PKS Diluar Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera –PKS- ditegaskan sudah berada di luar koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Penegasan disampaikan oleh  Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha hari Jum’at 21 Juni 2013, sehubungan penolakan  PKS menyetujui RUU APBN P 2013 menjadi UU. Sikap PKS itu berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya. Menurut Pasha, dalam koalisi jelas ada semangat kebersamaan. Jadi bagi partai yang tidak mendukung terbuka untuk mengundurkan diri. “Kalau tidak mengundurkan diri, keberadaan partai itu sudah berakhir atau selesai,” tegas Pasha. Lantas, bagaimana keberadaan tiga menteri asal PKS di kabinet? Logikanya, karena sudah tidak berkoalisi lagi mereka juga selesai sebagai anggota kabinet. Kenyataannya, sampai Minggu, 23 Juni 2013 tidak ada kader PKS yang mundur dari kabinet. Seolah-olah mereka tidak ada kaitannya dengan sikap PKS di Parlemen.

Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, dalam kode etik koalisi yang disepakati 29 Mei 2013, tidak ada keharusan menarik diri dari kabinet bagi partai yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Penegasan  Hidayat Nur Wahid benar, dalam kode etik  tidak ada penegasan bahwa menteri-menteri dari partai yang tidak mendukung kebijakan pemerintah menyatakan pengunduran diri. Dalam kode etik disebutkan, ‘Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut  keberadaan  parpol bersangkutan dalam koalisi dan perwakilannya di kabinet.’

Ini sebetulnya soal teknis. Keberadaan menteri dari parpol kan karena mendukung pemerintah. Mana ada kader partai oposisi yang duduk dalam kabinet. Yang lazim, ketika partai koalisi menentang kebijakan pemerintah di parlemen, otomatis menteri asal partai tersebut mengundurkan diri. Sekarang, tindakan tegas Presiden memang diperlukan untuk dengan resmi menyatakan bahwa PKS sudah tidak berkoalisi lagi dan menteri-menteri asal partai tersebut tidak lagi menjadi anggota kabinet. Disusul dengan penunjukkan tiga menteri baru yang non PKS. Kalau tidak, akan terulang lagi dimasa depan, partai koalisi yang membangkang tetap punya wakilnya di kabinet. Kecuali memang akan tetap dibiarkan untuk menunjukkan bahwa koalisi partai pendukung pemerintah di Indonesia tampil beda dibandingkan dengan negara-negara lain.