Pemanggilan RRI Oleh Komisi I DPR Dinilai Keliru

Rencana pemanggilan RRI oleh Komisi I DPR sehubungan hasil  hitung cepat –HC-pilpres 2014 dilakukan lembaga penyiaran publik itu, menuai kritik pelbagai kalangan yang menilainya keliru. Ray Rangkuti dari Lingkar Madani mengatakan, hasil HC RRI tidak bisa dikatakan tidak netral dan syah sejauh metodologi dan riset dlakukan transparan dan bertanggungjawab. Mahfud menilai keliru langkah DPR memanggil RRI. “Terlalu dipaksakan menghubungkan netralitas RRI dengan hasl HC. Seorang pengamat menilai pemanggilan sehubugan HC, merupakan intervensi terhadap pekerjaan RRI. Sedangkan komunitas internet menentang pemanggilan RRI sambil melancarkan gerakan ‘save RRI’. Mengapa terjadi gerakan seperti itu, konon  ada isu yang menyebutkan RRI akan dibubarkan gara-gara masalah HC.

Alasan pemanggilan, menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, karena RRI menayangkan  hasil  HC di sejumlah lembaga penyiaran. “RRI bukanlah lembaga survey resmi dan sebagai lembaga penyiaran publik harus menjaga netralitasnya,” ujar Mahfud.

Lain lagi anggota Komisi I DPR,Max Sopacua, yang menilai pemanggilan RRI sebagai wajar. “RRI selama ini menggunakan  APBN untuk siaran, bilangnya uang nggak cukup, kok bisa melakukan survey. Dari mana anggarannya?” Petinggi Partai Demokrat yang dulu konco pelangkin para reporter olah raga RRI berpendapat, “Sumber pendanaan lebih penting untuk diketahui, daripada soal memihak atau tidak memihak.” Dua anggota Komisi I DPR punya keterangan berbeda. Yang satu soal anggaran dan yang satu lagi soal netralitas g menjadi alasan pemanggilan RRI oleh DPR.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin membantah rencana memanggil RRI. “Memanggil seseorang atau lembaga ke DPR, harus dengan persetujuan semua fraksi di Komisi I,” tegas TB Hasanuddin. Jadi, belum ada kepastian. Boleh jadi hanya keinginan segelintir anggota Komisi I yang mungkin merasa dirugikan dengan hasil HC pilpres 2014 yang dilakukan RRI.Hasil HC itu: Jokowi-JK unggul 52,71% terhadap Prabowo-Hatta 47,29%.

Beberapa anggota Komisi I yang berhasrat untuk mempersoalkan kegiatan RRI dalam HC pilpres 2014 seharusnya berfikir secara objektif, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga mendapat simpati dan dukungan masyarakat luas.