Postur Kabinet 2014-2019

Postur Kabinet 2014-2019

Presiden terpilih Jokowi  telah mengumumkan postur kabinet yang akan dipimpinnya nanti, terdiri atas 34 kementerian. Jumlah tersebut tergolong ‘gemuk’ dibandingkan dengan pemerintahan Megawati Sukarno Putri  yang memimpin kabinet beranggotakan 30 menteri. Memang ada pembaharuan yaitu munculnya 6 kementerian gabungan, 6 kementerian berubah nama dan 3 kementerian baru. Jadi, kabinet Jokowi-JK masih belum ramping dan ideal. Menurut Lembaga Administrasi Negara, kabinet yang ideal terdiri atas 25 kementerian/lembaga.

Menarik, keberadaan 18 menteri yang profesional murni dan 16 menteri profesional  partai. Yang dimaksud ‘profesional’ tentulah menteri  yang memimpin sebuah kementerian punya latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Tidak tepat kalau menteri  keuangan adalah seorang sarjana hukum dan berprofesi  sebagai pengacara. Itulah sebabnya sejak zaman orla, bidang-bidang  tugas tertentu seperti  ekonomi, hukum dan agama dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dinilai mengerti betul bidang tugasnya berdasarkan rekam jejak mereka. Di  luar bidang-bidang khusus itu, kementerian dapat dipimpin oleh politikus  yang tidak punya  latar belakang pendidikan atau pengalaman yang sesuai. Contohnya, menteri pertahanan pernah dijabat oleh Mohammad Hatta dan Matori  Abdul Jalil. Mereka bukan dari kalangan TNI. Terjadi juga pengecualian, disesuaikan kepentingan pada masa itu. Misalnya, menteri agama pernah dijabat Letjen {TNI} Alamsyah Ratu Perwira Negara yang non kiyai. Yang terbaru, menko perekonomian pemerintahan SBY dijabat oleh Hatta Rajasa yang insinyur.

Pada hakekatnya, menteri  seperti  halnya presiden adalah jabatan politik, bisa dijabat siapa saja tanpa melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman. Ketika Sutan Syahrir meminta Maria Ulfah Santoso menjadi menteri sosial pada Oktober 1945, yang bersangkutan mengelak dengan mengatakan, “Saya tidak berpengalaman dalam urusan sosial.” Sutan Syahrir sambil senyum berkomentar, “Saya juga tidak berpengalaman sebagai perdana menteri.”

Mengingat menteri adalah jabatan politik, harus diperoleh melalui perjuangan politik. Itulah sebabnya di negara-negara yang sistem demokrasinya dinilai sudah mantap seperti  AS, Eropa, India dan Jepang, semua menteri adalah dari kalangan partai politik. Kenyataan dalam kabinet Jokowi-JK nanti terdapat 18 menteri  profesional murni (bukan dari partai politik) merupakan khas Indonesia. Delapan belas orang tersebut tentu saja bagai mendapat durian runtuh . Orang Betawi  bilang, “Enak beneer…”

”