2016 tentang pelanggaran kode etik oleh dua anggota DPR masing-masing Fadli Zon dan Rachel Maryam. Fadli Zon dan Rachel Maryam dilaporkan menggunakan katebelece dari setjen DPR berupa surat permintaan kepada kedubes-kedubes RI di Washington dan Paris agar memberikan fasilitas kunjungan kepada keluarga kedua anggota DPR tersebut. Fadli Zon  minta pendampingan bagi putrinya selama berada di New York pada 12 Juni sampai 12 Juli 2016, begitu juga untuk Rachel Maryam selama seminggu berada di Paris pada bulan Maret 2016. Kedua anggota DPR itu dinilai melanggar kode etik tatib DPR yang tidak membenarkan menggunakan jabatan untuk keperluan pribadi. Baik Fadli Zon maupun Rachel \Maryam sudah mengklarifikasi bahwa mereka hanya minta bantuan kepada Kedubes RI dalam batasan wajar, tidak merugikan negara. Fadli Zon malah membayar dua juta rupiah kepada Kosulat RI di New York melalui Kemlu di Jakarta untuk mengganti biaya transport yang dikeluarkan pihak Konsulat RI untuk putri Fadli Zon.

Pihak ICW menjelaskan, tidak meminta kedua anggota DPR itu dipecat melainkan memproses laporan dari masyarakat dalam hal ini ICW kemudian memutuskan apa memang terjadi pelanggaran kode etik.

Tindakan ICW dapat dipahami agar para anggota DPR dan keluarganya yang ke luar negeri menyadari layanan apa saja yang dapat mereka peroleh. Jangan sampai terjadi, permintaan anggota DPR membuat pusing dan menambah pekerjaan Kedubes-kedubes RI. Jangan pula menimbulkan anggapan bahwa anggota DPR dan keluarganya pantas mendapat perlakuan istimewa di luar negeri.

MKD sebaiknya menentukan sikap atas laporan ICW itu.