Membiarkan BBM bersubsidi tetap pada harga yang sekarang, memang sangat ideal dan tidak menambah beban hidup rakyat banyak. Melambungnya harga minyak dunia, berarti bertambah pula pengeluaran pemerintah di sektor perminyakan. Apalagi Indonesia sekarang sudah menjadi negara pengimpor minyak untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah politis, melainkan atas pertimbangan keselamatan ekonomi nasional beserta nasib rakyat. Presiden pun siap menghadapi resiko atas pelaksanaan menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April nanti, termasuk ancaman kalangan tertentu untuk menurunkannya dari kekuasaan di tengah jalan. Jadi pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi demi kepentingan rakyat, sebaliknya yang tidak setuju juga demi kepentingan rakyat. Mana yang benar? Dalam hal inilah diperlukan tampilnya ekonom yang bisa mencarikan titik temu di antara dua pendapat yang berbeda itu. Ekonom yang benar-benar diakui kepakarannya, berada di tengah-tengah antara pemerintah dan pihak penentang.
Pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta, Awan Santosa, berpendapat jika hanya menutup pos fasilitas keringanan harga BBM di APBN, pemerintah sebenarnya memiliki lebih banyak alternatif untuk menambah sisi penerimaan negara. Yang dapat dilakukan adalah menghemat belanja birokrasi. Moratorium pembayaran bunga hutang (terutama hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan pencegahan korupsi. Melalui skenario penghematan anggaran itu, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi 1500 rupiah per liter, pemerintah diperkirakan mendapat dana tambahan 70 trilyun rupiah. Sedangkan jika anjuran menghemat belanja birokrasi, moratorium pembayaran bunga hutang dan pemberantasan korupsi, akan diperoleh penerimaan 300 trilyun rupiah. Pendapat Awan Santosa itu, baru hitung-hitungan di atas kertas. Mungkinkah itu dilaksanakan di lapangan?
Mestinya orang seperti Awan Santoso diberi kesempatan melakukan presentasi di hadapan team ekonomi pemerintah untuk menjelaskan keyakinannya itu. Tentu akan terjadi tukar fikiran tentang mungkin tidaknya gagasan itu dilaksanakan. Misalnya, soal moratorium pembayaran bunga hutang luar negeri, dapatkah itu dilaksanakan secara sepihak? Begitu juga moratorium pembayaran bunga hutang BLBI, apa akibatnya jika itu dilakukan?
Ringkasnya, daripada terus mengecam pemerintah dengan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi itu, mereka yang menentang sebaiknya mampu membuktikan bahwa rencana pemerintah itu tidak tepat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar