Istilah Penyeimbang Muncul Lagi

Adalah Emil Salim yang pada awal reformasi  mempromosikan istilah ‘penyeimbang’ untuk  anggota-anggota DPR dari parpol-parpol yang tidak duduk dalam kabinet. Istilah itu untuk pengganti  kata ‘oposisi’ yang dinilai tidak sesuai dengan praktek demokrasi di Indonesia. Tidak begitu lama istilah itu disebut-sebut orang untuk kemudian menghilang. Apalagi ketika PDIP menyatakan diri sebagai partai oposisi usai pilpres 2004, orang lebih suka menyebut ‘oposisi’ ketimbang ‘penyeimbang’.

Bersamaan dengan itu muncul pula istilah ‘koalisi’ yang diartikan sebagai kumpulan partai yang duduk dalam kabinet dan yang diluarnya. Logikanya, partai-partai yang berkoalisi dengan partai pemerintah dalam pembahasan program pemerintah di DPR otomatis mendukung. Tapi kenyatannya tdak selalu begitu, ada kalanya koalisi pemerintah ‘membelot’, berseberangan dengan pendapat pemerintah. Dalam kelaziman praktek demokrasi liberal, kalau tidak setuju, kader partai yang duduk di kabinet otomatis mengundurkan diri. Itu tidak terjadi di Indonesia, khususnya dalam pemerintahan SBY. Sang menteri  yang partainya membelot tenang-tenang saja karena berpendapat, kedudukannya tergantung kepada kebijakan presiden, bukan pada sikap partainya di DPR. Prsiden pun tidak enak hati mengeluarkan partai pembelot dan menterinya dari  koalisi pemerintah.

Pada awal pilpres 2014, PDIP muncul dengan istilah ‘kerjasama’ sebagai pengganti ‘koalisi’ ditambahi keterangan: tidak ada transaksi ptik. Artinya tidak ada ‘balas jasa’ untuk partai-partai yang bekerjasama. Ini meragukan orang. Apa iya, jika salah satu partai yang bekerjasama tidak duduk dalam kabinet Jokowi-JK akan tenang-tenang saja?

Sekali pun menang pilpres 2014, ada yang terasa kurang yaitu kekuatan pendukung Jokowi-JK di DPR yang cuma di bawah 40%. Dengan kekuatan seperti itu dikhawatirkan program-program  pemerintah tidak mulus karena ditentang kelompok peyeimbang di DPR  yang jumlahnya lebih dari 60%. Seandainya sampai saat pelantikan presiden/wapres baru bulan  Oktober nanti tidak ada dari kelompok  merah putih yang merapat kepada  Jokowi-JK, bagaimana? Tokoh reformasi Amin Rais berpendapat: pemerintah baru jalan terus. Selama kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah nanti berpihak kepada rakyat, tentu akan didukung DPR.