Capres Alternatif

 

Sekalipun pilpres 2014 masih harus menunggu hasil pemilu 9 April mendatang, beberapa partai sudah mempromosikan capresnya masing-masing. Mereka yakin akan meraih suara 20% dalam pemilu 9 April, syarat bagi parpol untuk dapat mengajukan seorang capres. Capres-capres yang sudah mempromosikan diri itu, rupanya kurang berkenan bagi beberapa kelompok masyarakat, sehingga merekapun memunculkan sejumlah nama yang mereka nilai lebih pantas menjadi capres. Diantaranya adalah Konvensi Rakyat yang telah menetapkan 7 nama hasil penyaringan 25 tokoh. Dua nama diantaranya sudah dikenal orang yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Rizal Ramli. Ketua Komite Konvensi Rakyat, Gus Solah, mengatakan, “Mencari capres bukan hanya kewenangan partai, 50%  rakyat apatis tidak tertarik menggunakan hak pilihnya. Warga negara harus turun tangan memilih calonnya.”

Tujuh nama yang sudah dipilih Konvensi Rakyat tampaknya tokoh-tokoh yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY. Seorang diantaranya, Tony Ardie, berucap, “Negara ini sudah morat marit dan semakin terpuruk. Sistem harus diubah.” Seperti apa sistem yang akan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik, tentu hanya Tony Ardie yang tahu. Sebab sistemnya itu tentu baru akan dijabarkan setelah berkuasa. Setidaknya ia dapat menjelaskan apa kriterianya sebuah negara yang terpuruk. Sebab kalau tidak dapat menjelaskannya, pendapatnya itu menjadi sesuatu yang ‘asbun’ atau asal bunyi. Orang nomor satu Indonesia haruslah seorang tokoh yang berpandangan luas, obyektif dan tidak meniadakan apa yang sudah dicapai Indonesia dewasa ini.

Para caprès alternatif yang muncul lewat kelompok masyarakat  yang non partai tentu tidak akan sampai masuk ke gelanggang. Sebab menurut UU, yang berhak mengajukan capres hanyalah parpol dengan syarat tertentu pula. Pendapat Gus Solah bahwa mencari capres bukan hanya kewenangan partai, memerlukan penjabaran lagi. Perlu diingat bahwa kegiatan pemilihan presiden adalah kegiatan politik. Agak mengherankan jika kelompok masyarakat yang non politik ikut mencari capres. Lagi pula bukankah parpol itu berfungsi mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat?  Dalam hal ini aspirasi masyarakat untuk mendapatkan seorang presiden baru.

Bagaimanapun, parpol-parpol yang memenuhi syarat mengajukan capres nanti, mungkin dapat ‘mengambil’ salah satu dari capres-capres alternatif yang sudah muncul sekarang.