Debat dua pasang Capres-Cawapres 2014 berlangsung Senin, 9
Juni lalu di Balai Sarbini, Jakarta, disiarkan langsung sejumlah TV. Para pakar
menilai, Prabowo-Hatta berbicara secara
normatif dalam membahas thema ‘Pembangunan Demokrasi, Pemerintah Bersih dan
Kepastian Hukum’. Sebaliknya Jokowi-JK lebih kepada praktek di lapangan.
Mengenai demokrasi Prabowo-Hatta
berpendapat: membutuhkan pendidikan politik, harus produktif bukan destruktif
dan demi kemakmuran rakyat dengan mencegah kekayaan a mengalir ke luar.
Jokowi-JK berpendapat, untuk kesejahteraan, mendengar suara rakyat dan
melaksanakannya, harus dilakukan dengan cara dialog dan musyawarah
.
Tidak ada penjelasan, apa jawaban kedua Capres-Cawapres sudah
memenuhi harapan panitia penyelenggara yang menyusun pertanyaan. Menurut hemat
kita, kata ‘membangun demokasi’ bermakna, demokrasi Indonesia masih memerlukan
peningkatan kualitas. Misalnya, apakah DPR sudah melaksanakan fungsinya sesuai
UUD 45,apakah DPD masih diperlukan keberadaannya atau sebaliknya diperkuat
kewenangannya.
Yang menarik, tidak ada dari kedua pasangan Capres-Cawapres
yang mempersoalkan model demokrasi Indonesia sekarang dan yang akan datang.
Dizaman Orla, Indonesia meganut ‘Demokrasi Liberal’ dan ‘Demokrasi Terpimpin’.
Dizaman Orba, diberi nama ‘Demokrasi Pancasila’. Sedangkan dizaman reformasi,
belum ada namanya.
Tidak dipersoalkannya keberadaan demokrasi Indonesia
sekarang ini,menunjukkan kedua pasangan Capres-Cawapres cukup puas dan tidak
akan kembali menggunakan demokrasi model lama. Sebab ada juga kekhawatiran
sementara pihak, ada pasangan yang akan menerapkan kembali sistem Orba yang
mengaku melaksanakan ‘Demokrasi Pancasila’.
Salah satu pertanyaan menarik diajukan pemandu Zainal Arifin
Mochtar dari Universitas Gajah Mada adalah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Pendek dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai pengganti GBHN. Apa akan membuat baru atau melanjutkan yang
sudah ada sekarang? Pasangan Jokowi-JK
menjawab: melanjutkan yang sudah ada.
Sehingga, siapapun yang memerintah menggunakan rencana pembangunan yang
berkesinambungan.
Upaya menciptakan pemerintahan bersih, kedua pasangan sepakat untuk lebih selektif
memilih aparat pemerintah. Ditambahi oleh Prabowo-Hatta: menjamin kualitas
hidup pejabat negara . Itu berarti, kalau pasangan Prabowo-Hatta menang,
PNS-TNI-Polri dan pensiunannya, boleh mengharap gaji mereka akan sesuai dengan
kebutuhan hidup nyata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar