TKI Diobral Di Malaysia

Lagi negeri jiran kita, Malaysia, melecehkan bangsa Indonesia melalui iklan yang mengobral TKI, khususnya pembantu rumah tangga. Iklan itu menawarkan TKI seharga 7 ribu ringgit. Bagi peminat diberikan potongan sampai 40 persen. Dalam iklan juga disebutkan nomor telpon yang dapat dihubungi.

Iklan yang ditulis dalam bahasa Inggeris itu keruan saja membuat heboh. Menlu Marti Natalegawa meminta rekannya Menlu Malaysia menyelidiki masalah tersebut. Diperoleh jawaban, pemerintah Malaysia mengecam pihak yang mengedarkan iklan . Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menyatakan bahwa iklan itu liar, belum diketahui pembuat dan pengedarnya. Jelas bahwa iklan itu bukan berasal dari instansi resmi Malaysia, melainkan agen yang menyalurkan TKI.Logikanya, jika menawarkan TKI melalui iklan tentu agen yang bersangkutan sudah punya cadangan TKI yang bisa disalurkan sesuai harga yang disepakati. TKI itu bisa saja sudah berada di Malaysia, bisa juga masih di Indonesia.

Praktek penyaluran TKI melalui iklan itu tentu saja bertentangan dengan cara-cara penyaluran resmi yang dilakukan pemerintah selama ini. Penyaluran secara resmi TKI itu pun masih bermasalah, sehubungan perlakuan buruk majikan di Malaysia terhadap TKI. Sering terjadi penganiayaan, mengakibatkan TKI tewas atau pulang dalam keadaan cacat.

Protes dan minta klarifikasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia, tidaklah cukup. Masalahnya harus diusut tuntas untuk mengetahui siapa pelaku yang mengeluarkan dan menyebarkan iklan. Pemerintah Malaysia harus bersungguh-sungguh  menyelesaikannya dengan menghukum pihak yang terlibat. Jangan cuma ikut heboh, menyesalkan dan berjanji menindak, tapi lama-lama dilupakan begitu saja. Ingat kasus perkosaan 12 orang terhadap seorang perempuan Indonesia beberapa tahun lalu. Begitu juga penganiayaan wasit Indonesia oleh sekelompok polisi Malaysia. Sampai sekarang tidak jelas kesudahannya. Tuntutan sekelompok pengunjukrasa di Jakarta agar pemerintah Indonesia bertindak tegas, memang harus diindahkan. Jika pemerintah Malaysia tidak mengusut tuntas

 dan menghukum yang berbuat, itu sama saja dengan melecehkan bangsa Indonesia.

Tindakan moratorium pemerintah Indonesia dalam masalah TKI ini tampaknya tidak membuat Malaysia mengubah sikap menjadi menghormati bangsa Indonesia. Kalau begitu, pengiriman TKI ke Malaysia sebaiknya dihentikan saja.[