Seandainya Saya Menjadi Anggota DPD RI

Seandainya saya menjadi anggota DPD RI, terlebih dulu saya pelajari tugas-tugas yang harus dilaksanakan lembaga perwakilan daerah itu. Dengan demikian saya akan dapat membuat rencana kerja saya sendiri baik dalam usaha memajukan daerah yang saya wakili maupun  daerah-daerah lainnya secara keseluruhan. Dalam sidang tahunan DPD RI saya akan menyampaikan hal-hal menyangkut perkembangan yang terjadi di daerah yang saya wakili dan juga sumbang saran tentang isu daerah yang sedang hangat menjadi perbincangan. Sebagai anggota DPD RI saya akan hemat bicara kepada publik, tidak ‘asbun’ mengomentari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas DPD RI.

Tugas-tugas DPD RI

Beberapa isu penting yang menjadi tanggungjawab DPD RI untuk mengawasinya adalah pelaksanaan otonomi daerah, pemekaran daerah, penggunaan anggaran bagi pendidikan dan kesehatan.

a). Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah masih bermasalah di mana-mana, belum sesuai dengan harapan. Sebuah kabupaten merasa berhak mengatur dirinya sendiri, sehingga terlepas dari keikutsertaan Pemda Tk. I dan Pusat. Ketika suatu permasalahan muncul di sebuah kabupaten barulah heboh mencarikan jalan keluarnya. Karena itu perlu ditegaskan lagi pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Daerah Tk.I dan Daerah Tk.II.

b). Pemekaran Daerah

Pemekaran Daerah yang terjadi selama ini ternyata tidak mencapai sasaran. Pemekaran daerah belum mampu memperlancar urusan pembangunan di daerah bersangkutan yang berujung dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Yang terjadi adalah penambahan pejabat di lingkungan PNS dan peningkatan kesejahteraan pejabat-pejabat di daerah pemekaran baru. Malah ada daerah kabupaten yang baru dimekarkan, Bupatinya menempati rumah mewah yang sungguh tidak sesuai dengan keadaan rakyatnya yang masih melarat. Sebab itu DPD RI perlu mempelajarinya sungguh-sungguh, melalui penelitian  lembaga survey yang profesional. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemekaran sebuah daerah pantas dilanjutkan atau sebaliknya digabung kembali dengan daerah asalnya.

c). Anggaran Pendidikan

Masih banyak masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan pendidikan. Masyarakat masih merasakan kesulitan dalam  menyekolahkan anak-anaknya karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Harus dicari tahu penyebabnya, apakah anggaran yang disediakan pemerintah tidak mencukupi atau ada sebab lain, misalnya keinginan sejumlah sekolah mencari keuntungan. Kalau masalahnya bersumber dari anggaran yang disediakan pemerintah, DPD RI harus ikut mencarikan penyelesaiannya. Selain itu yang memilukan adalah robohnya sekolah di banyak tempat yang walaupun sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat, tetap saja tidak berdaya mengatasinya dengan cepat.

d). Anggaran Kesehatan

Sinisme yang berbunyi ‘orang miskin tidak boleh sakit’ sekarang tampaknya masih berlanjut. Media banyak mengisahkan tentang sulitnya keluarga miskin berobat karena ketiadaan biaya. Hal itu seharusnya tidak boleh lagi terjadi karena pemerintah sudah menjamin ‘orang miskin boleh sakit’.DPD RI patut menyelidikinya apakah kesengsaraan yang masih dialami keluarga miskin itu bersumber dari kurangnya anggaran yang tersedia atau penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Itulah beberapa masalah yang harus selalu saya pantau, khususnya di daerah yang saya wakili. Pemantauan harus dilakukan secara akurat, sehingga ketika diajukan ke DPR RI menjadi bahan yang berharga untuk digunakan ketika ‘Rapat Dengar Pendapat’ dengan pihak pemerintah. Saya tidak perlu bicara macam-macam kepada publik, untuk menunjukkan bahwa tidak benar DPD RI tidak ada kerjaan.